Keterbatasan Anggaran, Pengawas Lingkungan Hidup Kepri Ungkap Kendala Pengawasan

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya Dinas LHK Provinsi Kepri, Bertha de Jurisa bersama Akar Bhumi Indonesia dan Masyarakat Ambat Jaya (29/12/25) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

BATAM, HalloPost.com – Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Bertha de Jurisal, mengungkapkan sejumlah kendala struktural dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan di daerah.

Menurutnya, tumpang tindih regulasi serta rumitnya tahapan birokrasi menjadi hambatan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi persoalan serius.

“Saya mau bertindak, tapi anggaran terbatas. Saya dikasih pistol, tapi tidak dikasih peluru,” ujarnya dalam acara Kaleidoskop Kerusakan Lingkungan Kepri 2025 yang diselenggarakan Akar Bhumi Indonesia, Senin (29/12/2025).

Bertha menjelaskan bahwa kewenangan pihaknya hanya sebatas pada pengawasan dampak lingkungan. Sementara itu, urusan perizinan dan persetujuan tata ruang berada di luar kewenangan pengawas lingkungan hidup.

Terkait sektor pertambangan, ia menegaskan bahwa tidak ada izin tambang yang diterbitkan di kawasan hutan lindung.

Dalam konferensi pers usai acara, Bertha memaparkan evaluasi kinerja pengawasan lingkungan sepanjang tahun 2025. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses evaluasi perizinan.

“Mau tidak mau semua harus terlibat. Kita harus mengevaluasi dan mempelajari bagaimana sebuah perizinan itu bisa keluar,” katanya.

BACA JUGA  Peredaran Narkotika Jenis Sabu Jaringan Internasional di Ungkap Polres Metro Jakarta Barat

Menurutnya, jika suatu perizinan telah sesuai dengan prosedur, maka secara administratif proses dianggap selesai. Namun, permasalahan kerap muncul pada tahap pengawasan pelaksanaan di lapangan.

“Yang sering menjadi masalah adalah pengawasan. Perusahaan sudah punya izin, tapi benar tidak yang mereka kerjakan?” tambahnya.

Untuk memastikan hal tersebut, pihaknya melakukan penelusuran terhadap dokumen perusahaan guna memastikan kesesuaian antara dokumen dan pelaksanaan di lapangan.

“Kami dari Gakkum akan melihatnya,” imbuhnya.

Bertha juga mengungkapkan bahwa setiap laporan masyarakat tidak selalu dapat segera ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran, terutama untuk peninjauan lokasi dan uji laboratorium.

“Untuk meninjau suatu lokasi perlu anggaran keberangkatan. Itu tidak sesederhana yang dibayangkan, termasuk uji laboratorium,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan lingkungan, termasuk pemanfaatan media sosial.

“Viralkan, supaya kita tahu dan pimpinan juga respect, lalu turun ke lapangan,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai besaran anggaran pengawasan lingkungan sepanjang tahun 2025, Bertha mengaku tidak dapat merinci secara detail. Ia menyebut bahwa Provinsi Kepri memiliki RPJMD lima tahunan dan anggaran diusulkan setiap tahun.

BACA JUGA  Upacara Penyambutan Purna Tugas Kompi Satbrimob Polda Kepri BKO Polda Papua

“Pertahunnya kita usulkan, tapi ketika anggarannya tidak mencukupi, ya kami tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.

Ia mencontohkan rencana pelaksanaan program labuh jangkar yang sempat digaungkan, namun terkendala berbagai faktor lain sehingga sulit direalisasikan.

“Kalau melihat APBD Kepri, itu tidak mungkin. Berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kami pasrah, tapi pengawasan tetap kami jalankan,” tutupnya.

Sementara itu, Sahat, warga Kampung Ambat Jaya, mengungkapkan bahwa dampak kerusakan lingkungan telah dirasakan masyarakat sejak tahun 2008.

“Kami sudah merasakan dampaknya sejak 2008. Pasir silika blasting PT Saipem menghasilkan debu. Kami pernah meminta dibukakan dokumen AMDAL, tapi kami dan Akar Bhumi justru dianggap orang asing,” ujar Sahat dalam dialog, Senin (29/12/2025).

Ia menuturkan bahwa sejak awal masyarakat dijanjikan kesejahteraan dari pembangunan, namun kenyataannya justru berbanding terbalik.

“Kami merasa dianaktirikan. Katanya dijual supaya anak cucu kami bisa bekerja, tapi sekarang Saipem malah melakukan PHK massal dengan alasan proyek habis,” katanya.

BACA JUGA  Semangat Kebersamaan Komunitas RCP di Acara Buka Puasa Bersama di Ramadhan 1445 H

Sahat juga mempertanyakan kehadiran negara dalam melindungi warga terdampak pencemaran. Menurutnya, lebih dari 200 kepala keluarga di dua RT terdampak langsung, dan banyak warga mengalami gangguan kesehatan.

“Kami ini nelayan. Laut kami menyempit. Ke depan kami tidak akan punya penghasilan. Mau mengadu ke mana lagi?” keluhnya.

Ia berharap pemerintah dapat segera memberikan perhatian dan solusi konkret.

“Kami cuma ingin pemerintah memperhatikan kami. Harapan kami, selesaikanlah dalam waktu sesingkat-singkatnya, di tahun 2026 nanti,” tutupnya.