BATAM, HalloPost.com – Sikap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dalam menghadapi aksi demonstrasi warga menuai kritik dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Mereka menilai pimpinan BP Batam tidak menunjukkan komunikasi publik yang baik serta cenderung emosional dalam merespons kritik publik.
Rikson Tampubolon, Akademisi dan analis kebijakan publik di Batam menilai demonstrasi warga Tanjung Sengkuang di Kantor BP Batam bukan sekadar aksi spontan.
“Ini menunjukkan adanya kegagalan perencanaan dan penetapan prioritas kebijakan yang berujung pada kemarahan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis saat dimintai tanggapan terkait respons pimpinan BP Batam terhadap demonstran, Jumat (23/1/2026).
Berdasarkan data yang disampaikannya, kebutuhan air bersih Batam pada 2024 mengalami defisit sekitar 3.500 liter per detik, sementara pasokan aktual hanya berkisar 2.600 liter per detik. Defisit hampir 900 liter per detik tersebut, menurutnya, merupakan dampak dari kegagalan mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan industrialisasi selama puluhan tahun.
“Ini juga mencerminkan kebijakan yang lebih mengutamakan logika investasi dibanding pemenuhan hak dasar warga,” tegasnya.
Ia menilai respons pimpinan BP Batam yang terkesan arogan terhadap demonstran merupakan kesalahan strategis dalam komunikasi pemerintahan. Menurutnya, sikap defensif dan minim empati justru mengalihkan perhatian dari substansi kegagalan pelayanan, sekaligus memperdalam krisis legitimasi.
Dalam perspektif kebijakan publik, kata Rikson, respons arogan mengindikasikan institusi telah kehilangan orientasi pelayanan dan memandang warga sebagai beban, bukan sebagai pemegang hak yang sah.
Pendiri Batam Labor and Public Policy (BALAPI) itu juga menyoroti paradoks kebijakan di Batam yang semakin nyata. Di satu sisi, ia menilai Batam bergerak agresif sebagai hub data center regional di Nongsa Digital Park, sebuah industri yang sangat boros air. Satu fasilitas besar menurutnya bisa menghabiskan air setara kebutuhan 20.000 hingga 50.000 orang per hari hanya untuk sistem pendinginan.
Namun, di sisi lain, pemerintah dinilai gagal menjamin pasokan air bersih bagi masyarakat. “Ini merupakan bentuk ketidakadilan spasial dan sosial yang diproduksi oleh kebijakan. Prinsip water for people before water for industry telah terinjak-injak,” tegasnya.
Rikson mendorong adanya pergeseran paradigma kebijakan. Menurutnya, BP Batam dan Pemerintah Kota Batam harus meninggalkan pendekatan quick fix dan menjadikan prinsip ketahanan air sebagai arus utama dalam RPJMD.
“Langkah ini mencakup diversifikasi sumber air seperti desalinasi dan daur ulang air limbah, serta revitalisasi jaringan distribusi yang sekitar 40-50 persen diduga telah tua dan tidak efisien,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kajian strategis berbasis data atau evidence-based policy terhadap setiap rencana investasi besar, khususnya pembangunan data center, yang wajib disertai Water Resilience Impact Assessment (WRIA) secara transparan dan melibatkan publik.
Selain itu, ia menilai perlu adanya akuntabilitas dan komunikasi krisis.
“Pimpinan BP Batam perlu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas sikap yang tidak empatik, serta membentuk forum komunikasi tripartit antara warga, ahli, dan pemerintah untuk menyusun peta jalan penyelesaian krisis dengan target yang jelas dan terukur,” tulisnya sambil menjelaskan bahwa krisis air di Batam telah melampaui persoalan teknis semata.
“Ini adalah ujian bagi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan, apakah negara hadir untuk menjamin hak konstitusional warga, atau justru menjadi fasilitator investasi yang mengorbankan hak dasar rakyat. Momentum demonstrasi ini harus menjadi titik balik untuk membangun Batam yang berdaulat air, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutupnya.

Kritik serupa juga datang dari kalangan mahasiswa. Muryadi Aguspriawan, Demisioner Ketua BEM UNRIKA yang dulunya pernah berdemonstrasi dengan puluhan mahasiswa saat menyuarakan keadilan yang timpang di Rempang.
Ia menilai sikap pemerintah BP Batam dalam merespons demonstrasi warga yang terdampak krisis air terkesan berlebihan dan emosional.
“Pemko Batam dan BP Batam pada hakikatnya bukan entitas kekuasaan yang berdiri di atas rakyat, melainkan pelayan masyarakat yang wajib menyelesaikan persoalan publik secara adil, transparan, dan partisipatif,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan pemerintah berlandaskan pada kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan.
“Selama berbulan-bulan masyarakat hanya menerima janji tanpa solusi jangka panjang yang konkret,” katanya.
Muryadi juga menyoroti mimik, gestur, dan narasi pimpinan BP Batam saat menghadapi demonstran, termasuk pernyataan seperti ‘kamu titipan dari mana’ dan ‘jangan menyerang personal’ kepada orator aksi.
“Respons semacam itu bukan yang diharapkan masyarakat. Kritik bukan pembangkangan, melainkan ekspresi penderitaan warga yang mengalami krisis air lebih dari tiga bulan,” tegasnya.
Menurutnya, sikap arogan dalam kepemimpinan merupakan gejala serius dalam tata kelola demokratis. Dalam teori kepemimpinan demokratis, pemimpin seharusnya mengedepankan partisipasi, dialog, dan keterbukaan.
Ia juga mengutip teori kekuasaan Michel Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan tanpa kontrol kritik publik berpotensi melahirkan dominasi.
“Arogansi kekuasaan bukan sekadar persoalan etika personal, tetapi mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara pemerintah dan warga,” ujarnya.
Lebih lanjut, dalam prinsip good governance, sikap arogan dinilai bertentangan dengan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas, serta berpotensi merusak kepercayaan publik.
“Legitimasi pemerintah tidak hanya berasal dari pemilu, tetapi juga dari kemampuan mendengar dan menghormati rakyat. Kami berharap pemerintah berbenah dan menunjukkan respons yang lebih bijak, empatik, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.














