Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar Tegaskan Akan Tindaklanjuti Dugaan Permasalahan Outsourcing di Perkim-LH

Foto Bupati AKBP Purn H Asmar saat pidato

Hallopost.com, Kabupaten Kepulauan Meranti – Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang mencuat terkait sistem outsourcing tenaga kebersihan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH).Kamis (23/04/2026)

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya pemberitaan mengenai dugaan pungutan terhadap pekerja serta pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai tidak sesuai prosedur.

“Aspek perlindungan tenaga kerja menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jika ditemukan adanya pelanggaran, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Asmar, Kamis (23/4/2026).

Menurut Asmar, pemerintah daerah tidak akan mentolerir praktik yang merugikan pekerja, terlebih jika bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum. Ia menegaskan akan meminta laporan lengkap dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pihak perusahaan penyedia jasa.

BACA JUGA  Rapat Paripurna DPRD Batam Usulkan 10 Ranperda Inisiatif, Pemko Ajukan Ranperda Angkutan Umum Massal

“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan dan memastikan persoalan ini ditangani secara objektif,” katanya.
Evaluasi Sistem Outsourcing

Lebih lanjut, Asmar menyebutkan bahwa sistem outsourcing pada dasarnya diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelayanan publik. Namun demikian, implementasinya harus tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak pekerja.

“Skema ini tidak boleh justru menimbulkan persoalan baru. Hak pekerja harus tetap dilindungi,” tegasnya.

Koordinasi dan Penelusuran
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, lanjut Asmar, akan berkoordinasi dengan dinas terkait guna menelusuri kebenaran informasi yang beredar di masyarakat, termasuk dugaan adanya pungutan yang dibebankan kepada pekerja.

Ia juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut tenaga kerja harus melalui mekanisme yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

BACA JUGA  PLN Batam Gelar Ramadhan Fest 1445 H, PLN Batam Perkenalkan Konsep Electrifying Lifestyle

Di sisi lain, Asmar mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusivitas serta tidak berspekulasi sebelum proses klarifikasi dan evaluasi selesai dilakukan.

“Kami berharap semua pihak bersabar dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara proporsional,” tutupnya.

Laporan : Zikri