Mediasi Buntu, Dua Kubu Kadin Batam Berebut Penguasaan Gedung Graha Kadin

Ketua Kadin Batam versi Mukota VIII, Roma Nasir Hutabarat (Foto: Jamaludin/Hallopost)

BATAM, HalloPost.com – Perseteruan dua kubu pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam terkait penguasaan Gedung Graha Kadin di Jalan Engku Putri, Batam Center, kian memanas. Mediasi yang digelar pada Senin (2/2/2026) berakhir buntu tanpa kesepakatan.

Konflik melibatkan Dewan Pengurus Kadin Kota Batam periode 2025–2030 yang diketuai Roma Nasir Hutabarat dengan kepengurusan periode sebelumnya di bawah pimpinan Jadi Rajaguguk.

Roma Nasir Hutabarat terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Kota (Mukota) Kadin Batam VIII yang digelar pada awal Desember 2025. Sementara kubu Jadi Rajaguguk merupakan pengurus hasil Mukota VII.

Mediasi berlangsung di lantai dua Gedung Graha Kadin, namun kedua belah pihak tetap bertahan pada pendirian masing-masing.

Usai mediasi, Roma menyatakan kepengurusan lama Kadin Batam telah berakhir sejak 20 September 2025. Ia mengungkapkan, pihaknya telah berulang kali mengirimkan surat dan menggelar pertemuan sebelum akhirnya melakukan sosialisasi serta pengambilalihan kantor.

“Selama ini sudah ada beberapa kali surat dan pertemuan. Hari ini kami melakukan sosialisasi sekaligus pengambilalihan kantor,” ujarnya.

Menurut Roma, penguasaan kantor diperlukan agar pengurus baru dapat menjalankan fungsi organisasi, terutama dalam membahas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Batam.

“Kalau tidak ada kantor, tentu tidak ada wadah untuk membahas itu,” katanya.

Terkait langkah hukum yang ditempuh kubu pengurus lama, Roma menyebut hal tersebut merupakan hak setiap pihak. Ia menilai gugatan yang ada tidak secara langsung ditujukan kepada kepengurusan yang ia pimpin, melainkan kepada Kadin tingkat provinsi.

BACA JUGA  Wali Kota Amsakar Tekankan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan Menjelang Nataru

“Nanti kalau digugat atau bagaimana, tidak masalah. Itu proses hukum dan hak asasi seseorang,” tegasnya.

Roma juga mengajak pengurus lama untuk menggunakan Gedung Graha Kadin secara bersama-sama hingga proses hukum selesai.

“Pengurus lama itu juga teman-teman baik kami yang bersama-sama membangun Kota Batam. Karena itu kami ajak berkantor bersama sampai menunggu proses hukum yang mereka sampaikan,” tambahnya.

Ia mengimbau seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari tindakan anarkis, mengingat Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

Pantauan di lokasi, pengurus Kadin Batam versi Roma juga telah menunjuk salah satu anggotanya untuk berjaga di gedung tersebut.

Wakil Ketua IV Kadin Kota Batam dari kepengurusan Jadi Rajaguguk versi Mukota VII, Rusmini Simorangkir (Foto: Jamaludin/Hallopost)

Rusmini Simorangkir: Proses Hukum untuk Cegah “Kadin-Kadinan”

Sementara itu, Wakil Ketua IV Kadin Kota Batam dari kepengurusan Jadi Rajaguguk hasil Mukota VII, Rusmini Simorangkir, menegaskan pihaknya belum mengizinkan pengurus versi Roma Nasir Hutabarat berkantor di Gedung Graha Kadin.

“Kami Mukota VII belum demisioner. Kami tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Mukota mereka atau terlibat dalam proses yang mereka lakukan,” tegas Rusmini.

Ia menjelaskan, kepengurusan Mukota VII saat ini masih menguji keabsahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan pengurus Kadin Provinsi Kepri yang dinilainya menjadi sumber utama polemik.

BACA JUGA  Emas Menggila! Harga Dunia Tembus US$5.500, Investor Cari Aman

“SK perpanjangan itulah yang menjadi asal muasal kegaduhan ini. Saat ini, berdasarkan SP2HP dari Polda Kepri, akan dilakukan gelar perkara,” jelasnya.

Rusmini juga menyebut gugatan di Pengadilan Negeri Batam telah terdaftar dan akan memasuki tahap pemasukan berkas dalam waktu dekat.

Menurutnya, pihaknya tetap menjaga Gedung Graha Kadin dan baru akan menyerahkannya jika terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Gedung ini akan kami jaga dan akan kami serahkan apabila ada putusan pengadilan yang mewajibkan kami untuk menyerahkannya,” katanya.

Ia menambahkan, apabila pengadilan memutuskan agar persoalan diselesaikan kembali melalui mekanisme AD/ART dan Mukota VIII diulang, maka pihaknya akan menunggu hasil Mukota yang dinilai sah.

“Kami juga mengajukan penundaan Mukota VII pada September 2025 lalu. Kami menunggu Mukota VIII yang sah sesuai AD/ART. Barulah gedung ini kami serahkan kepada pengurus yang sah untuk kemaslahatan bersama,” ujarnya.

Terkait penunjukan anggota dari kubu Roma untuk menjaga gedung, Rusmini mengatakan yang bersangkutan hanya dipersilakan berada di ruang tunggu.

“Semua ruangan sudah ada penghuninya sesuai hasil Mukota VII,” katanya.

Ia juga menolak ajakan berkantor bersama karena dinilai berpotensi membingungkan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah serta menimbulkan kegaduhan dalam pelayanan.

BACA JUGA  Pegi Setiawan Dibebaskan, Permohonan Praperadilan Dikabulkan

“Kalau mereka mengatasnamakan Kadin Kota Batam dan berkantor di sini, bukankah itu membingungkan? Pelayanan apa yang mau dibuat kalau ada dua Kadin,” ujarnya.

Rusmini menegaskan pihaknya tidak mengedepankan ego, melainkan menjaga kepastian hukum dan legalitas organisasi. Ia menyebut hingga kini undangan resmi dari pemerintah masih ditujukan kepada kepengurusan Mukota VII.

“Undangan terbaru dari BP Batam untuk tanggal 4, 5, dan 6 Februari juga masih ditujukan kepada kami,” katanya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa langkah hukum ditempuh demi mencegah terjadinya dualisme Kadin di Kota Batam.

“Kami tidak membuka front untuk berkonflik. Proses hukum ini justru untuk mencegah munculnya Kadin-Kadinan. Pengalaman sebelumnya membuktikan, Kadin yang sesuai AD/ART-lah yang akhirnya diakui,” pungkasnya.