Kontraktor Lokal Tuding Perusahaan Tiongkok CCYRI Belum Bayar Rp3,4 Miliar di Proyek KEK Nongsa

Aljoni, (Direktur PT Jamrud Andalas Jaya) dibagian tengah didampingi Ahmad Fauzi, kuasa Hukum dari LBH Masyarakat Kepulauan bersama Novi Putri Manik, Kamis (8/1/26) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

BATAM, HalloPost.com – Sengketa pengerjaan proyek di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa yang melibatkan PT Jamrud Andalas Jaya (PT JAJ) dan PT China Construction Yangtze River Indonesia (CCYRI) kian panjang. PT JAJ menggelar konfrensi pers pasca menyurati Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad untuk meminta perlindungan.

Perselisihan yang terjadi di kawasan Nongsa Digital Park tersebut, menurut Ahmad Fauzi selaku kuasa hukum PT JAJ itu merupakan bentuk kedzaliman terhadap kontraktor lokal karena tidak dibayar oleh perusahaan raksasa milik Tiongkok.

“Ini bukan soal hukum semata, ini soal arogansi terhadap kontraktor kecil lokal yang ada di Batam,” kata Fauzi di Gedung Pemerintah Kota Batam saat menggelar konfrensi pers bersama kliennya Kamis, (8/1/26).

Fauzi menyebut, proyek Pembangunan Pusat Data Center di Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park itu terdiri dari tiga pekerjaan dengan tiga kontrak berbeda.

Pekerjaan pertama, dimulai dengan pemasangan tiang pancak berjumlah 1.600 titik. Pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan pemasangan turap baja, jenis material baja yang digunakan untuk menahan tanah agar tidak terjadi longsor dan juga untuk meninggikan lereng alam suatu tanah.

Pekerjaan ketiga dilanjutkan dengan pemasangan turap beton. “Totalnya dari tiga pekerjaan ini, mencapai Rp3,4 miliar,” ujar LBH Masyarakat Kepulauan itu, ketika ditanya soal kontrak kerja dan kerugian yang belum dibayar oleh PT CCYRI.

Ia juga menjelaskan, dalam sebuah bisnis biasanya terdapat retensi, sejumlah uang (biasanya 5%-10%) yang ditahan dari pembayaran kontraktor sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan hingga masa pemeliharaan berakhir, memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga.

BACA JUGA  Warga Batam Siapkan Rp50.000, Dalam Waktu Dekat Pemko Batam Akan Gelar Sembako Murah

“Retensi, misalnya yang tidak dibayarkan atau dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Dan ini pekerjaannya selesai, apa buktinya? Dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan,” ujarnya menjelaskan.

Dalam penjelasannya, ia juga menambahkan Berita Acara Serah Terima, sebuah dokumen resmi yang mencatat penyerahan hasil pekerjaan, tertuliskan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sesuai kesepakatan, dan menjadi dasar pencairan pembayaran akhir atau termin.

Fauzi yang pernah berorganisasi di Konsorsium Reformasi Hukum Nasional itu menuturkan pembayaran seharusnya dilakukan pada Agustus 2025 lalu. Namun, kata Fauzi Badan Usaha Milik Negara Tiongkok itu melakukan arogansi dengan menyebut “kami tidak mau bayar,” ujarnya meniru.

Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan, maka akan berimbas pada kontraktor lokal. Sebaliknya, ia menyebut dampak pembiaran ini justru menghidupi investor asing. “Kami menagih terus hak kami, mungkin dia kesal malah dia bilang ‘kamu menantang saya’,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur PT Jamrud Andalas Jaya, Aljoni mengatakan perusahaannya berulang kali bekerja sama dengan perusahaan lain di Batam, menurutnya semua berjalan tanpa ada masalah.

“Kalau seperti ini, kami warga lokal yang menjadi kontraktor takut, makanya kami meminta BP Batam, Pemko Batam, untuk mengawasi dan peduli dengan masalah ini,” kata Direktur di depan para wartawan.

Ia menyebut, persoalan ini harus segera diselesaikan mengingat perusahaannya mempekerjakan karyawan lokal. Berbeda dengan perusahaan Tiongkok itu yang mempekerjakan karyawan asing.

“Mereka pekerjakan karyawan dari China, tukang sapu, tukang pipa pun dari China. Saya tak tahu apakah mereka punya permit, saya tidak tahu,” tuturnya.

BACA JUGA  Endipat Wijaya Dikritik Dari Dapilnya, Mahasiswa Akan Bakar 1.000 Lilin

Selain tenaga kerja asing, ia mengaku sebelum masalah ini memuncak ia sempat ingin mengirimkan surat kepada BP Batam. Namun, seorang pejabat BP Batam menahannya, dan berjanji akan melakukan upaya mediasi namun tak mendapat hasil.

BP Batam Akan Fasilitas Sengketa

Sebelumnya Pada 6 Januari 2026, kepada para wartawan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan BP Batam siap memfasilitasi penyelesaian sengketa antara kontraktor lokal dan kontraktor utama asing pada proyek pembangunan data center di Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park, sepanjang ada permohonan resmi dari para pihak.

Namun, Amsakar menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan antar pelaku usaha dan bukan proyek pemerintah.

“Kalau memang terkait dengan satu badan usaha di Nongsa yang disebut tadi, saya pikir itu antara kontraktor dengan pelaku usahanya silakan dikomunikasikan. Sepanjang yang saya ketahui, ini bukan pekerjaan pemerintah,” ujar Amsakar saat dimintai tanggapan.

Pada saat itu, Amsakar mengaku belum menerima laporan atau pengaduan resmi terkait permasalahan yang dialami kontraktor lokal tersebut. Informasi yang diperolehnya baru sebatas dari pertanyaan awak media.

Meski demikian, ia menegaskan BP Batam terbuka untuk membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa apabila pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan secara resmi. Kendati begitu, peran BP Batam hanya sebatas fasilitator.

Amsakar membedakan secara tegas antara proyek swasta dan proyek pemerintah. Menurutnya, jika persoalan terjadi dalam pekerjaan pemerintah, ia dapat langsung memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk menanganinya.

BACA JUGA  Polda Kepri Melakukan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi

“Tapi kalau antara kontraktor dengan kawasan industri atau subkontraktor, paling-paling peran BP Batam hanya memfasilitasi,” tegasnya.

Terkait mekanisme pengaduan, Amsakar mempersilakan pihak yang merasa dirugikan untuk datang langsung ke BP Batam apabila menilai permasalahan tersebut berada dalam ranah kewenangan lembaga tersebut.

“Kalau mereka menganggap ini ada kaitan dengan kewenangan BP Batam, silakan hadirkan ke BP Batam. Nanti saya akan disposisi ke deputi teknis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penanganan selanjutnya akan disesuaikan dengan bidang permasalahan. Jika berkaitan dengan infrastruktur, akan ditangani oleh Deputi Infrastruktur. Sementara jika menyangkut investasi, akan dikoordinasikan dengan Deputi Investasi.

“Nanti akan kami lihat masalahnya seperti apa dan kami distribusikan ke deputi terkait,” pungkas Amsakar.

Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada kuasa hukum PT China Construction Yangtze River Indonesia pada Kamis, 8 Januari 2026, melalui pesan WhatsApp, namun belum direspon.

Penulis: Jamaludin Lobang