Harlah Batam ke-196 Diwarnai Aksi Buruh Tuntut UMS dan Penghapusan Pajak

Buruh dari DPC F SP LEM SPSI BATAM menggelar aksi didepan gedung DPRD Kota Batam, Kamis (18/12/25) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

BATAM, HalloPost.com – Tepat pada peringatan Hari Jadi Kota Batam ke-196, puluhan buruh yang tergabung dalam DPC F SP LEM SPSI menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Aksi Damai” di depan Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (18/12/2025).

Aksi tersebut diikuti oleh buruh dari berbagai sektor industri. Mereka menuntut pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam untuk tahun 2026. Selain itu, para buruh juga meminta penghapusan pajak yang dinilai membebani pekerja, seperti pajak Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, serta pajak Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam aksinya, buruh juga mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menuntut perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dengan alasan keadaan mendesak, serta meminta pemerintah memperketat pengawasan penerapan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

Setelah beberapa jam berorasi dan membacakan pernyataan sikap, perwakilan buruh diterima dalam rapat Komisi IV DPRD Kota Batam. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, serta Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin.

BACA JUGA  Aktivis Greenpeace Pasang Spanduk Besar di Bundaran HI, Gubernur DKI Jakarta : Aksi Demonstrasi Yang Diadakan Berjalan Dengan Tertib, Aman, dan Nyaman

Ketua DPC F SP LEM SPSI Kota Batam, Marga Suryasastra, menegaskan pentingnya keberadaan Upah Minimum Sektoral. Menurutnya, UMS sebelumnya pernah berlaku di Kota Batam, namun dihapus akibat perubahan regulasi.

“Kami berharap pada tahun 2026 UMS sudah kembali diterapkan di Batam,” ujarnya di ruang Komisi IV DPRD Kota Batam. Ia juga menambahkan bahwa buruh tidak hanya dibebani pekerjaan, tetapi juga dirugikan dengan adanya pajak pesangon dan pajak JHT.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa persoalan tersebut pada prinsipnya hanya tinggal soal kemauan. Ia menilai perlu adanya komunikasi informal antara pemerintah dan perwakilan buruh untuk mencari solusi terbaik.

“Kepala Disnaker yang baru, ajak teman-teman ini lebih sering ngopi. Unsur pengupahan juga diajak, dengarkan betul suara hati mereka,” kata Amsakar, menunjuk Kadisnaker kota Batam.

BACA JUGA  Tunggu Fasilitasi oleh Pjs Gubkepri, DPRD Kota Batam Tambah Waktu Pembahasan Tatib

Ia menekankan bahwa pekerja dan pengusaha harus mampu mencapai kesepakatan agar pemerintah dapat menjalankan regulasi yang tepat. Terkait penghapusan pajak yang membebani pekerja, Amsakar menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti.

“Segera kita buat. Kita minta agar pajak THR, pajak pesangon, dan JHT tidak diberlakukan,” tegasnya. Ia juga meminta serikat buruh membantu Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun formulasi kebijakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, Amsakar yang juga menjabat sebagai Ketua Ex Officio BP Batam berkomitmen akan segera menyurati Kementerian Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti aspirasi buruh Kota Batam.

Ia juga menginstruksikan Disnaker Kota Batam untuk meningkatkan pengawasan dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. “Supaya kita bergerak bersama,” ujarnya.

BACA JUGA  Saksi Ahli Meringankan 3 WNA India Sebut Kapten Kapal dan BNN Diduga Berkomplot Dalam Menyelundupkan Sabu 106 Kg ke Indonesia

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menyampaikan bahwa seluruh pihak terkait akan kembali diundang untuk membahas Upah Minimum Sektoral.

“Kita semua sepakat untuk mencarikan solusi yang terbaik,” katanya. Menurutnya, seluruh persoalan telah dijawab oleh Wali Kota Batam, dengan Dinas Tenaga Kerja sebagai leading sector dalam tindak lanjut kebijakan.

Reporter: Jamaludin Lobang