‎Rantai Insiden Maut di Galangan Kapal Batam dan Peringatan “Daerah Merah” bagi Industri Maritim

Kebakaran Kapal Elsa Regent (25 Januari 2026): Kapal milik PT Elnusa Trans Samudera ini terbakar saat bersandar untuk docking. Foto: TangkapLayar

BATAM, HalloPost.com – Asap hitam yang membubung dari galangan PT ASL Shipyard, Tanjung Uncang, pada 25 Januari 2026, bukanlah kejadian tunggal. Kebakaran kapal Elsa Regent itu hanyalah puncak dari rangkaian insiden maut yang telah mencoreng keselamatan kerja di salah satu galangan terbesar Batam.

‎Aliansi Maritim Indonesia (ALMI) kini menyuarakan tuntutan tegas: menghentikan seluruh aktivitas di PT ASL dan melakukan audit menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatannya. Seruan ini disampaikan menyusul catatan kelam dalam beberapa waktu terakhir.

‎”Kejadian ini sudah terjadi berulang kali di galangan yang sama. Tidak bisa dipungkiri ini merupakan kelalaian dan lemahnya standar keselamatan galangan,” tegas Ketua ALMI, Osman Hasyim, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/1).

‎Data Rantai Insiden: Dari Ledakan hingga Sengatan Listrik

‎Tuntutan ALMI didasari oleh pola insiden yang mengkhawatirkan. Berikut kronologi yang dirangkum:

‎1. Insiden Ledakan MT Federal II (Dua Kali): Menewaskan total 18 orang pekerja subkontraktor.

‎2. Kecelakaan Kerja: Seorang pekerja subkontraktor PT Vinex Caatindo tewas tersengat listrik saat mengecat kapal.

‎3. Kebakaran Kapal Elsa Regent (25 Januari 2026): Kapal milik PT Elnusa Trans Samudera ini terbakar saat bersandar untuk docking.

BACA JUGA  Nonton Deforestasi Papua Bersama Kepala Sekolah di Batam, Kadispar Terinspirasi Jaga Alam

‎Dalam hitungan bulan, gabungan insiden ini telah merenggut minimal 20 nyawa. Pola berulang ini, bagi ALMI, adalah indikator kegagalan sistem.

‎”Di dalam perizinan itu ada fungsi pembinaan dan pengawasan. Sudah dijalankan tidak?” sorot Osman. Ia menilai lemahnya fungsi ini menjadi akar masalah.

‎Sorotan pada BP Batam dan Kekacauan Tata Kelola

‎Osman tidak hanya menyoroti perusahaan, tetapi juga regulator. Ia mengaitkan masalah ini dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2025, yang diyakininya menyebabkan Badan Pengusahaan (BP) Batam “merampas” kewenangan kementerian/lembaga teknis.

‎”Konsekuensinya, BP Batam harus menjadi pihak yang bertanggungjawab menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan,” ungkapnya. Namun, rangkaian insiden dinilai sebagai bukti “kekacauan tata kelola pemerintahan di Batam sekarang ini.”

‎Peringatan yang lebih besar disampaikan Osman: reputasi Batam sebagai hub maritim internasional terancam. “Kejadian ini akan menjadi catatan komunitas maritim dunia di mana Batam akan menjadi ‘daerah merah’ bagi kapal-kapal yang ingin melakukan repairing dan docking.”

Pelanggaran‎ Prosedur: Kapal Terbakar dalam Kondisi Kosong

‎Investigasi awal terhadap insiden terbaru, kebakaran Elsa Regent, mengungkap potensi pelanggaran prosedur standar. Media lokal melaporkan kapal dalam kondisi kosong tanpa muatan minyak dan tanpa kru di dalamnya saat api muncul.

BACA JUGA  Sakit Hati karena Teguran, Korlap SPPG Dibacok Oknum Security di Batam

‎Kepala KSOP Khusus Batam, M. Takwin Masuku, menegaskan hal ini tidak dibenarkan. “Kapal tidak diperbolehkan dalam kondisi kosong tanpa ada yang menjaga. Minimalnya, harus disiagakan watch man/crew jaga apabila kapal sudah di galangan,” jelasnya.

‎Ketersediaan penjaga, menurutnya, bergantung pada kebijakan galangan dan perusahaan pelayaran. KSOP saat ini masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendalami penyebab kebakaran dan kelalaian yang mungkin terjadi.

‎Tuntutan dan Dampak: Audit Total atau Kehilangan Kepercayaan

‎ALMI menegaskan, penghentian operasi sementara harus diikuti dengan kehadiran pemerintah untuk menanggung seluruh konsekuensinya, termasuk dampak pada pekerja dan rantai pasokan.

‎Tuntutan ini menempatkan BP Batam dan pemerintah daerah pada posisi genting. Di satu sisi, ada tekanan untuk menegakkan standar keselamatan tanpa kompromi. Di sisi lain, ada risiko gangguan ekonomi dan pelarian kapal ke galangan di negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia jika reputasi Batam terus terpuruk.

‎Nasib industri maritim Batam, yang menjadi penopang ekonomi utama Kepulauan Riau, kini bergantung pada langkah tegas dan transparan dalam menginvestigasi PT ASL Shipyard dan memperbaiki sistem pengawasan yang dinilai cacat.

BACA JUGA  Jokowi Tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Hadiri Sidang Tudingan Ijazah Palsu

‎BP Batam Tegaskan Insiden Kapal Elsa Regent Kewenangan KSOP

‎Terpisah, insiden terbakarnya kapal Elsa Regent di galangan PT ASL Shipyard, BP Batam tegaskan pengawasan dan pembinaan bukanlah wilayah kerja mereka. Maka dari itu, BP Batam mengarahkan agar hal itu ditanyakan langsung ke KSOP Batam.

‎”Maaf bos, ini bisa ditanyakan langsung ke KSOP. Karena bukan wilayah kerja BP Batam,” jawab Kabag Protokol dan Humas BP Batam, Afthar Fallahzis secara tertulis melalui pesan singkat, Senin (26/1).