“Sebanyak 914 kontainer berisi limbah elektronik ilegal masih mangkrak di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar, Batam, setelah 4 bulan disegel. Wali Kota Batam Amsakar Achmad memprotes pelimpahan penanganan kasus dari pemerintah pusat ke Pemkot Batam, menyebutnya di luar kewenangan dan kapasitas daerah.”
BATAM, HalloPost.com – Penanganan 914 kontainer limbah elektronik ilegal di Batam menemui jalan buntu. Wali Kota Batam ex-officio BP Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan kekecewaannya atas pelimpahan tanggung jawab penyelesaian kasus dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.
”Kita ingin jelas saja hitam-putihnya. Kalau bermasalah, re-ekspor. Kalau tidak, lanjut diolah perusahaan,” tegas Amsakar di lobi DPRD Batam, Rabu (21/1), usai menghadiri rapat paripurna.
Kasus ini berawal dari penyegelan oleh KLH dan Bea Cukai Batam empat bulan lalu. Meski tiga perusahaan importir telah mengajukan permohonan re-ekspor, tak satu pun kontainer yang berhasil dikembalikan.
Amsakar mengaku telah empat kali menyurati sejumlah kementerian, termasuk Mensesneg, KLH, Kemenkeu, dan Kemenko Perekonomian, meminta solusi. Hasilnya, justru penanganan kasus dilimpahkan ke Pemkot Batam melalui surat KLH.
”Di tengah jalan, KLH menyurati kita agar pemeriksaan lanjutan dilanjutkan Pemko Batam. Saat itu, seingat saya ada sekitar 815 kontainer. Sekarang sudah 914, mungkin bahkan 1.000,” ujarnya.
Tiga Alasan Penolakan
Amsakar menolak pelimpahan wewenang dengan tiga alasan utama:
1. Yurisdiksi: Kontainer-kontainer tersebut masih berada di area pelabuhan dan belum masuk wilayah pabean Indonesia, sehingga berada di luar kewenangan Pemkot Batam.
2. Kapasitas Personil: “Apakah mungkin Dinas Lingkungan Hidup kami punya kemampuan memeriksa 1.000 kontainer? Ini pekerjaan serius, bukan sembarangan,” tandas Amsakar.
3. Mandat BP Batam: Meski BP Batam memiliki kewenangan perizinan berdasarkan PP terbaru, kewenangan itu baru berlaku setelah barang masuk wilayah pabean.
Permintaan ke Pemerintah Pusat
Menghadapi kebuntuan ini, Amsakar telah mengusulkan pembentukan tim khusus penanganan kasus kepada Menko Perekonomian selaku Dewan Pengawas BP Batam. Ia berharap pemerintah pusat tidak melepas tangan.
”Kami harap ini jangan dilepas oleh KLH atau Jakarta. Mana bisa kami bekerja di luar kewenangan? Kecepatan lari Kementerian, jangan surut di ujung,” ungkapnya.
Ia menegaskan, jika startnya ditangani pusat (A), maka harus diselesaikan oleh pusat hingga akhir (A). Pemkot Batam, kata dia, siap mendukung jika ada tim dari Jakarta yang ditugaskan, baik dalam bentuk Satgas maupun Tim Penegakan Hukum (Gakkum).
Sementara itu, perusahaan importir juga mengeluhkan biaya demurrage (biaya tambatan) yang terus membengkak akibat berlarutnya kasus ini.
Hingga berita ini diturunkan, keputusan final dari pemerintah pusat mengenai nasib ribuan kontainer limbah elektronik itu masih ditunggu.














