Inspektorat Meranti akan Koordinasi dengan BPK, Temuan Pembangunan Gedung Perpustakaan Berpotensi Lebih Luas

Inspektorat Meranti akan Koordinasi dengan BPKP Riau, Temuan Pembangunan Gedung Perpustakaan Berpotensi Lebih Luas

HALLOPOST.COM, MERANTI — Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyusul temuan pada proyek pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti. Langkah ini diambil untuk menelaah kembali ruang lingkup serta substansi temuan audit, terutama terkait kekurangan volume pekerjaan yang sebelumnya dinyatakan senilai Rp40 juta.

Gedung perpustakaan tersebut dibangun dengan anggaran sebesar Rp9.635.555.362,24 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan hasil audit BPK, proyek ini dinyatakan mengalami kekurangan volume pekerjaan yang berimplikasi pada potensi kerugian keuangan negara. Namun, penelusuran lanjutan awak media di lapangan mengindikasikan bahwa persoalan pada proyek ini tidak semata berhenti pada aspek volume pekerjaan sebagaimana tercantum dalam laporan audit.

Hasil pengamatan di lokasi menemukan sejumlah kondisi fisik bangunan yang dinilai belum mencerminkan standar kualitas pekerjaan konstruksi sebagaimana mestinya. Di antaranya, kualitas cat dinding yang mudah memudar dan terkelupas setelah terpapar air hujan, fasilitas MCK yang belum sepenuhnya rampung dan belum dapat difungsikan, plafon bangunan yang terkelupas akibat terpaan angin, pemasangan keramik granit yang diduga tidak menggunakan perekat khusus sehingga mudah terlepas, serta munculnya retakan pada beberapa bagian dinding bangunan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai mutu pelaksanaan pekerjaan dan efektivitas pengawasan teknis selama proses pembangunan, terlebih mengingat besarnya anggaran negara yang telah digelontorkan untuk proyek ini.

Saat dikonfirmasi pada 18 Desember 2025, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, menyatakan dirinya belum dapat memberikan keterangan secara rinci. Ia beralasan baru menjabat dan tidak terlibat langsung sebagai pelaksana teknis pada saat proyek berlangsung.

BACA JUGA  Vidio Tak Bermoral Seret GR Kepala Disperindag Batam

“Ya, betul, tetapi temuan dan sebagainya lewat Inspektorat. Kami terima hasil temuan. Yang baru ini saya tidak tahu. Saya kurang jelas, yang tahu persis PPTK-nya,” ujar Atan melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, Bakri selaku PPTK lama hingga kini belum memberikan keterangan resmi meski telah dilakukan upaya konfirmasi. Adapun Dodi yang disebut sebagai PPTK baru mengaku tidak mengetahui apa pun terkait temuan tersebut.

“Saya yang jelas tidak mengetahui apa-apa tentang ini. Saya tidak tahu,” ujarnya singkat melalui sambungan telepon WhatsApp kepada Hallopost.com pada 19 Desember 2025.

Minimnya penjelasan dari pihak dinas teknis mendorong awak media mengonfirmasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepala Inspektorat, Rawelly, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Tahun Anggaran 2024, terdapat dua temuan utama dalam proyek pembangunan gedung perpustakaan tersebut.

Temuan pertama berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan, sedangkan temuan kedua menyangkut status kontrak kritis akibat keterlambatan penyelesaian proyek. Dalam konteks kontrak kritis, Rawelly menjelaskan bahwa secara normatif terdapat tahapan administratif yang harus dijalankan, mulai dari peringatan hingga pengenaan sanksi denda.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan administrasi kontrak belum berjalan secara optimal. Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman dan penerapan tata kelola administrasi kontrak kerja di lingkungan pemerintah daerah.

“Sebenarnya tahapan itu ada, mulai dari peringatan sampai denda. Dendanya tetap dibayar karena dipotong langsung. Tetapi secara administrasi memang belum maksimal, karena kita lemah di penanganan kontrak kerja. Itu yang diingatkan oleh BPK agar ke depan dibuat SOP khusus,” jelas Rawelly.

BACA JUGA  Kapolres Pematang Siantar Pimpin Apel Pasukan Operasi Kewilayahan Mantap Praja Toba 2024

Terkait kekurangan volume senilai Rp40 juta, Rawelly menegaskan bahwa Inspektorat hanya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK dalam bentuk nilai total kerugian, tanpa disertai rincian teknis per item pekerjaan. Dengan demikian, Inspektorat tidak memiliki uraian spesifik mengenai bagian bangunan mana saja yang menjadi dasar perhitungan kekurangan volume tersebut, karena kewenangan audit teknis berada sepenuhnya pada BPK.

Menanggapi temuan lapangan awak media terkait kondisi fisik bangunan—mulai dari cat, MCK, plafon, keramik, hingga retakan dinding—Rawelly menegaskan bahwa Inspektorat tidak dapat serta-merta melakukan audit ulang terhadap aspek fisik bangunan. Ia menjelaskan bahwa objek tersebut telah diaudit oleh BPK, sehingga setiap tindak lanjut berupa audit investigatif harus ditempuh melalui mekanisme koordinasi antarlembaga.

“Kalau memang dinilai kritis, itu bisa dilaporkan. Bisa lewat laporan masyarakat, pemberitaan, atau kanal resmi. Nanti kami akan koordinasi lagi dengan BPK, karena mereka yang tahu detail ruang lingkup auditnya,” ujarnya.

Rawelly juga membuka ruang partisipasi publik dengan menyampaikan bahwa pengaduan dapat disampaikan langsung ke Inspektorat maupun melalui sistem pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di laman meranti-tangkis.merantikab.go.id.

Ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, pada kegiatan ini Inspektorat berfungsi melakukan reviu administrasi dan anggaran, bukan pemeriksaan teknis fisik secara mendalam. Karena itu, ruang lingkup kerja Inspektorat dibatasi pada aspek kepatuhan dokumen, perencanaan, serta penggunaan anggaran, sementara penilaian teknis konstruksi menjadi kewenangan instansi berkompeten. Oleh sebab itu, setiap langkah lanjutan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, sekaligus memastikan seluruh proses pengawasan tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola pemerintahan yang berlaku.

BACA JUGA  Wujudkan Swasembada Pangan, Polsek Tebingtinggi Barat Tanam Jagung Bersama Petani

“Dalam kegiatan ini, Inspektorat hanya menjalankan fungsi reviu administrasi dan anggaran, bukan pemeriksaan teknis fisik. Karena itu, setiap tindak lanjut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melampaui kewenangan dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,”imbuhnya

Dengan rencana koordinasi bersama BPK, Inspektorat berharap dapat diperoleh kejelasan apakah temuan lapangan yang kini berkembang masih berada dalam ruang lingkup audit sebelumnya atau justru memerlukan penanganan lanjutan melalui mekanisme audit investigatif. Temuan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap proyek strategis yang bersumber dari anggaran negara, agar akuntabilitas publik tidak berhenti sebatas angka dalam laporan, tetapi benar-benar tercermin pada kualitas hasil pembangunan di lapangan.

 

Laporan: Zikri