Wali Kota Batam Belum Kirim Rekomendasi ke Gubernur, Pembahasan UMSK 2026 Tersendat

Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kota Batam, Masrial Sutan Makmur, usai mengikuti rapat pleno, Senin siang (22/12/25) (Foto: Jamaludin/Hallopost.com)

BATAM, HalloPost.com – Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2026 masih tersendat lantaran rekomendasi dari Wali Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau belum diterima hingga Senin, 22 Desember 2025. Akibatnya, rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Gedung Graha Kepri, Batam Centre, terpaksa diskors.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kota Batam, Masrial Sutan Makmur, usai mengikuti rapat pleno tersebut, Senin siang.

Masrial menjelaskan, rapat pleno membahas penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) serta upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang dihadiri perwakilan dari seluruh daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

“Rapat pleno dimulai pukul 10.00 WIB. Dari tujuh kabupaten/kota, enam sudah selesai dibahas. Yang langsung bersepakat hanya Karimun, sementara daerah lainnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Masrial.

Ia menjelaskan, tiga daerah: Tanjungpinang, Natuna, dan Kepulauan Anambas, harus menaikkan UMK mereka hingga setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau karena hasil perhitungan awal berada di bawah UMP.

“Natuna dan Anambas pertumbuhan ekonominya minus, sedangkan Tanjungpinang pertumbuhan ekonominya kecil. Sesuai aturan, UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP, sehingga harus disamakan,” jelasnya.

Masrial menyebutkan, UMP Kepulauan Riau Tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp3,87 juta dengan nilai alfa 0,7, meski hingga kini pihak serikat belum menerima salinan resmi keputusan tersebut.

Sementara itu, pembahasan UMK Batam belum dapat dilakukan karena rekomendasi dari Wali Kota Batam belum disampaikan kepada Gubernur. Padahal, sesuai mekanisme, rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam yang diteruskan melalui wali kota.

“Seharusnya hari ini rekomendasi UMK dan UMSK Batam sudah masuk dan diplenokan. Namun sampai sekarang belum ada rekomendasi dari wali kota,” kata Masrial.

Ia mengaku belum mengetahui penyebab keterlambatan tersebut, apakah karena rekomendasi belum ditandatangani atau belum disampaikan oleh wali kota kepada gubernur.

Akibatnya, rapat pleno diskors hingga pukul 14.00 WIB untuk menunggu masuknya rekomendasi. Jika hingga hari ini belum diterima, pembahasan UMK Batam terancam molor, sementara batas akhir penetapan UMK oleh gubernur dijadwalkan pada 24 Desember 2025.

“Waktunya tinggal dua hari lagi. Seharusnya hari ini sudah bisa diputuskan. Kalau rekomendasi belum masuk, pembahasan tidak bisa dilakukan,” tegasnya.

BACA JUGA  "Breaking News" 2 Bocah ditemukan Meninggal Dunia, 1 Lagi Dalam Pencarian

Terkait besaran UMK Batam 2026, Masrial menyampaikan bahwa serikat pekerja mengusulkan nilai alfa 0,9 yang diperkirakan menghasilkan UMK sekitar Rp5,4 juta atau naik sekitar Rp400 ribu. Sementara itu, pihak pengusaha mengusulkan nilai alfa 0,5, dan unsur pemerintah melalui DPK Batam mengusulkan nilai alfa 0,7 dengan estimasi kenaikan sekitar Rp350 ribu.

“Kami meminta wali kota segera mengirimkan rekomendasi agar UMK Batam bisa segera diputuskan hari ini,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam yang digelar di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada Jumat, 19 Desember 2025, DPK Batam menyampaikan rekomendasi besaran UMK Batam Tahun 2026 dengan angka kenaikan yang bervariasi, berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp430 ribu.

Perbedaan angka rekomendasi tersebut berasal dari masing-masing unsur dalam Dewan Pengupahan. Dari unsur pekerja, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama FSP LEM SPSI Kota Batam mengusulkan penyesuaian UMK dengan nilai alfa 0,9.

Mengacu pada formula penyesuaian upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, usulan tersebut menghasilkan UMK Batam 2026 sebesar Rp5.424.743. Angka ini meningkat Rp435.143 atau sekitar 8,72 persen dibandingkan UMK Batam 2025 sebesar Rp4.989.600.

Usulan tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 6,69 persen, tingkat inflasi sekitar 2,7 persen, serta masih adanya selisih antara UMK dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sementara itu, unsur pengusaha merekomendasikan nilai alfa 0,5 yang menghasilkan kenaikan sekitar Rp301.621, sehingga UMK Batam 2026 diperkirakan menjadi Rp5.291.221. Pertimbangan utama pengusaha adalah perlambatan ekonomi global serta upaya menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas lapangan kerja.

Adapun unsur pemerintah, pakar, dan akademisi mengusulkan nilai alfa 0,7 dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Dengan nilai tersebut, kenaikan UMK Batam 2026 diproyeksikan berada di kisaran Rp360 ribu atau sekitar Rp5.357.982.

Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Wali Kota Batam sebelum disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk penetapan UMK dan UMSK Batam Tahun 2026.

Kurangnya Perhatian Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Buruh

Setelah pleno diskors hingga pukul 14.00 WIB, Ketua PC SPEE FSPMI Kota Batam, Masrial Sutan Makmur, menyayangkan sikap Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang enggan menandatangani rekomendasi dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kota Batam.

BACA JUGA  Penarikan Motor Picu Keributan Antara Komunitas Komando dan Debt Collector di Batam

“Seharusnya sudah ada berita acara. Apa yang direkomendasikan itu mestinya ditandatangani,” katanya.

Masrial menilai sikap tersebut menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh. Menurutnya, kenaikan upah akan meningkatkan daya beli masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Ini menambah pemasukan buruh dan daya beli, sehingga pertumbuhan ekonomi ikut naik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa berita acara UMK dan UMSK tidak berada dalam satu kesatuan. UMK Batam disepakati naik sebesar 7,38 persen atau setara Rp5.357.000.

“Untuk UMSK, angka kami serahkan kepada wali kota atau gubernur, mau Rp10 ribu atau berapa itu urusan mereka. Kami hanya ingin upah sektoral itu ada di Kota Batam. Soal angka tidak kami permasalahkan,” katanya.

Di sisi lain, perwakilan pengusaha dari Apindo, Rafki Rasyid, mengatakan pihaknya meminta nilai alpha berada di angka 0,5. Ia berdalih bahwa pemerintah sebelumnya menyebut nilai alpha berada di kisaran 0,2 hingga 0,8, namun angka yang muncul justru 0,5 hingga 0,9.

“Nilai alpha adalah kontribusi modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau 0,5 sampai 0,9 berarti pemerintah menganggap kontribusi pekerja mencapai 50 hingga 90 persen, padahal berdasarkan kajian, faktor modal lebih dominan,” ujarnya.

Menurut Rafki, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh modal para pelaku usaha, sementara kontribusi tenaga kerja hanya sekitar 10 persen.

Ia juga menyayangkan keputusan wali kota yang menetapkan alpha di angka 0,7, meski pihak pengusaha akhirnya menerimanya dengan berat hati. Kenaikan UMK sebesar 7,38 persen untuk tahun 2026 dinilai berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja.

“Kami memahami wali kota mengambil jalan tengah,” katanya.

Rafki menambahkan, jika UMSK juga dinaikkan, beban pengusaha akan semakin berat. Ia menyinggung kondisi ekonomi global yang sedang mengalami kontraksi, termasuk dampak tarif Amerika Serikat.

“Kalau dibebani lagi, pengusaha bisa melakukan rasionalisasi,” tutupnya.

Dewan Penasihat FSPMI K Batam Bantah Kadisnaker Kepri

Pada waktu yang sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, menyatakan pembahasan UMK Batam telah selesai dan disepakati semua pihak. Namun, UMSK masih menjadi persoalan.

“Upah sektoral yang diminta serikat buruh harus muncul rekomendasi dari wali kota. Sampai saat ini yang ada baru rekomendasi UMK,” ujarnya.

Menurut Diky, penetapan UMSK bergantung pada bupati dan wali kota di masing-masing daerah. Ia menegaskan seluruh pembahasan harus selesai paling lambat 24 Desember.

BACA JUGA  Persidangan Terdakwa Kapten Kapal MT Arman 114: Replik JPU Tolak Semua Pledoi Terdakwa

“Tanggal 23 Desember gubernur akan menetapkan SK UMK tujuh kabupaten/kota serta UMP. Tanggal 24 semua harus selesai. Artinya, per 1 Januari (2026) UMK, UMP, dan UMSK sudah berlaku,” katanya.

Ia menambahkan, meskipun serikat buruh meminta gubernur mengesahkan UMSK sesuai PP Pengupahan, hal tersebut tetap harus diawali usulan dari pemerintah kabupaten/kota.

“Kalau tidak ada usulan, itu melanggar PP dan bisa digugat ke PTUN,” ujarnya.

Diky menilai wali kota belum mengesahkan UMSK karena waktu pembahasan yang singkat serta belum bertemu dengan pelaku usaha sektoral.

“Kita serahkan kepada bupati dan wali kota masing-masing,” tutupnya.

Sementara itu, Yafet Ramon, Dewan Penasihat FSPMI Kota Batam, membantah pernyataan Kadisnaker Provinsi Kepri. Menurutnya, UMSK tetap bisa ditetapkan melalui hak diskresi gubernur.

“Dalam berita acara Dewan Pengupahan sudah ada pembahasan tentang UMSK,” katanya.

Selain itu, Yafet menyebut adanya surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan yang memuat ketentuan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK.

“Di situ juga ada usulan dari Dewan Pengupahan Kota Batam kepada gubernur,” ujarnya.

Ia juga membantah pernyataan bahwa UMSK harus direkomendasikan wali kota. Menurutnya, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) seharusnya bisa diberlakukan di kabupaten/kota.

“Yang menjadi persoalan hanya nilainya harus lebih besar dari UMK,” jelasnya.

Yafet memaparkan data BPS yang mencatat 15 sektor industri penyumbang ekonomi Batam, salah satunya industri pengolahan dengan kontribusi sekitar 30 persen.

“Manufaktur, pengemasan produk, karton, makanan, semuanya masuk industri pengolahan yang menyumbang besar terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ia menyesalkan tidak adanya rekomendasi UMSK dari wali kota.

“Artinya kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dihargai oleh Pemerintah Kota,” tutupnya.

Reporter: Jamaludin Lobang