PAD Parkir Bocor, Lahan Publik Depan K Square Batam Justru Jadi Parkir Gratis

Lahan parkir geratis milik K SQUARE, Jumat (6/2/2026). Foto: Jamaludin

“Lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan bagian dari ruang milik jalan di tepi jalur lambat Jalan Sudirman, Sukajadi, Batam Kota, kini beralih fungsi menjadi area parkir kendaraan. Alih fungsi lahan publik yang berada tepat di depan K Square Mall tersebut memunculkan sorotan publik terkait status kepemilikan, perizinan, serta potensi pelanggaran tata ruang dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah sektor parkir.”

BATAM, HalloPost.com – Sejumlah lahan di tepi jalur lambat Jalan Sudirman, Sukajadi, Batam Kota, yang sebelumnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan bagian dari right of way (ROW) jalan, kini berubah menjadi area parkir kendaraan.

Lahan tersebut dipenuhi kendaraan tanpa sistem gate, karcis, maupun petugas parkir. Di lokasi terpasang papan bertuliskan “Free Parking K Square” disertai pernyataan bahwa segala bentuk kerusakan kendaraan bukan menjadi tanggung jawab manajemen mall.

Area parkir itu berada tepat di seberang pintu masuk K Square Mall yang baru melakukan re-opening setelah bertransformasi dari Kepri Mall. Berdasarkan pengukuran lapangan, lokasi parkir berada pada titik koordinat 1°06’10″N 104°02’08″E dengan keliling sekitar 155,73 meter dan luas mencapai 1.498,7 meter persegi.

BACA JUGA  Kapolda Kepri Pimpin Upacara Sertijab Dir Binmas, Dir Pramovit dan Kabid Propam Polda kepri

Sebelumnya, kawasan tersebut merupakan jalur hijau berupa hamparan tanah dan rumput yang menjadi pembatas antara jalur cepat dan jalur lambat jalan umum.

Jalur hijau tersebut sejatinya diperuntukkan sebagai ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai area resapan air, drainase, taman kota, serta penunjang keselamatan dan kualitas lingkungan jalan raya.

Alih fungsi lahan ini pun memunculkan pertanyaan publik mengenai status kepemilikan dan legalitas pemanfaatannya, terlebih kawasan ROW memiliki ketentuan tata ruang yang ketat.

Fenomena parkir gratis ini menjadi sorotan karena muncul di tengah upaya Pemerintah Kota Batam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir.

Data target dan realisasi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum serta pajak parkir periode 2022–2025 menunjukkan kegagalan pencapaian target secara konsisten. Dalam empat tahun terakhir, total kekurangan penerimaan PAD dari sektor parkir tercatat mencapai Rp99,55 miliar.

Hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam belum memperoleh tanggapan.

BACA JUGA  ‎Rantai Insiden Maut di Galangan Kapal Batam dan Peringatan "Daerah Merah" bagi Industri Maritim

Akademisi Universitas Riau Kepulauan, Alwan Hadiyanto, menjelaskan bahwa secara hukum, ROW jalan dan buffer zone memiliki fungsi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

“Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi pelebaran jalan, saluran drainase, dan trotoar. Sementara buffer zone umumnya berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga keseimbangan ekosistem,” kata Alwan melalui keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

Ia menegaskan, penggunaan lahan tersebut sebagai area parkir tanpa izin dari otoritas berwenang merupakan pelanggaran terhadap hukum tata ruang. Selain itu, pencantuman klausula yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan dinilai tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Pernyataan ‘kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab manajemen’ merupakan bentuk klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab. Secara hukum di Indonesia, klausula semacam ini tidak sah dan batal demi hukum,” ujar Alwan.

Terkait kemungkinan gugatan hukum, Alwan menyebut pengelola parkir tetap dapat dituntut. Menurutnya, klausula tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di pengadilan dan tidak membebaskan pengelola dari kewajiban memberikan ganti rugi apabila terjadi kelalaian.

BACA JUGA  Tragis! Kecelakaan Maut yang Mengakibatkan Warga Singapura Meninggal

Ia menyimpulkan, pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan privat tanpa izin merupakan pelanggaran hukum tata ruang. Sementara penggunaan klausula bebas tanggung jawab dalam layanan parkir merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen, yang telah memiliki dasar hukum dan yurisprudensi tetap di Indonesia.

sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari saat dimintai tanggapan menjelaskan akan mendalami hal tersebut.

“Ini akan kami dalami bung” katanya singkat melalui pesan whatsapp

Penulis: Jamaludin Lobang Editor: Ali