Hallopost.com, BATAM — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencuat dan mencederai prinsip pelayanan publik di Pelabuhan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kali ini, bantuan sosial berupa 20 set lampu lampion jenis meteor yang diperuntukkan bagi penerangan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti dilaporkan tertahan, diduga akibat permintaan sejumlah uang oleh oknum petugas Bea dan Cukai berinisial R.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa tersebut terjadi saat barang bantuan tiba di Pelabuhan Sekupang untuk diberangkatkan menuju Kepulauan Meranti menggunakan kapal angkutan penumpang. Bantuan itu dikirim dalam rangka mendukung perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Kabupaten Kepulauan Meranti pada 19 Desember, sekaligus menyambut berbagai hari besar keagamaan dan nasional, seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, Idulfitri, serta Iduladha 1447 Hijriah pada 2026 mendatang.
Bantuan sosial tersebut berasal dari Ketua MPC Pemuda Pancasila, Sugianto—yang akrab disapa Mas Tato—sebagai wujud kepedulian terhadap daerah yang masih mengalami keterbatasan penerangan jalan. Lampu-lampu tersebut dibeli secara daring dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan komersial.
Namun demikian, niat sosial tersebut diduga mengalami hambatan serius. Oknum petugas Bea dan Cukai berinisial R disebut-sebut menahan barang kiriman dan meminta uang sebesar Rp300 ribu agar lampu lampion dapat dikeluarkan dari kawasan pelabuhan. Permintaan tersebut diduga dilakukan di luar mekanisme resmi serta tanpa dasar prosedural yang sah.
Sikap oknum yang bersangkutan juga dinilai tidak mencerminkan etika aparatur negara. Berdasarkan keterangan narasumber berinisial AK, oknum tersebut diduga berbicara dengan nada tinggi dan terkesan intimidatif.
AK menjelaskan, pihak pengirim menolak permintaan tersebut dan hanya menyatakan kesanggupan memberikan Rp200 ribu. Penolakan itu, menurut AK, justru memicu tekanan lanjutan. Oknum berinisial R diduga mengancam akan mengenakan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap barang bantuan tersebut.
Ketua MPC Pemuda Pancasila, Sugianto, saat dimintai tanggapan, menyayangkan keras dugaan tindakan oknum tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam institusi kepabeanan dan perpajakan tidak dibenarkan adanya pungutan di luar ketentuan resmi, terlebih terhadap bantuan sosial.
“Ini bantuan sosial, bukan barang dagangan. Jika memang ada kewajiban pajak, seharusnya dijelaskan secara terbuka dan berdasarkan regulasi yang sah, bukan melalui tekanan atau ancaman,” ujar sugianto mewakili pihak pengirim, dengan nada tegas.
Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, maka perbuatan tersebut patut dikualifikasikan sebagai pungutan liar dan bentuk penyalahgunaan wewenang. Praktik semacam ini dinilai tidak hanya merugikan masyarakat penerima manfaat, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik serta mencoreng nama baik institusi Bea dan Cukai secara kelembagaan.
“Aparatur negara digaji oleh negara untuk melayani masyarakat, bukan untuk memanfaatkan kewenangan demi keuntungan pribadi,” tegasnya.
Secara normatif, pungutan liar merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Apabila terbukti secara hukum, pelaku dapat dikenai sanksi pidana dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bea dan Cukai Batam belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum berinisial R. Media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan yang utuh, berimbang, dan objektif.
Pihak pengirim mendesak agar pimpinan Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penelusuran secara transparan dan profesional. Langkah tegas dinilai penting untuk memastikan supremasi hukum berjalan serta mencegah praktik serupa agar tidak terus berulang dalam tubuh pelayanan publik.
CATATAN REDAKSI:
Media ini menjunjung tinggi asas independensi, keberimbangan, serta prinsip praduga tak bersalah. Hak jawab dan hak klarifikasi terbuka bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Laporan : Red/Tim














