‎Dibalik 865 kontainer: Wawancara Mendalam dengan Dirlalin BP Batam soal Limbah Elektronik Amerika

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Rully Syah Rizal. Foto: MalakaPost

BATAM, HalloPost.com – ‎Keputusan Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Batam menerbitkan izin impor “Pemasukan Barang yang Belum Ditentukan Pembatasannya”, kepada tiga perusahaan importir limbah elektronik Amerika: PT Logam Internasional Jaya, PT Esun Internasional Utama Indonesia, dan PT Batam Battery Recycle Industries berbuntut panjang.

‎Di samping Batam sendiri saat ini tengah berpolemik pada pengelolaan limbah sampah domestik. Ketiga perusahaan ini menambah persoalan baru dengan menjadikan kota ini tempat pembuangan.

‎Total per Desember 2025, 865 kontainer barang-barang berbahaya dan beracun itu terparkir di Terminal Petikemas Batu Ampar menempati 21% tingkat utilitas blok impor, yang mana kemudian berdampak pada kelancaran kegiatan bongkar muat.

‎Kontainer limbah elektronik itu masuk tanpa pajak lantaran status Batam sebagai daerah Free Trade Zone. Terlebih, barang-barang berbahaya dan beracun itu mendapat keistimewaan [jalur hijau] dari Bea Cukai yang menurut sistem mereka telah memenuhi regulasi.

‎Pada 17 November 2025, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Batam, Rully Syah Rizal menerima kunjungan kami di kantornya, Lt. 3 Mall Pelayanan Publik, Gedung Sumatera, Batam Center.

‎Dalam wawancara itu, Rully menjelaskan kronologis dan perizinan apa saja yang dikeluarkan BP Batam sehingga perusahaan itu dapat beroperasi.

Berikut penuturan Rully Syah Rizal kepada kami

‎Apakah benar BP Batam menerbitkan izin impor limbah elektronik ini? Yang mana kemudian menjadi acuan sistem Bea Cukai melakukan penjaluran barang.

‎Betul. Izin impornya BP Batam yang keluarkan. Sebenarnya, tidak ada hubungannya nama penjaluran itu. Penjaluran itu kewenangannya Bea Cukai. Misalnya, perusahaan baru kena jalur merah. Kalau perusahaan yang dikenakan jalur hijau itu perusahaan yang sudah lama yang sudah ketahuan barangnya seperti apa.

‎Terkait dengan tiga perusahaan ini, izin impor apa yang diterbitkan BP Batam?

‎Nama izinnya itu: Izin Pemasukan Barang yang Belum Ditentukan Pembatasannya.

‎Berarti, izinnya bukan Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB)? Ada keterangan berbeda dari pihak Bea Cukai yang kami konfirmasi.

‎Kalau BMTB itu, ketentuan barang-barang masuk kategori. Istilahnya K3L. Kalau di PP 41 itu, barang untuk kepentingan perlindungan Konsumen, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan. Ada 12 komoditas yang secara regulasi kita mengikuti ketentuan pusat. Salah satunya BMTB. Kebanyakan barangnya berupa mesin dan berupa kapal-kapal itu ada ketentuan persyaratannya lengkap.

‎Terkait dengan nomor izin atau detail yang diterbitkan untuk impor ini, ada tidak rencana pemasukan yang memuat uraian barang, tarif/HS 8 digit dsb?

‎Jadi gini, dalam elemen data yang ada dalam persetujuan impor itu mencakup lampirannya itu jenis HS (Harmonized System) dan uraian barang. Di mana HS nya itu adalah: Barang Elektronik Dalam Keadaan Tidak Baru. Maksudnya, barang elektronik itu baik dalam keadaan baru atau bekas itu tetap satu [perizinan]. Jadi kami kasih keterangan barang dalam keadaan tidak baru.

‎Terkait pemasukan barang ini, ada tidak surveyor untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor?

‎Itu lain. Kalau surveyor itu untuk barang-barang limbah yang non B3. Barang limbah yang non B3 itu ada plastik, logam, kertas, dan kulit.

‎Jadi, siapa yang mengeluarkan izinnya?

‎ [Pejabat] Sebelum saya.

‎Apakah [Pejabat sebelumnya] Harlas Buana? [Yang menerbitkan izin]

‎Banyak sih dulu. Jadi gini, Esun itu izinnya itu sejak tahun 2017 sampai 2025, 8 tahun. Itu bermacam-macam Direktur lah yang mengeluarkan kebijakan. Jadi yang terakhir diera sebelum saya.

BACA JUGA  Kapolda Kepri Pimpin Upacara Penutupan Pendidikan dan Pelantikan Bintara

‎Itu izinnya updatenya sekali berapa?

‎Setahun sekali. Artinya, satu tahun satu Takwin. Januari sampai Desember.

‎Apa tanggapan Anda setelah 8 Tahun beroperasi barang-barang [kontainer] itu sekarang dikategorikan limbah B3?

‎Kan sekarang sedang proses hukum, ya di Gakkum KLH. Prosesnya masuk ke tahap penyidikan. Ini kan ranahnya di Gakkum.

‎Apakah bisa kami berpandangan bahwa BP Batam teledor untuk mengecek barang ini barang yang dilarang oleh konvensi (Basel) atau peraturan perundang-undangan lainnya?

‎Sebenarnya sih, kami mengeluarkan itu [Izin] kan ada beberapa semacam rekomendasi lah. Termasuk rekomendasi dari DLH yang menyatakan itu bukan kategori limbah B3 dan ada juga hasil Lab-nya. Mungkin, ada yang kemarin itu aduan dari NGO Swiss, Basel yang menyatakan bahwa diduga ada barang-barang yang masuk itu limbah B3.

‎Secara keseluruhan, dari 8 tahun itu sudah berapa banyak total barang yang masuk?

‎Banyak kali tu, ya. Saya pusing juga kalau mesti menghitungnya. Jadi, ya sesuai dengan dengan kapasitas produksinya sih biasanya.

‎Berapa kapasitas produksinya? [Perusahaan]

‎Nantilah saya ini kan [Mengecek]. Itu kan kuotanya berubah-ubah. Masing-masing Direktur yang mengeluarkan [Kapasitas produksi].

‎Terakhir yang tahun 2025 berapa? [Kapasitas produksi]

‎Terakhir yang 2025 itu bukan saya juga yang ngeluarin. Saya bagian nutup saya mah… Yang ngeluarin sebelum saya. Pokoknya, saya bagian nutup aja saya mah…. (Jawabnya sambil berkelakar).

Artinya, memang rekomendasi yang dikeluarkan oleh DLH itu menjadi rekomendasi BP Batam menerbitkan persetujuan izin impor?

‎Ya. Sebagai salah satu persyaratan.

‎Keterangan DLH, ini kan [Esun] izinnya untuk pengelolaan plastik. Tapi yang ditemukan pengelolaan limbah [B3]. Apa tanggapan Anda?

‎Oh, enggak. Izin kami itu bukan menyatakan B3 atau bukan. Maksudnya, dari DLH itu rekomendasinya menyatakan bahwa barang ini bukan kategori limbah B3.

‎Kalau dari BP Batam sendiri, izin apa [Yang dikeluarkan]? Pengelolaan limbah plastik atau pengelolaan elektronik yang diterbitkan kepada 3 perusahaan tersebut?

‎Jadi gini, itu kan dua hal yang berbeda. Jadi limbah elektronik itu, Barang yang Belum Ditentukan Pembatasannya. Kalau plastik itu masuk kategori barang limbah non B3. Itu secara aturan dan ketentuan ada pengaturannya lengkap. Yaitu tadi, ada 4 kategori: Logam, plastik, kertas, sama kulit. Tapi kalau elektronik itu masuk kategorinya Barang yang Belum Ditentukan Pembatasannya.

‎Apakah bisa dirunutkan prosesnya apa saja? Sehingga mereka [Perusahaan] bisa impor?

‎Yang pasti, ia harus memiliki Izin Usaha Kawasan (IUK), ada surat permohonannya, ada rekomendasi dari instansi terkait, juga ada hasil uji Lab yang sesuai dengan klasifikasinya. Sebelum kita mengeluarkan izin harus ada hasil uji Lab dulu. Itu yang menjadi dasar pejabat-pejabat sebelumnya mengeluarkan izin.

‎Terkait dengan hasil uji Lab, boleh tidak kami mengetahui [Hasilnya]?

‎Yang pasti bukan limbah.

‎Akan tetapi, keterangan DLH mengatakan hasil uji Lab mereka tidak ada hubungannya dengan yang diimpor ini. Itu Perka [Peraturan Kepala BP Batam] berapa?

‎Nanti coba lihat di Perka BP Batam No. 25 tahun 2021, pasal 25 sampai 28. Pengaturannya di situ.

‎Dengan izin Barang yang Belum Ditentukan Pembatasannya ini, berarti dia masuk ke jalur hijau jatuhnya, ya?

‎Itu goalnya bukan di kami, sih. Itu sepenuhnya kewenangan Bea Cukai di Kepabeanan yang menentukan jalur merah, jalur hijau, ya Kepabeanan. Gaada hubungannya dengan kami. Jadi kami mengeluarkan izin, terserah BC menentukan di mana mengenai penjaluran.

BACA JUGA  Dikabarkan Angkut Jastip ilegal, Bea Cukai Batam Amankan Spead Garuda 82 di Perairan Barelang

‎Kemudian, terhadap barang-barang yang sudah masuk itu akan dipergunakan untuk apa oleh Perusahaan? Apakah untuk didaur ulang, direkondisi, atau bagaimana?

‎Yang saya tahu, sih. Ada pengambilan manfaat, ya. Ada mulai unsur plastik, unsur logamnya. Itu semua ada manfaat yang diperoleh.

‎Mereka [Perusahaan] apakah sudah mengantongi izin-izin dari KLH terkait pengolahan ini?

‎Harusnya ada. Pengelolaan B3 untuk izin lingkungan.

‎Limbahnya ke mana [residu] yang dibuang?

‎DLH sih yang punya datanya. Kalau selama ini kan yang tidak bisa diolah itu hanya kaca. Selain itu semuanya bisa diolah.

‎Tapi kan, tetap menghasilkan Residu pembakarannya, air lindinya, dan segala macam. Kami tidak menemukan itu di perusahaan. Di KPLI pun juga tidak pernah menerima limbah dari perusahaan ini. Apa tanggapan Anda?

‎Setahu saya, sih. Mereka mengolah lah. Residu atau sebagainya saya kan baru dua bulan [menjabat Dirlalin] belum tahu juga sih, hasil residunya bagaimana. Cuma, waktu itu saya diminta pimpinan menyuruh stop dan di stop. Dilakukan verifikasi ulang. Jadi kami stop dulu lah.

‎Kalau di Perka BP Batam No 25 tahun 2021 itu kan di cek sekali sebulan [tempat pengolahan], itu dilakukan, tidak?

‎Itu per tahun. Ada kami lakukan. Kemarin kami kan barengan dengan Gakkum melakukan pengecekan.

‎Sejak kontainer ini diamankan di TPK Batu Ampar, apakah pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan surat atau mengirim surat kepada pihak pengekspor atau negara asal barang ini? Untuk dilakukan dire-ekspor kembali. Ada tidak sampai sekarang?

‎Nah, itu kan ada perjanjian Basel. Artinya ketika akan melakukan pengiriman barang B3 itu ada saling menotifikasi. Seandainya kita [Indonesia] mengirim atau dia [Amerika] mengirim (limbah B3) ada notifikasi. Itu sedang berjalan. Ya, itu kan nanti tergantung pihak KLH nya memutuskan untuk dire-ekspor atau untuk dilakukan pengeluaran. Itu tergantung pihak Bea Cukai dengan KLH. Kita lagi nunggu juga.

‎Berhubung izin sudah dikeluarkan, mengapa kemudian BP Batam luput melihat konvensi Basel ini?

‎Jadi gini, konvensi Basel itu bukan melarang, sih. Istilahnya, ketika mengirim itu harus saling menotifikasi. Tapi, ada negara yang tidak masuk (para pihak dalam konvensi). Amerika itu tidak masuk. Sebenarnya, kalau KLH nya menolak bisa mengeluarkan notifikasi sebenarnya.

‎Masalahnya, KLH itu katanya, tidak mengetahui importasi ini. Mereka tahunya itu setelah ada laporan dari NGO. Apa tanggapan Anda?

‎8 tahun masa sih engga tahu. (Rully tergelak)

‎Kemudian, apa langkah ke depannya? apakah akan ada evaluasi?

‎Oh, kami ke depan? Makanya pimpinan udah strict di aturan. Kami mengikuti apa yang menjadi rekomendasi dari KLH pusat, termasuk Basel. Akan kami perbaiki lah.

‎Artinya, ditutup izin untuk limbah elektronik ini?

‎Ya. kami nunggu untuk hasil dari proses hukumnya.

‎Sampai saat ini, perusahaan [Esun] masih beroperasi. Terakhir kami ke sana perusahaan masih beroperasi. Apa tanggapan Anda?

‎Masa, sih? Nanti kami lihat. Sebenarnya sudah engga. Sisanya sudah engga ada lagi barangnya.

‎Kemudian perihal 2 perusahaan, PT Logam dan PT Battery yang alamat yang didaftarkan tidak ditemukan atau fiktif. Apakah BP Batam pernah memeriksa alamat perusahaan ini?

‎Sudah didatangi sama Gakkum. Memang ada perubahan alamat di IUK nya. Kedua-duanya (berganti alamat).

BACA JUGA  Perdana di Batam, ASITA Kepri Gelar Batam Treasure Hunt

‎Sekarang di mana alamat perusahaan tersebut?

‎Di KPLI juga, ada di belakangnya.

‎Kami sudah wawancara GM Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana. Pihak KPLI mengatakan tidak terdapat kedua perusahaan tersebut beroperasi di sana. Apa tanggapan Anda?

‎Entar saya coba cek deh itunya [Perusahaan]. Kami sudah datengin kemarin. Tim saya sudah datengin kemarin dengan tim Gakkum. Kedua-duanya Battery mau pun Logam.

‎Kemarin kan sempat ada framing dari perusahaan bahwa ini ada investasi besar, karyawan banyak. Apa yang menjadi pertimbangan BP Batam untuk tetap tegas pada aturan ini?

‎Ya tetaplah. Kami kan engga mau investasi-investasi nya yang negatif juga. Kami pengennya tenanglah Batam. Meski pun ada dampak sosial yang mesti dinetralisir. Tapi kami inginnya Batam yang ramah lingkungan lah investasinya. Daripada ini, investasi besar tapi semua pakai masker. Ya kurang bagus juga.

‎Fakta lapangan, kami menemukan para pekerja tersebut tidak menggunakan masker, bagaimana pandangan Anda?

‎Pasti. Sedih juga saya lihatnya itu. Ya, ke depan Insyaallah kami perbaiki.

‎Klausul apa yang luput. Maksudnya, BP Batam lupa melihat konvensi Basel ini atau lupa koordinasi dengan KLH? Sehingga barang itu dapat lolos. Padahal ada perjanjian internasional yang menjerat?

‎Sayangnya gitu lah. Internasional itu kan lebih ke mengurangi. Artinya, lebih ke mengurangi perpindahan barang-barang itu antar negara. Tujuannya lebih ke situ. Masalah sanksi sih sepertinya belum ada, karena belum ada notifikasi transaksi. Cuma saling memberitahukan lah sifatnya itu. Jadi tidak ada pengenaan sanksi. Itu belum ada sih yang saya lihat. Bukan seperti WTO, kalau WTO kan ada sanksi gitu. Kalau ini engga. Jadi, Basel itu lebih ke masing-masing negara itu mengetahui. Berarti kan ada yang tidak menotifikasi.

‎Di konvensi Basel itu kan dijelaskan kalau nanti ada (perlintasan limbah B3) tanpa pemberitahuan atau ada pengiriman ilegal berdasarkan Undang-undang Nasional bisa ditindak. Bagaimana pendapat Anda?

‎Ini lah salah satu penindakannya [Proses hukum di Gakkum KLH].

‎Terkait kontainer di pelabuhan Batu Ampar, Bea Cukai menyebut, apabila dalam kurun waktu 90 hari kontainer ini tidak diambil atau dire-ekspor oleh pemiliknya [Importir] akan menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN). Jika dikuasai Negara, akan digunakan seperti apa oleh Negara terhadap barang ini?

‎Itu Bea Cukai lah. Kami kurang tahu. Coba ditanyakan ke Bea Cukai aja, ya.

‎Sebagai informasi: Berita wawancara eksklusif ini merupakan produk kolaborasi antara Malakapost, Namun technical problems, karya Jurnalistik ini penulis terbitkan di HalloPost. Ada pun pewawancaranya: Muhammad Shafix.