BATAM, Hallopost.com – Ombudsman Kepulauan Riau memaparkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) mengenai dugaan maladministrasi terkait masalah kekurangan guru dan ruang kelas di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Batam yang digelar di Gedung Graha Pena Lt. 1 R.103 Batam Center, Kota Batam (16/12/25).
Dalam pemaparannya, ditemukan maladministrasi pengabaian kewajiban hukum oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terkait kekurangan guru dan kekurangan kelas di SLBN. Maladministrasi ini didapatkan Ombudsman dari laporan informasi yang beredar di masyarakat mengenai SLBN Batam yang memiliki 277 murid dari jenjang SD hingga SMA.
Dari jenjang itu, dukungan tenaga pendidikan hanya terdapat 27 guru dengan 1 instruktur, 1 operator, 1 petugas keamanan, dan 1 petugas tata usaha. Persoalan lain muncul ketika ditemukan dua guru yang tidak lulus seleksi PPPK tahun anggaran 2024. Persoalan lain juga muncul saat satu orang guru memasuki masa pensiun dan 7 informasi lainnya yang diterima Ombudsman.
Berdasarkan laporan itu, Ombudsman pun melakukan proses pemeriksaan dengan mengumpulkan informasi pada 18 September 2025, lanjut meminta keterangan kepada Dinas Pendidikan Kepri dan BPMP Kepri dua hari setelahnya. Selain itu juga meminta keterangan SLBN Batam dan Dinsos Batam, puncaknya menggelar FGD pada 18 November 2025.
Dari proses pemeriksaan, Ombudsman mendapatkan temuan kekurangan kelas akibat tidak memiliki ketersediaan tambahan lahan dan kekurangan guru, serta kekurangan sarana prasarana di SLBN Batam.
“Ditemukan maladministrasi pengabaian kewajiban hukum oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terkait kekurangan guru dan kekurangan ruang kelas di Sekolah Luar Biasa Negeri Batam,” ujar Martina, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Kepri.
Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan terdapat langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti SLB Negeri 2 Sei Beduk yang akan mulai dibuka untuk tahun ajaran 2026/2027. “Kita sudah mengusulkan lahan-lahan yang bisa dijadikan kita bangun di Batam, kemarin sudah ada dua tempat,” kata Andi.
Menurutnya, terdapat tiga agenda untuk pembangunan SLB di Kota Batam yang terbagi di Kecamatan Sagulung, Batu Aji, dan Sekupang. “Kalau ini kita lakukan, insyaallah SLB bisa diselesaikan. Apa yang disampaikan tadi itu merupakan cambuk bagi kami untuk melakukan perbaikan ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, terkait maladministrasi, Kepala Ombudsman Kepri memberikan tindakan korektif, bukan sanksi. Alasannya, karena Ombudsman bukan lembaga pemberi sanksi. “Ini kita kemitraan, kita temukan ada masalah. Dengan tentunya hasil investigasi ini menjadi bahan formil bagi Pemprov untuk melakukan pembenahan,” tutupnya.
Reporter: Jamaludin Lobang














