Sejak 2018 Hingga Kini PT Pollux Barelang Megasuperblock Belum Bayar Hak Pekerja Rp106 Juta

Gedung Pollux Habibie Batam, Batam Center, Jl. Ahmad Yani, Kec. Batam Kota, Kamis (5/3/26) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

“Manajemen PT Pollux Barelang Megasuperblock di Batam disebut belum membayarkan hak seorang mantan pekerja sebesar Rp106.760.224, yang terdiri dari kekurangan upah, THR, serta pesangon. Persoalan ini telah melalui proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan pemeriksaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, yang juga telah mengeluarkan penetapan terkait kekurangan upah dan tunjangan yang harus dibayarkan perusahaan.”

BATAM, HalloPost.com – Manajemen PT Pollux Barelang Megasuperblock disebut belum membayarkan hak seorang pekerja sebesar Rp106.760.224 (seratus enam juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

Direktur PT Pollux Properties Indonesia Tbk, Aswin Desmonda, pada Rabu, 4 Maret 2026 belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan dan panggilan whatsapp terkait persoalan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan hingga berita ini diterbitkan belum mendapat respons.

Selain itu, dua pejabat perusahaan lainnya, yakni Windy Octaviana Manurung selaku Senior HRD & GA dan Dwi Purwani selaku HRD & GA Manager, juga belum memberikan keterangan resmi terkait belum dibayarkannya hak pekerja tersebut.

Kasus ini bermula ketika Rizal, seorang mantan pekerja PT Pollux Barelang Megasuperblock yang hingga kini belum menerima haknya, mulai bekerja pada 1 Juli 2018. Ia tercatat sebagai karyawan tetap (PKWTT) di Departemen HR & GA, berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor SKet-0145/PBM/Btm/HRD/XII/2020.

Namun, pada 1 Oktober 2025, PT Pollux Barelang Megasuperblock HRM Corporate mengeluarkan Surat Nomor 002/PBM-HRGA/IX/2025 tentang konfirmasi penyelesaian hubungan kerja kepada Rizal, yang terhitung efektif sejak 13 Oktober 2025.

Pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan dengan alasan bahwa Rizal dinilai tidak melaksanakan pekerjaannya sebagaimana fungsi jabatannya saat itu sebagai staf operasional ruko dan kawasan PT. Selain itu, ia dianggap tidak mampu menjalankan tugas pada posisi tersebut sehingga kemudian dipindahkan ke bagian GA Service yang bertugas melakukan monitoring kebersihan area serta pemenuhan kebutuhan karyawan.

Ia juga didakwa oleh perusahaan sengaja membiarkan pekerja harian (daily worker) bermalam dan tidur di ruko office tanpa izin serta tanpa konfirmasi kepada manajemen.

Selain itu, ia dituduh menjual barang-barang sisa proyek tanpa persetujuan perusahaan dan berupaya mengambil komisi, keuntungan, uang, atau menerima pembayaran dalam bentuk apa pun dari pihak luar di area kerja.

Bahkan, ia juga dituduh pernah melakukan pengancaman secara langsung terhadap rekan kerja dengan mengarahkan senjata tajam.

“Itu alasan mereka supaya saya tidak diberikan pesangon,” kata Rizal melalui sambungan telepon, Rabu, 4 Maret 2026.

BACA JUGA  Cakra Kencana Motor Diduga Biayai Kredit Motor Tanpa Izin OJK

Rizal mengaku, akibat PHK sepihak tersebut, ia belum menerima kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) selama periode 2019 hingga 2025 sebesar Rp8.677.819. Selain itu, terdapat kekurangan upah kerja sebesar Rp43.003.405, sehingga totalnya mencapai Rp51.681.224.

Ia juga menyebut belum menerima uang pesangon sebesar Rp39.912.000 dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp14.947.000, dengan total Rp54.879.000. Jika seluruhnya dijumlahkan, nilai keseluruhan yang menurutnya belum dibayarkan mencapai Rp106.760.224.

“Gaji saya selama ini di bawah UMK. Itu kan tidak boleh, itu pidana. Kekurangan itu yang saya minta,” tuturnya.

Dalam menuntut haknya, ia mengirimkan surat tertanggal 6 November 2025 yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada 10 November 2025. Melalui surat tersebut, ia mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial guna memperoleh bantuan dalam penyelesaian permasalahannya.

Pada 12 Desember 2025, ia menerima surat balasan dari dinas terkait yang berisi anjuran kepada kedua belah pihak. Setelah mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak serta mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku, mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menganjurkan agar PT Pollux Barelang Megasuperblock membayarkan hak-hak Rizal berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan jumlah total sebesar Rp54.879.000.

Selain itu, mediator juga menganjurkan agar perusahaan membayarkan hak cuti yang belum dipenuhi. Kedua belah pihak diminta untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas anjuran tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat anjuran.

Berdasarkan surat anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan diterima oleh Hallopost pada 4 Maret 2026, PT Pollux Barelang Megasuperblock menyampaikan keterangan bahwa pada 9 September 2025 perusahaan telah memberikan surat peringatan kepada Rizal agar meningkatkan kinerjanya. Surat peringatan tersebut diberikan karena adanya sejumlah keluhan terkait performanya yang dinilai kurang produktif.

Perusahaan menyatakan bahwa hal tersebut menjadi bahan evaluasi manajemen, karena Rizal dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai General Affair secara optimal. Ia dinilai memiliki keterbatasan dalam bidang administrasi, khususnya dalam pengoperasian komputer, sehingga kerap mendelegasikan tugas-tugasnya kepada pihak lain.

“Bahwa atas hal ini, kami pihak manajemen memutuskan untuk memberikan surat peringatan guna menekankan perlunya perubahan terhadap kinerja Rizal,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Surat tersebut juga menjelaskan bahwa Rizal menolak surat peringatan tertanggal 9 September 2025. Ia tidak bersedia menandatangani surat tersebut, menolak pemberian surat peringatan (SP), serta memilih untuk diberhentikan dari pekerjaannya (PHK).

BACA JUGA  Gubernur Kepri Dukung Rencana Pengembangan Pelabuhan Batam Centre

Setelah menyatakan penolakan tersebut, Rizal tetap menjalankan aktivitas kerjanya seperti biasa. Namun, ia dinilai mengalami penurunan performa. Selain itu, ia juga diketahui pernah terlibat konflik dengan rekan kerja yang kemudian berujung pada pelaporan kepada pihak HRD.

Rizal yang dinilai memiliki sikap temperamental tersebut dinilai tidak menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pada 1 Oktober 2025 pihak manajemen akhirnya memberikan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Rizal dengan mendasarkan keputusan tersebut pada Peraturan Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

Persoalan tersebut tidak hanya diselesaikan melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau juga mengeluarkan surat penetapan pengawas ketenagakerjaan Nomor: T/500.15.16.1/14/DTKT/2026 tentang perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh berupa kekurangan upah yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan atas nama Rizal, pekerja PT Pollux Barelang Megasuperblock selama periode 2019 hingga 2025.

Dalam surat tersebut, Disnaker Kepri memutuskan dan menetapkan bahwa perhitungan serta pemenuhan hak-hak pekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan pada 13 November 2025, Disnaker Kepri juga mencatat adanya kekurangan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan surat yang diterbitkan pada 6 Februari 2026 itu, total kekurangan upah dan tunjangan hari raya (THR) yang belum dibayarkan oleh perusahaan kepada Rizal tercatat sebesar Rp51.681.224.

Dalam surat itu juga diputuskan bahwa PT Pollux Barelang Megasuperblock wajib melaksanakan pembayaran upah kerja lembur yang tidak dibayarkan sesuai ketentuan, sebagaimana telah ditetapkan dalam perhitungan dan penetapan tersebut, paling lambat 14 hari sejak surat diterima.

Apabila dalam jangka waktu 14 hari perusahaan tidak mengajukan permohonan perhitungan dan penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan kementerian, maka perusahaan wajib melaksanakan keputusan tersebut.

Datangi Manajemen di Pollux Mall

Menurut Rizal, perusahaan tidak menunjukkan itikad baik. Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan belum dibayarkannya pesangon dan sejumlah hak lainnya meskipun telah melewati batas waktu 14 hari sebagaimana yang ditetapkan.

Pihak yang menerima kuasa, Gyo, kemudian mendatangi kantor manajemen Pollux Mall yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, deretan Blok A.

Ia bersama timnya datang ke kantor tersebut dengan membawa berbagai berkas pendukung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau serta Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Namun, setibanya di lokasi, mereka tidak berhasil menemui pihak HRD.

BACA JUGA  Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Padat Peduduk Jakarta Timur

“Kita tidak bertemu dengan HRD. Mungkin dua atau tiga hari lagi kita akan kembali. Kita masih memberikan waktu,” kata Gyo, Rabu 4 Maret 2026.

Di sisi lain, saat mendatangi manajemen perusahaan, ia sempat bertemu dengan salah seorang staf di dalam ruangan. Namun, staf tersebut mengaku bahwa pihak manajemen yang dicari, yakni Kukuh, sedang berada di luar kota.

“Setelah kami cek posisinya, rupanya dia di Batam. Berarti mereka memberikan alasan palsu. Mereka menghindar dari kami,” ujarnya saat dikonfirmasi kembali pada Kamis, 5 Maret 2026.

Ia menjelaskan bahwa dirinya bersama tim akan kembali mendatangi manajemen perusahaan untuk meminta agar hak-hak yang seharusnya diterima Rizal segera dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 5 Maret 2026, mengatakan bahwa persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kepri, unit di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas menegakkan hukum ketenagakerjaan.

Ketika ditanya apakah perusahaan telah mengirim surat keberatan atas perhitungan atau keputusan dari Disnakertrans Kepri, Diky meminta agar wawancara dilakukan dengan bawahannya, Susi Juniarti, Kepala Pengawasan Ketenagakerjaan Batam.

Saat dikonfirmasi, Susi meminta agar wawancara dilakukan dengan bawahannya, Ratna Pertiwi, yang bertugas di bagian Pengawasan UPT. Susi menjelaskan bahwa dirinya, sebagai kepala UPT, belum bisa memberikan keterangan karena sedang berada di Pekanbaru.

“Secara teknis, kan pengawas yang menyelesaikan masalah di kasus ini, Pak,” ujarnya singkat.

Setelah dikonfirmasi, Ratna Pertiwi mengaku tidak menangani kasus tersebut. Saat diminta nomor kontak pihak lain yang bisa dikonfirmasi, ia mengatakan, “Koordinasi langsung buk susi pak” tuturnya singkat.