Izin Tidak Diterbitkan BP Batam, Nelayan Terancam PP Nomor 25 dan 28 Tahun 2025

Rando, berbaju hitam seorang nelayan asal Selat Nenek, Temoyong, Kecamatan Bulang saat diwawancara di pelabuhan rakyat sagulung (26/12/25) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

Sub Title:

  •  Perhatikan Anak Kami
  •  Menunggu Kepastian BP Batam
  •  Mandeknya Izin 143 Kapal Nelayan

BATAM, HalloPost.com – Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 dan 28 Tahun 2025 dinilai sangat merugikan nelayan di Kota Batam. Hingga saat ini, proses perizinan usaha perikanan masih mengalami kendala, sehingga berdampak langsung pada aktivitas melaut para nelayan.

Akibat perizinan yang belum juga terbit, banyak nelayan mengalami kerugian dan tidak dapat melaut secara normal. Keluhan pun datang dari nelayan Kota Batam, salah satunya dari masyarakat Pulau Jaloh, Kecamatan Bulang.

Perhatikan Anak Kami

Iskandar, seorang nelayan asal Pulau Jaloh, mengatakan bahwa kendala ekonomi menjadi dampak nyata dari izin usaha yang hingga kini belum dikeluarkan.

“Anak saya kalau mau jajan, sekolah, apalagi nanti Lebaran. Jadi kami harus pandai-pandai, makan secukupnya saja,” ujar Iskandar saat ditemui di Pelabuhan Rakyat Sagulung, Kelurahan Tanjung Uncang, Jumat (26/12/2025).

Menurut Iskandar, terdapat belasan nelayan di Kecamatan Bulang yang terancam kehilangan mata pencaharian akibat peralihan sistem perizinan yang belum juga diterbitkan.

“Kalau dari kecamatan lain di Kota Batam, jumlahnya bisa ratusan nelayan,” tambahnya.

Iskandar mengungkapkan bahwa ia menanggung seorang istri dan tiga orang anak. Selain itu, kapal yang dimilikinya mempekerjakan 12 anak buah kapal (ABK) yang sebagian besar sudah berkeluarga.

“ABK saya rata-rata sudah berkeluarga,” imbuhnya.

Karena izin belum terbit, Iskandar mengaku terpaksa merumahkan seluruh ABK selama kurang lebih tiga bulan terakhir.

Sebagai nelayan, ia berharap Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dapat mempermudah proses perizinan.

“Jangan dipersulit. Kami mau mencari makan, bukan mencari kaya. Tolong perhatikan anak-anak kami, keluarga kami,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa ratusan nelayan di Kecamatan Bulang terdampak kondisi serupa.

“Kami orang Batam ini bukan minta kerja. Kami cuma minta izin saja. Kami mandiri, kami orang pulau, bisa cari makan sendiri,” tegasnya.

Iskandar menambahkan, sebagai pemilik kapal, ia justru ingin patuh terhadap regulasi dengan mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan membayar pajak.

“Kami bayar pajak supaya bisa bekerja dan mencari makan. Itu yang kami perjuangkan. Tapi tiga bulan ini kami tidak dapat apa-apa,” katanya.

BACA JUGA  Endipat Wijaya Dikritik Dari Dapilnya, Mahasiswa Akan Bakar 1.000 Lilin

Dengan nada kecewa, Iskandar mengungkapkan kekesalannya melihat kondisi keluarganya yang ikut terdampak.

“Saya marah karena kasihan lihat istri dan anak-anak saya. Apa kami harus pindah ke luar negeri supaya bisa dapat izin melaut?” tutupnya.

Menunggu Kepastian BP Batam

“Kami menunggu kepastian dari BP Batam,” ujar Rindo, seorang nelayan asal Selat Nenek, Temoyong, Kecamatan Bulang. Ia menjelaskan bahwa persoalan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah berlangsung selama tiga bulan dan berdampak langsung pada kondisi ekonomi nelayan di Selat Nenek.

Menurut Rindo, keterlambatan perizinan tersebut menjadi ancaman serius bagi keluarganya. Anak dan istri yang menanti di rumah harus ikut menanggung dampaknya. Ia mengungkapkan bahwa para nelayan sebenarnya telah mengajukan permohonan izin ke BP Batam, namun hingga kini belum mendapatkan jawaban.

“Dulu, saat masih di provinsi, perizinan tidak pernah sesulit ini. Sejak dilempar ke BP Batam, kami justru terkendala,” katanya.

Untuk menutupi kebutuhan ekonomi, ia mengaku tetap melaut dengan cara memancing manual dan menjaring ikan. Namun hasilnya jauh dari cukup. “Itu pun tidak cukup, Bang,” imbuhnya.

Berbagai upaya telah dilakukan selama tiga bulan terakhir, termasuk mengadu ke Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Sayangnya, hingga kini belum ada kejelasan terkait izin yang diajukan.

Padahal, hasil tangkapan nelayan Selat Nenek dipasarkan ke Batam hingga Singapura dan turut menopang kebutuhan ekonomi serta pasokan ikan bagi masyarakat Batam. “Kalau dipikir-pikir, sebenarnya ini juga membantu pemerintah,” ujarnya.

Ia mengaku sempat berniat melaut tanpa izin, namun rasa takut mengurungkan niat tersebut. Ia khawatir akan berhadapan dengan aparat penegak hukum seperti Polairud, TNI AL, maupun Bea Cukai di tengah laut.

“Kalau berangkat ilegal, nanti kami dianggap mencuri ikan di negeri sendiri,” tutupnya.

143 Izin Kapal Nelayan Mandek

Wahyu Wahyudin, anggota Komisi II DPRD Kepri yang membidangi perekonomian dan keuangan, turut menyuarakan keresahan tersebut.

Ia menginginkan agar masyarakat di daerah pemilihannya tidak mengalami kesulitan dalam mencari ikan. Menurutnya, sulitnya perizinan tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga akan memengaruhi distribusi hasil tangkapan ke Kota Batam.

BACA JUGA  Respons Cepat Polisi, Dua Terduga Pencopet Diamankan saat CFD di Bundaran HI

“Tidak ada apa-apa. Saya harus bertanggung jawab terhadap mereka karena mereka adalah konstituen saya. Ada apa sebenarnya selama ini? Kenapa (BP Batam) tidak mau bertemu dengan DPRD Kepri? Saya tidak mengerti, saya tidak paham,” ujarnya.

Sekretaris Komisi II itu, geram atas belum terbitnya izin operasional ratusan kapal nelayan di Batam yang hingga kini sudah lebih dari tiga bulan tak kunjung selesai.

Wahyu menyebut, berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri Cabang Batam, terdapat 143 kapal nelayan yang terdampak, terdiri dari 43 kapal berukuran 6–10 GT dan 100 kapal berukuran 11–30 GT. Seluruh kapal tersebut hingga kini belum mengantongi izin untuk melaut sejak September lalu.

“Ini sudah lebih dari tiga bulan, mau masuk empat bulan. Sampai sekarang izin belum juga keluar,” kata Wahyu kepada wartawan.

Ia mengingatkan, persoalan ini tidak hanya berdampak pada aktivitas nelayan, tetapi juga berpotensi merugikan daerah terkait kuota BBM subsidi tahun 2026.

“Saya sudah bicara dengan Pertamina di Batam. Dari 143 kapal itu, sekitar 500 ton BBM subsidi tidak terserap. Kalau di 2025 tidak terserap, maka 2026 akan menjadi catatan dan kuotanya bisa dipotong,” ujarnya.

Menurut Wahyu, pemotongan kuota tersebut nantinya akan kembali merugikan nelayan. Ia mempertanyakan kesiapan BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri dalam mengantisipasi persoalan tersebut.

“Dari mana nanti mengganti hak nelayan ini? Apakah ini dipikirkan atau tidak, terutama oleh BP Batam?” tegasnya.

Selain BBM, Wahyu juga menyoroti potensi krisis pasokan ikan akibat kapal nelayan tidak bisa melaut. Ia memaparkan, satu kapal nelayan berukuran 10–17 GT minimal bisa menghasilkan setengah ton ikan per trip.

“Dalam sebulan bisa empat trip, artinya dua ton per kapal. Kalau dikali 140 kapal, itu sudah lebih dari 200 ton ikan per bulan. Itu baru kapal 17 GT. Kalau yang 30 GT, jumlahnya bisa tembus 1.000 ton per bulan,” jelasnya.

Ia pun mempertanyakan arah kebijakan pemerintah jika pasokan ikan lokal tidak tersedia. “Kalau ikan tidak ada, otomatis impor. Apakah ikan benggol harus impor? Ada apa sebenarnya dengan BP Batam?” ucapnya.

BACA JUGA  Sesosok Mayat Laki-laki Terapung di Pulau Pecong Belakang Padang Diduga Muhammad Mahdi Korban Bunuh Diri di Jembatan Barelang

Wahyu juga menyinggung pertemuan antara Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur Kepri dengan BP Batam pada November lalu yang hingga kini belum membuahkan hasil.

“Wakil Gubernur yang notabene pemenang pemilu sudah datang ke BP Batam, sudah menyampaikan, tapi izin tetap tidak keluar. Ada apa ini?” katanya.

Ia menilai, kondisi ini mencerminkan adanya pembiaran dalam masa transisi kewenangan perizinan.

“Ini pembiaran. Tiga bulan lebih tidak ada solusi. Ini aneh,” tegasnya.

Wahyu pun mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat, termasuk membuka opsi perizinan manual jika sistem belum siap.

“Kalau tidak bisa by system, ya manual. Cukup satu lembar surat, tulis nama kapal, GT, nomor seri, nahkoda, ABK. Ditandatangani Kepala BP Batam dan PTSP, diketahui Polairud, PSDKP, dan syahbandar. Stempel basah, selesai. Tapi ini tidak dilakukan. Ada apa?” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengkritisi penerapan PP 25, PP 28, dan PP 47 yang dinilai tidak disertai kajian dan sosialisasi kepada nelayan.

“Tidak ada analisa, tidak ada kajian, tidak ada sosialisasi. Padahal seharusnya satu tahun sebelumnya sudah disampaikan. Ini peraturan dibuat tapi menyengsarakan masyarakat,” katanya.

Wahyu menegaskan, seharusnya nelayan Batam dikecualikan dari kewenangan perizinan BP Batam karena kesiapan sumber daya manusia yang belum matang.

“Kalau tidak siap, jangan dipaksakan. Kenapa nelayan tidak dikecualikan? Ini jadi tanda tanya besar,” pungkasnya.

Hingga berita ini di publikasi, HalloPost masih menunggu tanggapan hasil konfirmasi dari pihak BP Batam terkait permasalahan tersebut.