BATAM, HalloPost.com – Polemik jual beli kapal Irfan Jaya 9 setahun yang lalu kini menjadi konsumsi publik yang viral di pemberitaan beberapa media mainstream dan media sosial. Dimana, jual beli kapal tersebut dilakukan oleh PT Irfan Jaya Marine sebagai pihak penjual kepada seorang pengusaha asal Samarinda, Kalimantan Timur, Frans Tjung selaku pembeli kapal, pada bulan September 2024 (Tahun lalu).
Opini penggiringan publik pun mengkambinghitamkan PT Tiger Trans Internasional milik Haji Senin, Induk dari Perusahaan PT Irfan Jaya Marine yang bertransaksi sebagai pihak pertama dalam transaksi akad jual beli kapal Irfan Jaya 9 di hadapan notaris, bahkan asumsi publik pun muncul terkesan membeli kucing dalam karung. Hingga kini pihak pembeli, Frans Tjung melaporkan PT Irfan Jaya Marine ke Polresta Barelang.
Menyikapi pemberitaan yang sudah beredar luas, dan agar tidak menimbulkan fitnah, Kuasa Hukum dari PT Irfan Jaya Marine dan PT Tiger Trans Internasional, Mustari & Patners meluruskan isu yang sedang berkembang di publik.
Mustari menyampaikan proses jual beli kapal Irfan Jaya 9 tersebut sudah memenuhi mekanisme jual dan beli yang sah menurut hukum dimana proses awal dimulai dari pengecekan fisik dan mesin kapal hingga sea trials (uji coba laut), negosiasi harga, dan berakhir dengan kesepakatan di hadapan notaris.
“Harusnya jual beli kapal Irfan Jaya 9 ini secara hukum tidak ada lagi permasalahan, semua sudah clear and clean, tahapan atau proses awal hingga kesepakatan akhir di notaris untuk jual beli kapal tersebut sudah dilakukan, dan itupun sudah setahun yang lalu,” ujar Mustari kepada HalloPost, Jumat (5/12/2025).
Selain itu, Mustari juga menyampaikan bahwa untuk diketahui bahwa pihak pembeli sudah mengetahui kapal tersebut kapal bekas, yang pada waktu itu benar berada di dalam kawasan milik PT Tiger Trans Internasional (PT TTI) melakukan repair sebelum terjadi jual beli.
“Karena ini kapal bekas, jadi prosesnya kan pihak pembeli terlebih dahulu melakukan cek kondisi pisik maupun mesin, serta luar dalam yang ada di kapal tersebut. Mereka juga membawa tenaga teknis nya sendiri yang ahli dibidang mesin bukan dari pihak client kami. Bahkan sampai ke notaris juga menurut klien kami bukan kami yang siapkan, justru semua sudah dipersiapkan dari pihak pembeli. Secara hukumnya dari mana klien kami melakukan penipuan,” ujar Kuasa Hukum penjual Kapal PT Irfan Jaya Marine dan juga Ketua Peradi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Tidak sampai disitu, lebih dalam juga Mustari mempertegas dalam salinan akta jual beli nomor 28 tanggal 23 September 2024 dihadapan Notaris ANDREA TIMOTHY, yang menyebutkan pada pasal 1 berbunyi:
Sejak ditandatanganinya akta ini, Kapal tersebut telah di jual kepada pihak kedua sebagai pembeli yang dinyatakan telah di beli dari pihak pertama atau penjual sehingga terhitung tanggal tersebut pula segala resiko baik keuntungan yang diperoleh maupun kerugiannya menjadi tanggung jawab dari pihak kedua (pembeli).
Dan kemudian pada pasal 3 juga lebih mengikat dan jelas, kalau sudah disepakati dan sudah ditandatangani perjanjian jual-beli pada hari itu juga artinya sudah sah kapal tersebut menjadi milik pembeli serta tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada pihak penjual.
Bunyi Pasal 3 menyebutkan :
“PIHAK KEDUA/Pembeli tidak akan mengajukan tuntutan apapun mengenai keadaan Kapal tersebut kepada PIHAK PERTAMA/PENJUAL dan akan diterima dalam keadaan pada hari dan tanggal penyerahannya, dan PIHAK KEDUA/PEMBELI dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA/PENJUAL dari cacat-cacat mengenai apa yang dibelinya itu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh karena PIHAK KEDUA/PEMBELI telah mengetahui dengan jelas tentang wujud dari Kapal tersebut”.
Selain itu, Mustari juga mengatakan benar bahwa kapal itu di reaper di galangan kapal milik PT Tiger trans Internasional, dan pihak pembeli juga melihat nya langsung ke sana sehingga melakukan uji coba. “Pembeli langsung datang ke lokasi PT Tiger, bahkan berkali-kali datang lebih dari tiga kali untuk melihat kondisi kapal dan mengecek semua luar dan dalam kapal tersebut. Dan saat akan melakukan pengecekan kapal pihak pembeli membawa teknisi/mekanik sendiri dan melakukan uji coba kapal dan setelah uji coba selesai kemudian baru pembeli menyatakan minatnya untuk membeli kapal tersebut dan melakukan jual beli di Notaris, bahkan menurut klien kami notaris pihak pembeli sendiri yang memilih,” terang Mustari.
Kata Mustari, Bahwa hal ini juga sesuai dengan Pasal 1320 KUHPeradata, yang menyebutkan :
1.cakap para pihak.
2. Sepakat kedua belah pihak.
3. suatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.
“Artinya klien kami sudah memenuhi apa yang diamanatkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sah nya perjanjian. Selain itu, kapal yang sudah disepakati tersebut pun dibayar seharga Rp 15 Miliar, dan kini klien kami dituntut oleh pembeli di Polresta Barelang dengan mengatakan telah rugi mencapai sebesar Rp 20 Miliar sesuai dengan tuntutan Pembeli Kapal Irfan Jaya 9 sehingga hal demikian sangat tidak beralasan hukum,” tutup Mustari.
Reporter: Ali














