Satu Bulan Laporan Mengendap Tanpa Kejelasan, Mahasiswa Demo Kantor DPRD Batam

Puluhan mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Batam gelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Batam, Selasa (13/1/2025). Foto: Jamaludin Lobang.

BATAM, HalloPost.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Batam menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Batam, Selasa (13/1/2025).

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan laporan mahasiswa terhadap anggota DPRD Kota Batam, Sony Christanto, yang diduga melakukan maladministrasi dan tindak pidana korupsi.

Laporan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam melalui Bagian Umum pada 9 Desember 2025.

Anggota Komisi IV DPRD Batam itu dilaporkan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam laporannya, PMKRI menjelaskan adanya kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Yayasan Komunitas Kasih Indonesia di Gereja Tabgha, Kompleks Center Park, Kota Batam, pada 7 Agustus 2022.

Menurut Simeon, dalam kegiatan tersebut terdapat anggaran yang diklaim secara sepihak oleh terlapor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada 10 Januari 2023.

BACA JUGA  Tabrak Ojol Hingga Tewas Saat Demo, Perwira Brimob Jalani Sidang

“Selain itu, terdapat dugaan manipulasi tanda tangan dengan melengkapi data dokumen sebanyak 106 peserta untuk mendukung klaim anggaran tersebut,” kata Simeon Senang saat berorasi di halaman DPRD Batam.

Simeon menjelaskan, aksi tersebut dilakukan karena hingga Januari 2026 pihaknya tidak memperoleh kejelasan atas laporan yang telah disampaikan. Ia mengungkapkan bahwa PMKRI sempat mendapat arahan dari pejabat DPRD agar persoalan tersebut diselesaikan melalui Komisi IV, bukan melalui Badan Kehormatan.

“Ini tidak benar. Seharusnya laporan ini ditangani oleh Badan Kehormatan,” tegas Simeon.

Menurutnya, laporan tersebut harus segera diselesaikan karena terlapor disinyalir telah memalsukan tanda tangan dan nama peserta dalam kegiatan yang berlangsung di rumah ibadah.

“Ini soal etika, dan ini juga menyangkut rumah ibadah yang anggarannya diklaim secara sepihak melalui Kesbangpol,” tutup Simeon.

BACA JUGA  Meningkatkan Aspek Keselamatan dan Keamanan, KAI Tutup Sebidang Perlintasan Ilegal di Kebon Baru Tebet

Sementara itu, menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua Badan Kehormatan DPRD Batam, Muhammad Fadhli, mengatakan pihaknya akan menjadwalkan pertemuan pada Rabu, 14 Januari 2026, dengan memanggil pelapor untuk dimintai keterangan.

“Kami sudah memanggil terlapor dan telah meminta keterangannya. Tinggal pelapor yang akan kami panggil untuk mendengarkan pendapat serta melihat bukti-bukti yang ada,” ujar Fadhli.

Ia menjelaskan, sebelumnya BK DPRD Batam telah menerima disposisi dari Ketua DPRD Batam. Bersama tim, pihaknya langsung menjadwalkan proses penanganan laporan tersebut. Namun, karena adanya libur Natal dan Tahun Baru, agenda pemeriksaan ditunda hingga awal Januari 2026.

“Pada panggilan pertama, pihak PMKRI tidak hadir. Besok pada panggilan kedua, kami berharap mereka dapat hadir agar tahapan pemeriksaan sesuai tugas dan fungsi Badan Kehormatan bisa diselesaikan,” katanya.

BACA JUGA  Kapolda Kepri Emban Jabatan Baru Kabareskrim Polri

Fadhli menegaskan bahwa proses penyelesaian laporan akan dilakukan secara profesional tanpa intervensi politik serta mengedepankan transparansi publik.

“Jika terbukti melanggar etik, sanksi terberat adalah pemecatan sesuai tata beracara Badan Kehormatan. Namun, jika tidak terbukti, maka terlapor akan dinyatakan tidak bersalah. Semua ada kriteria dan mekanismenya,” tutup Fadhli.