BATAM, HalloPost.com – Asap pekat putih berbau tajam hasil pembakaran kelapa menjadi arang, tercium sepanjang Jalan Sei Binti Sagulung Kelurahan Tanjung Uncang. Dari PT Mig Gases Batam menuju PT McConnell Dowell asap putih yang dihasilkan oleh PT Energi Murtiperkasa terlihat mengudara, membawa polusi yang mengancam kesehatan jangka panjang.
Pantauan HalloPost pada 9 November 2025, empat corong ventilasi mengeluarkan asap pekat putih pada dini hari. Asap pekat itu dihasilkan dari tempurung kelapa yang dibakar menjadi arang dengan jarak tujuh meter dari permukiman warga.
Pembakaran itu diduga dilakukan setiap malam ketika warga tengah lelap. Pantauan kembali dilakukan pada Kamis 4 Desember 2025. Pada tengah malam, aktivitas pembakaran yang menghasilkan asap pekat kembali terlihat. Tiga corong mengeluarkan asap dengan aroma sesak mencapai radius 250 meter.
Tidak sampai di situ, pantauan Hallopost dilakukan kembali di hari yang sama pada petang menjelang malam. Kami menemukan tiga ventilasi mengeluarkan asap. Tak seperti biasanya, asap kali ini tidak begitu mengepul. Masih di waktu yang sama, terlihat pula satu lori kuning bermuatan limbah kelapa untuk diolah menjadi arang di perusahaan tersebut.
Mengingat tidak ada papan perusahaan yang terlihat di lokasi, PT Energi Murtiperkasa bukanlah sebuah nama yang kami dapat dari plang, melainkan dari warga setempat dan Google Map. Melalui Google Earth, titik koordinat perusahaan tersebut adalah 1°02’05″N 103°55’23″E, 400 meter dari jalan utama.
Selain tidak ada papan nama, dugaan perusahaan itu fiktif muncul setelah kami melakukan pengecekan di layanan daring Direktorat Jenderal Administrasi Hukum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM melalui laman ahu.xx.xx yang diakses pada 5 Desember 2025. Saat kami melakukan pencarian nama PT tersebut, tertuliskan “Tidak Ditemukan”.
Menurut pengakuan warga, perusahaan yang telah berdiri selama lebih dari lima tahun itu semula bernama PT. BKN yang kemudian berubah nama. Banyak warga mengeluh karena dampak dari pengolahan arang mengakibatkan dinding rumah dan pakaian yang dijemur terkena paparan debu hasil produksi arang.
“Kalau bisa ditutup. Dulu sebelum ada cerobong asap lebih parah lagi, ke mana-mana asapnya kena kami, bahkan pakaian sampai bau asap,” kata salah satu warga RT 03 RW 19 saat diwawancarai pada 4 Desember 2025. Ia enggan disebutkan namanya dengan dalih keamanan.
Salah seorang warga lainnya juga mengeluh. Kami menyoal apa saja keluhannya, ia menyebut rumahnya sering terkena debu dan harus menyapu empat kali dalam sehari. “Karena setiap hari abunya numpuk. Kompensasi setahun sekali tanpa pengecekan kesehatan. Kami berharap ada cek kesehatan gratis,” kata warga lainnya RT 03.
Tak sampai di situ, warga RT 01 pun ikut menyuarakan. Ia menyoal dampak perusahaan yang mengakibatkan pencemaran udara di lingkungan RW 19 Kelurahan Tanjung Uncang. Saat kami wawancara, ia mengenang bagaimana perusahaan itu berdiri. “Awalnya berserak (tempurung kelapa), pelan-pelan berdiri pagar pakai seng bekas, lalu workshop pun berdiri karena semakin banyak pekerja. Dulu yang kerja hanya 2 sampai 3 orang,” imbuh salah satu warga yang juga ingin identitasnya disembunyikan (4/12/25).
Tim Hallopost mewawancarai salah seorang pekerja. Kami menyoal bagaimana kondisi di dalam perusahaan. Ia menyebut terdapat dua subcont yang bekerja sama dengan PT. Energi Murtiperkasa. Teknisnya, pekerjaan dimulai dari pembakaran tempurung kelapa menjadi arang, lalu memasuki tahap pembersihan dengan diayak, lalu dipacking untuk ditimbang dan dikirim keluar. “Kalau briket arang itu limbah sisa seperti abu sisa, itu diolah ulang. Bubuk itu nanti di press dicetak untuk briket,” kata pekerja saat kami wawancara pada 4 Desember 2025.
Selain proses pengerjaan, pekerja itu juga menceritakan soal gaji yang hanya mencapai Rp3.500.000, tak sebanding dengan penyakit jangka panjang yang didapat. Mengingat hal itu, ia meminta agar pengecekan kesehatan gratis dilakukan. “Kami butuh kesehatan lah, untuk pengecekan secara gratis. Karena dampaknya jangka panjang,” imbuhnya.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Batam sepanjang Januari hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 31.715 kasus ISPA terdiagnosa, dengan bulan Oktober yang terbanyak mencapai 5.721. Angka ini mengalahkan kasus diabetes yang mencapai 21.318 pasien terdiagnosa.
Didi Kusmarjadi pada Kamis 4 Desember 2025 melalui pesan WhatsApp menjelaskan paparan asap arang kelapa cukup berbahaya terutama bila terhirup dalam waktu lama atau di tempat tanpa ventilasi. Menurutnya, dampak jangka pendek bisa menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, batuk, pusing, sakit kepala, mual, serta sesak napas ringan akibat partikel asap dan karbon monoksida. “Dampak jangka panjang: risiko bronkitis kronis, penurunan fungsi paru, penyakit jantung, serta peningkatan risiko kanker paru bila terpapar berulang tanpa pelindung,” paparnya melalui pesan WhatsApp (4/12/25).

Ketua RT 03 RW 19, Ragil, menjelaskan 20 jiwa yang tinggal di radius 150 meter terdampak paparan asap pembakaran arang kelapa. Menurutnya, banyak warga telah melapor padanya dengan berbagai keluhan, seperti kesehatan, pencemaran udara, halaman rumah maupun dinding yang berdebu, dan pakaian yang berbau tak sedap. “Kompensasi ada, tapi setahun sekali dalam bentuk sembako. Kami butuh cek kesehatan gratis lah. Ini bahaya jangka panjang,” kata Ragil (4/12/25) berharap kesehatan gratis dari perusahaan.
Ragil juga mengungkapkan terdapat enam kepala keluarga ditambah warga pendatang yang tinggal di wilayahnya mencapai puluhan jiwa yang terdampak asap. “Mertua ku meninggal dulu, pihak rumah sakit pernah nanyak, ibunya perokok berat ya? Ini artinya kan karena papasan asap dari PT itu. Rumah saya dekat dengan PT itu, radiusnya asap mencapai 150 meter,” kata Ragil mengingat kenangannya saat mertuanya meninggal dunia lima tahun lalu.
Akademisi Hukum Universitas Putera Batam, Miftahul Huda, mengatakan kejahatan tindak pidana lingkungan diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurutnya, jika memenuhi unsur kejahatan lingkungan, maka konteks pidana bisa dijalankan.
“Kita ajukan dulu perdata dalam perbuatan melawan hukum, karena ada hak dari masyarakat yang terabaikan, kepentingan yang dilanggar. Ini semua bisa kita upayakan jika terdapat korban, permasalahan masyarakat timbul akibat pendirian pabrik di lingkungan tersebut,” ujar dosen Universitas Putera Batam (4/12/25).
Menurut alumnus S1 UIN Sultan Syarif Kasim Riau itu, dalam hukum administrasi bisa dilakukan dengan pemeriksaan perizinan perusahaan seperti Analisis Dampak Lingkungan, kegiatan usaha berbasis risiko, dan penataan ruang kegiatan usaha. Ia juga mengatakan perusahaan yang menimbulkan polusi di tengah masyarakat harus dihentikan kendati memiliki izin.
“Itu dibangun di tengah masyarakat jadi pandangan saya terhadap kasus ini lebih baik dihentikan, karena ini berbicara tentang aspek primer masyarakat yaitu kesehatan,” imbuhnya.
Ia menilai instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus segera melakukan pemeriksaan lapangan, sementara Ombudsman diminta mengevaluasi aspek perizinan. DPRD sebagai representasi masyarakat juga didesak turun menindaklanjuti keluhan warga, terutama anggota dewan yang berkedudukan di wilayah tersebut.
Selain soal penegakan hukum, menurut alumnus Magister Universitas Islam Riau itu, kompensasi bukan satu-satunya penyelesaian, melainkan restorative lingkungan. “Ada polusi, ada warga yang kesehatannya terdampak, bahkan properti dan usaha kecil seperti penjual makanan mungkin ikut terganggu,” jelasnya.
Menurutnya, usaha merupakan hal yang diperbolehkan, namun harus sesuai dengan tata ruang dan ketentuan perizinan. Menempatkan kegiatan industri di tengah permukiman tanpa mitigasi risiko merupakan bentuk kelalaian serius.
Ia juga menyoal plang legalitas perusahaan. Menurutnya, tanda nama itu wajib dipasang untuk informasi keberadaan perusahaan. Papan legalitas merupakan kewajiban. “Plang itu bagian dari peraturan daerah, tata ruang, dan unsur legalitas. Kalau tidak memasang plang, berarti ada hal yang disembunyikan; entah soal pajak, audit, atau izin,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kelengkapan perizinan perusahaan, mulai dari UKL–UPL, izin usaha berbasis risiko, izin pemanfaatan ruang, OSS perusahaan, dan terutama AMDAL. Menurutnya, AMDAL tidak boleh dikeluarkan sembarangan, terutama untuk industri yang berlokasi dekat atau bahkan di dalam permukiman. “Kalau semua dokumen izinnya ada, justru kita patut menduga ada proses perizinan yang bermasalah. Kita tidak menuduh, tetapi bisa menduga ada kejanggalan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa setiap perusahaan wajib memiliki sistem pengelolaan limbah, termasuk limbah B3, mekanisme pengolahan asap, serta tata cara pemulihan lingkungan. Ketika pencemaran sudah menimbulkan korban dan merugikan masyarakat luas, menurutnya perkara ini tidak lagi sekadar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks perdata, tetapi dapat masuk sebagai tindak pidana lingkungan. “Hukum pidana adalah hukum publik karena menyangkut kepentingan umum. Jika kepentingan umum dirugikan, negara harus hadir. Jika negara justru memihak perusahaan, kita patut menduga ada yang tidak beres,” jelasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi masih kami lakukan terhadap perusahaan. Supri disebut-sebut sebagai manajemen perusahaan. Konfirmasi telah kami kirim melalui pesan WhatsApp di nomor 0813**12 pada 5 Desember 2025, namun hingga berita ini dimuat pesan kami hanya centang satu, tanda pesan tidak masuk. Konfirmasi pun masih berupaya kami lakukan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Unit Pelayanan Satu Pintu mengenai legalitas PT. Energi Murtiperkasa.
Reporter: Jamaludin Lobang














