Dishub dan BP Batam Saling Bantah Soal Legalitas Izin Parkir K-Square

Drs. Leo Putra, A.P., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. (Foto: HalloPost)

“Polemik legalitas parkir gratis di depan K-Square Mall Batam memicu saling bantah antara BP Batam dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. BP Batam mengklaim telah mengeluarkan izin pemanfaatan lahan untuk parkir, sementara Dishub menegaskan tidak pernah menerima pengajuan izin penyelenggaraan parkir. Persoalan ini turut disorot Ombudsman hingga memunculkan kritik dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.”

BATAM, HalloPost.com – Polemik parkir gratis di depan K-Square Mall Batam diklaim telah mengantongi izin dari BP Batam. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol BP Batam, Aftar Fallhaziz.

Ia menyebut izin tersebut dikeluarkan oleh BP Batam dan lahan kemudian disewa oleh pihak K-Square. Menurutnya, penyewaan itu memungkinkan lahan dimanfaatkan sebagai area parkir.

Menanggapi pernyataan Dinas Perhubungan (Dishub) yang menyebut lahan tersebut tidak memiliki izin sebagai domain parkir, Aftar menegaskan bahwa BP Batam telah mengeluarkan izin.

“Lahan yang digunakan itu biasanya disewa untuk taman, tetapi ternyata ada klausul yang membolehkan digunakan untuk parkir,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (10/2/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa penyewaan lahan untuk parkir memiliki tarif berbeda dibanding peruntukan taman. “Tarifnya lebih mahal. Saya juga heran, tetapi memang ada aturannya,” katanya.

Namun, saat ditanya mengenai Peraturan Kepala BP Batam yang menjadi dasar hukum kebijakan tersebut, Aftar mengaku tidak mengetahui secara rinci. “Saya tidak menanyakan nomor peraturannya. Pejabat terkait menyampaikan bahwa itu bisa,” imbuhnya.

Kendati izin disebut dikeluarkan oleh BP Batam, retribusi parkir, menurutnya, tetap masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemerintah Kota Batam.

Terkait status lahan, Aftar menyebut area tersebut mulanya merupakan ROW (Right of Way) jalan. Ia menambahkan, apabila terdapat mal atau bangunan serupa di kemudian hari, pengelola dapat mengajukan penyewaan lahan untuk parkir.

Sebagai penegasan, Kabiro Umum BP Batam, M. Taofan melalui Aftar juga menyebut bahwa penggunaan ROW yang berada di seberang K-Square memiliki izin sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ROW di KPBPB Batam.

BACA JUGA  Parkir Gratis K-Square, Kadishub: Sampai Saat Ini Pihak Pengelola Belum Ada Mengajukan Itu ke Dishub

Di satu sisi, terkait izin yang disebut telah dikeluarkan oleh BP Batam, Leo Putra menuturkan bahwa hingga saat ini tidak ada pengajuan izin yang dilakukan oleh pihak pengelola kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam.

Ia menjelaskan bahwa urusan perparkiran merupakan kewenangan Dishub, bukan BP Batam seperti yang sebelumnya mengklaim telah memberikan izin.

“Yang ada penjelasan dari BP itu adalah terkait masalah pemanfaatan lahan,” kata Leo melalui sambungan telepon, Rabu (11/2/2026).

Ombudsman Soroti Parkir di K-Square

Persoalan parkir di kawasan K-Square terkesan saling bantah antarinstansi. Hal ini turut menjadi sorotan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait pengelolaan parkir di K-Square yang memanfaatkan ruang milik jalan (ROW).

Di satu sisi, ia menyebut pemanfaatan lahan yang telah mendapatkan izin dari BP Batam merupakan hal yang sesuai aturan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa izin pemanfaatan lahan berbeda dengan izin penyelenggaraan parkir.

“Kalau belum ada retribusi, seharusnya begitu ada izin pemanfaatan lahan, pengguna juga harus mengurus izin parkir ke Dinas Perhubungan,” ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu (11/2/2026).

Selain itu, ia menilai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam harus aktif dalam melakukan pengawasan. “Seharusnya Dishub yang aktif untuk memastikan,” kata Lagat.

Menurutnya, penetapan titik lokasi parkir merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan. Terkait potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir, Ombudsman mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 pihaknya telah memberikan kajian mengenai pengelolaan parkir di ruang milik jalan (rumija) agar PAD parkir dapat mencapai target.

“Kalau parkir khusus itu jelas, ada SK, ada validasi jumlah titik parkir, serta setoran ke kas daerah. Kalau parkir rumija ini tidak seperti itu. Nah, ini sudah kami berikan saran perbaikan, dan sampai sekarang masih dalam proses,” paparnya.

Salah satu upaya perbaikan yang disarankan, lanjut Lagat, adalah Pemerintah Kota Batam membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir menjadi Badan Layanan Umum Daerah Parkir (BLUDP).

BACA JUGA  Lantamal IV Gelar Coffe Morning dan Latihan Menembak

“Kalau sudah menjadi BLUDP, maka bisa memiliki karyawan yang digaji melalui anggaran BLUDP,” katanya.

Sebagai penegasan, ia kembali menjelaskan bahwa BP Batam memang telah mengeluarkan izin penggunaan lahan untuk parkir. Namun, izin penyelenggaraan parkir tetap menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Batam agar PAD dari sektor parkir dapat masuk ke kas pemerintah daerah.

“Lahan itu diperuntukkan untuk parkir. Tapi untuk izin perparkiran itu kewenangan Dishub, bukan BP Batam. Itu berbeda,” imbuhnya.

Kegagalan PAD Parkir di Batam

Sementara itu, Ketua DPC GMNI Batam, Alwi Djaelani, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (11/2/2026), menyatakan bahwa kegagalan pencapaian target PAD dari sektor parkir di Kota Batam bukan lagi persoalan teknis, melainkan persoalan politik anggaran dan lemahnya keberanian dalam pengambilan keputusan.

Data 2022–2025 menunjukkan kekurangan penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum serta pajak parkir hingga Rp99,55 miliar, angka yang dinilai sangat signifikan bagi keuangan daerah. Menurutnya, kondisi ini menandakan adanya pembiaran sistematis terhadap potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah. “Dalam konteks ini, publik berhak mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Realisasi penerimaan parkir pada Januari 2026 yang hanya sekitar Rp1 miliar dari target Rp37 miliar dinilai menunjukkan ketimpangan yang tidak rasional. Ia menegaskan, tidak terjadi penurunan jumlah kendaraan secara drastis maupun krisis ekonomi ekstrem.

“Artinya, persoalan utama bukan pada potensi, melainkan pada pengelolaan dan pengawasan,” katanya.

Kasus parkir gratis di lahan publik depan K-Square Mall disebutnya sebagai simbol lemahnya otoritas negara di ruang publik. Lahan yang seharusnya menjadi ruang terbuka dan buffer zone jalan justru dimanfaatkan sebagai area parkir tanpa izin dan tanpa kontribusi terhadap PAD.

Dinas Perhubungan Kota Batam, lanjutnya, telah mengakui belum menerima pengajuan izin pengelolaan parkir dari pihak K-Square. Pernyataan tersebut dinilai memperkuat dugaan bahwa aktivitas parkir tersebut ilegal secara administratif.

BACA JUGA  Wali Kota Amsakar Tekankan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan Menjelang Nataru

“Pertanyaannya, mengapa aktivitas itu tidak dihentikan?” ujar Alwi.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mewajibkan pemerintah daerah mengoptimalkan pajak dan retribusi sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Peraturan daerah tentang retribusi parkir dan tata ruang juga melarang pemanfaatan ruang publik tanpa izin.

Menurut mahasiswa Fisipol semester akhir itu, ketika aturan sudah jelas tetapi tidak dijalankan, persoalannya berada pada komitmen penegakan. Ia bahkan menilai pembiaran tersebut berpotensi masuk kategori maladministrasi.

Kondisi ini, kata dia, semakin mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan 983 titik parkir di Kota Batam yang efektivitasnya belum pernah dipaparkan secara transparan kepada publik.

Tanpa audit terbuka dan sistem pengawasan berbasis data, sektor parkir dinilai rawan menjadi “ruang gelap” kebijakan yang berpotensi menimbulkan kebocoran.

Menurutnya, narasi bahwa parkir gratis menguntungkan masyarakat sebagai argumen yang menyesatkan. “Keuntungan sesaat bagi pengguna kendaraan tidak dapat dijadikan pembenaran atas hilangnya hak fiskal daerah,” tegasnya.

Selain itu, ia menegaskan Dishub Batam tidak dapat terus berlindung di balik alasan belum adanya pengajuan izin. Fungsi pengawasan dan penertiban, menurutnya, harus dijalankan secara tegas, termasuk memanggil pengelola atau menghentikan aktivitas parkir ilegal.

“Jika pemerintah daerah serius menyelamatkan PAD dan menegakkan wibawa hukum di ruang publik, maka kasus K-Square harus menjadi titik balik. Ketegasan terhadap parkir ilegal adalah ujian keberpihakan pemerintah pada kepentingan publik dan keadilan fiskal,” pungkasnya.