Laporan Tak Sampai ke BK, PMKRI Batam Bakal Demo DPRD

Fadli, Ketua BK DPRD Kota Batam saat diwawancara digedung DPRD Kota Batam Jum'at (12/12/25) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

BATAM, HalloPost.com – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam, M. Fadli, menyampaikan bahwa laporan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Batam terhadap anggota Komisi IV DPRD Batam, Sony Christanto, terkait dugaan tindak pidana korupsi dan maladministrasi, hingga kini belum diterima BK.

“Kemarin saya juga dapat kabar ada surat masuk. Tetapi saya cek ke staf kami, belum masuk ke BK karena masih di pimpinan,” ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPRD, Jumat (12/12/25).

Ia menjelaskan bahwa proses administrasi surat memang memerlukan tahapan sesuai prosedur. “SOP-nya itu, surat masuk ke bagian umum lalu pimpinan, baru nanti disposisi sesuai tujuan surat itu. Sampai hari ini, surat itu belum sampai ke BK Kota Batam,” tambahnya.

BACA JUGA  Lakukan Hubungan Sesama Jenis, Satpol PP Jakarta Barat Amankan Dua Pria

Menanggapi hal tersebut, Ketua PMKRI Batam, Simeon Senang, menyatakan kekecewaannya terhadap lambatnya proses administrasi disposisi surat laporan mereka. Ia menegaskan bahwa PMKRI akan kembali mendatangi DPRD pada Senin mendatang.

Ia mempertanyakan keterlambatan yang terjadi. “Ini apa kendalanya? Soal disposisi aja mereka lama kali, padahal cuma satu gedung beda lantai,” kata Simeon.

Simeon menambahkan bahwa jika persoalan administrasi masih berlarut-larut, pihaknya bersama mahasiswa akan menggelar aksi. “Jika sampai Senin tak ada kejelasan, saya akan buat gerakan demonstrasi,” tegasnya.

Sebelumnya, PMKRI Cabang Batam secara resmi telah melaporkan Sony Christanto, Anggota DPRD Kota Batam, kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Batam terkait dugaan tindak pidana korupsi dan maladministrasi.

BACA JUGA  Terima Usulan PDIP, DPRD Kota Batam Tetapkan Budi Mardiyanto Jabat Wakil Ketua II

Dugaan tersebut merujuk pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Laporan itu disampaikan kepada Bagian Umum DPRD Kota Batam pada 9 Desember 2025.

Reporter: Jamaludin Lobang