Laporan Mahasiswa ke Badan Kehormatan DPRD Batam Masih Senyap

Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Batam saat menanyakan surat laporan yang telah diterima Sekretariat Kantor DPRD Batam, Kamis (17/12/2025). Foto: Jamaludin Lobang

BATAM, HalloPost.com – Laporan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Batam terhadap SC, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, hingga kini belum menemui titik terang.

Alih-alih diproses secara transparan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD, laporan tersebut justru disinyalir terseret dalam pusaran konflik internal DPRD. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya upaya saling melindungi di antara para pemangku kepentingan.

Pada pemberitaan sebelumnya (12/12), Ketua BK DPRD Batam, Fadli, menyebutkan bahwa laporan terhadap anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut masih berada di Ketua DPRD dan belum didisposisikan.

Namun, pernyataan itu bertolak belakang dengan pengakuan Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti keberadaan surat laporan tersebut.

BACA JUGA  Pertemuan ke Dua Kalinya DJBC dan SPCG di Laut

“Belum ada ke saya. Saya belum membacanya, mungkin belum sampai ke meja saya. Saya baru tahu dari media,” ujarnya kepada HalloPost, Kamis (17/12/2025).

Situasi ini dinilai semakin memperkeruh penanganan laporan yang telah dilayangkan PMKRI Batam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PMKRI Batam, Simeon Senang, menyatakan pihaknya akan kembali mendatangi DPRD pada Januari 2026.

“Pertama kami akan follow up ke BK DPRD, kemudian ke kejaksaan, dan mungkin akan kami buat laporan ke Polres atau Polda,” ujarnya, Senin (22/12/2025).

Simeon menegaskan pihaknya tetap meyakini laporan tersebut akan diproses oleh BK DPRD. “Nanti akan kami pertanyakan lagi, karena kami merasa dipingpong. Kami juga akan follow up ke kejaksaan,” tambahnya.

BACA JUGA  Kunjungan dan Silaturahmi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri di Polda Kepri

Ia menegaskan, apabila seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil, PMKRI Batam akan melaporkan kasus ini ke Polresta Barelang. “Untuk Polres sedang kami siapkan,” tutupnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada SC selaku pihak terlapor pada Senin siang, 22 Desember 2025. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan singkat maupun panggilan telepon tidak mendapat respons.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Batam, Donal Pangihutan, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Selasa (23/12/2025), mengaku belum menerima informasi apa pun, baik dari Ketua DPRD maupun dari pihak terlapor.

“Belum ada yang mengabari, baik dari BK maupun dari yang bersangkutan,” ujarnya.

Alasan tersebut serupa dengan pernyataan yang sebelumnya ia sampaikan kepada HalloPost saat dikonfirmasi pada Selasa (9/12/2025). Dengan dasar itu, Donal menyebut belum dapat memberikan tanggapan terkait polemik yang berkembang. “Karena belum ada yang menyampaikan, termasuk dari yang bersangkutan,” pungkasnya.