BATAM, HalloPost.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Batam secara resmi melaporkan SC, Anggota DPRD Kota Batam, kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Batam terkait dugaan tindak pidana korupsi dan maladministrasi.
Dugaan tersebut merujuk pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Laporan itu disampaikan kepada Bagian Umum DPRD Kota Batam pada 9 Desember 2025.
Ketua PMKRI Batam, Simeon Senang, menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Yayasan Komunitas Kasih Indonesia di Gereja Tabgha, Kompleks Center Park, Kota Batam, pada 7 Agustus 2022. Menurutnya, kegiatan tersebut murni merupakan agenda gereja dan tidak dibiayai oleh partai politik mana pun, meskipun Grace Natalie, selaku ketua umum pada saat itu, hadir dalam acara tersebut.
“Akan tetapi, si Sony (terlapor) ini mengklaim dana bantuan politik dari Kesbangpol pada 10 Januari 2023 terkait pagu anggaran bantuan politik,” ujar Simeon saat diwawancarai pada Selasa (9/12/2025). Ia menambahkan bahwa Sony Christanto sempat mengklaim kegiatan gereja tersebut sebagai agenda yang diselenggarakan oleh partai tempat ia bernaung.
“Diduga dengan memanipulasi sejumlah tanda tangan peserta seminar. Kami punya semua buktinya, termasuk kwitansi anggaran pengklaiman,” tegas Simeon.
Berdasarkan investigasi dan temuan tim PMKRI, dugaan tindak pidana korupsi dan maladministrasi itu diduga terjadi pada 10 Januari 2023. Dugaan tersebut mencuat setelah diperoleh informasi dari laporan representasi manajemen dan audit tahunan pagu anggaran tahun 2023/2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yang sumber anggarannya berasal dari dana bantuan politik Kesbangpol Kota Batam dan diklaim oleh yang bersangkutan, padahal kegiatan dimaksud diselenggarakan oleh Yayasan Komunitas Kasih Indonesia.
Selain itu, terdapat dugaan manipulasi tanda tangan dengan melengkapi data dokumen sebanyak 106 peserta untuk mendukung klaim anggaran tersebut. Bukti yang disertakan berupa salinan laporan representasi manajemen dan audit tahunan pagu anggaran tahun 2023/2024 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
PMKRI Cabang Batam meminta agar Badan Kehormatan DPRD Kota Batam segera menindaklanjuti laporan ini sesuai proses dan mekanisme yang berlaku. Mereka juga mendesak agar terlapor segera dipanggil untuk dimintai keterangan dan dijatuhi sanksi jika terbukti bersalah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Donal Pangihutan, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Selasa, 9 Desember 2025, mengatakan belum mendapatkan laporan apa pun dari terlapor. “Terus terang saya belum tahu. Justru saya baru mendapat informasi ini. Pihak yang dilaporkan juga belum melapor kepada saya. Saya belum tahu alurnya seperti apa,” ujarnya singkat.
Reporter: Jamaludin Lobang














