“Wali Kota Mati, Dewan Kita Mati!” Teriakan Warga Tanjung Sengkuang Menggema di Depan Pemko Batam

Masyarakat Berdemonstrasi membawa pamflet dan alat peraga, Kamis (22/1/26) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

BATAM, HalloPost.com – Ratusan warga Tanjung Sengkuang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Pemerintah Kota Batam, Kamis (22/1/2026). Aksi ini merupakan buntut dari persoalan panjang penyaluran air bersih oleh PT Air Bersih Batam (ABH) yang kerap mati dan tak kunjung terselesaikan sejak tahun 2024.

Ratusan massa yang didominasi ibu-ibu rumah tangga tersebut datang membawa berbagai atribut aksi, seperti pamflet, ember, galon, spanduk, pengeras suara, serta enam unit mobil komando. Sepanjang aksi, massa meneriakkan slogan keras, “Wali Kota mati, dewan kita mati,” sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah dan DPRD Kota Batam.

Teriakan itu dilontarkan tepat di depan Gedung Pemko Batam. Setelah sekitar satu jam melakukan orasi, massa aksi bergerak menuju Gedung DPRD Kota Batam untuk melanjutkan demonstrasi. Di lokasi tersebut, teriakan kembali menggema dari atas mobil komando, “Dewan kita mati, dewan kita mati, air kita mati,” teriak massa dengan lantang.

Salah seorang warga Tanjung Sengkuang, Linda, mengeluhkan kondisi air yang mati total dan telah berlangsung selama hampir satu tahun terakhir. Ia menyebutkan, sekitar 200 kepala keluarga (KK) dalam satu RT terdampak langsung akibat krisis air bersih tersebut.

BACA JUGA  SAMN 15 Batam Peringati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa, Perlombaannya Sangat Mendidik
Masyarakat bersama Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Batam, berdiri di mobil komando memberi orasi, Kamis (22/1/26) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

“Air mati sudah lama. Kami shalat susah, mau wudhu susah, mandi susah,” keluh Linda kepada wartawan.

Ia juga menegaskan, apabila PT Moya selaku pengelola tidak sanggup mengatasi permasalahan air bersih di wilayah tersebut, maka sebaiknya mundur dan digantikan oleh perusahaan lain yang dinilai lebih mampu, seperti PT ATB.

Setelah hampir dua jam melakukan orasi, anggota DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga, menemui massa aksi. Perwakilan warga kemudian dipersilakan masuk ke dalam Gedung DPRD untuk menggelar rapat dan menyampaikan aspirasi secara langsung.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam itu menyatakan seluruh keluhan masyarakat akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin. Ia menegaskan persoalan krisis air bersih merupakan masalah serius yang harus segera ditangani.

“Ini benar-benar serius untuk ditanggapi. Kami berharap semua suara masyarakat akan tetap kami perjuangkan,” ujar Ruslan.

Politisi Partai Hanura tersebut menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan fundamental masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Menurutnya, kondisi saat ini sedang dalam proses pembenahan agar persoalan kemacetan air tidak terus berulang.

BACA JUGA  Pemko Tanjungpinang Siapkan Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Sebagai solusi jangka pendek, Ruslan mengatakan akan menginstruksikan perusahaan pengelola air bersih agar segera melakukan pemulihan suplai air dan memastikan air mengalir ke rumah warga selama dua hari ke depan.

Aksi warga Tanjung Sengkuang dan Batu Ampar ini digelar sebagai bentuk protes atas krisis air bersih yang hingga kini belum juga menemukan solusi permanen.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan Tritura atau Tiga Tuntutan Warga yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan pengelola air bersih.

Kepada Pemerintah Kota Batam, warga menuntut Wali Kota Batam segera mengambil langkah konkret agar layanan air bersih kembali normal dan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

Warga menegaskan bahwa air bersih merupakan hak dasar yang wajib dijamin negara. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu sesingkat-singkatnya, warga mendesak Wali Kota Batam untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan kewajiban pelayanan publik. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain itu, tuntutan juga diarahkan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam agar segera memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

BACA JUGA  Partisipasi Sahabat Inspirasi Batam dan Tobaco Peduli Bencana Pulau kasu

Warga menilai kegagalan pemenuhan air bersih sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menyatakan air sebagai hak rakyat.

Sementara kepada pengelola Air Bersih Batam (ABH), warga menuntut agar segera turun langsung ke lapangan dan memastikan kebutuhan air bersih warga terpenuhi. Jika tidak mampu, warga meminta pengelola air bersih untuk mengundurkan diri.

Warga menegaskan bahwa krisis air bersih ini merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menjamin hak rakyat atas air untuk kebutuhan sehari-hari secara adil dan berkelanjutan.