BATAM, Hallopost.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Rapat Paripurna, Senin (30/6/2025) siang. Agenda strategis ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, dengan kehadiran Wali Kota Batam, H. Amsakar Achmad, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri Kota Batam, serta berbagai undangan lainnya.
Landasan Regulatif dan Akuntabilitas Keuangan
Sebelum pengesahan, Aweng Kurniawan memberi mandat kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk menyampaikan laporan akhir. Juru Bicara Banggar DPRD Kota Batam, Dr. Muhammad Mustofa, SH, MH, menegaskan bahwa pengajuan Ranperda ini adalah implementasi konkret dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Mustofa menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban ini disampaikan Pemerintah Kota Batam pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Mei 2025 dan telah melalui pembahasan mendalam antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemko Batam Tahun 2024—indikasi kuat adanya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, serta sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Capaian Kinerja Fiskal 2024
Laporan Banggar mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,64 triliun atau 97,72 persen dari target Rp3,73 triliun. Komposisinya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,76 triliun, pendapatan transfer Rp1,87 triliun, serta pendapatan sah lainnya Rp81 juta.
Di sisi belanja, dari pagu Rp3,84 triliun, terealisasi Rp3,62 triliun atau 94,29 persen. Penerimaan pembiayaan daerah terealisasi penuh sebesar Rp115,7 miliar. Neraca keuangan mencatat total aset Pemko Batam per 31 Desember 2024 sebesar Rp12,99 triliun, kewajiban Rp23,81 miliar, dan ekuitas mencapai Rp12,97 triliun, dengan kenaikan ekuitas tahunan Rp494,7 miliar.
Rekomendasi Strategis Banggar
Banggar menyampaikan catatan kritis sebagai pijakan kebijakan ke depan, antara lain:
Retribusi Parkir Tepi Jalan hanya terealisasi Rp11,2 miliar dari potensi yang diperkirakan Rp70 miliar. Banggar merekomendasikan moratorium sementara penarikan retribusi serta audit menyeluruh atas sistem pengelolaan parkir yang rawan kebocoran.
Piutang PBB masih tinggi, mencapai Rp570 miliar, sehingga perlu intensifikasi penagihan dengan strategi inovatif.
Retribusi Persampahan menunjukkan tren peningkatan, namun dianggap belum sebanding dengan skala pelayanan. Integrasi sistem penarikan dengan rekening air direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi.
Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat menurun dari Rp18,9 miliar (2023) menjadi Rp11,7 miliar (2024), memerlukan evaluasi indikator kinerja daerah.
Pengelolaan Aset Jalan yang diserahkan dari Pemprov Kepri masih belum tuntas, sehingga Banggar mendorong pembentukan Satgas Percepatan Penyerahan Aset.
BUMD Kota Batam menjadi perhatian serius. PT Pembangunan Kota Batam merugi Rp1,67 miliar pada 2024, sementara PT Pelabuhan Batam Indonesia tidak beroperasi sejak 2018. Banggar menekankan perlunya reformasi mendasar agar BUMD dapat lebih produktif dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Atas dasar itu, Mustofa menyampaikan bahwa Banggar meminta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Proses Persetujuan dan Legitimasi Politik
Setelah mendengarkan laporan Banggar, Aweng Kurniawan menanyakan sikap seluruh anggota Dewan. Forum paripurna pun menyatakan persetujuan bulat. Ia menekankan bahwa keputusan ini menjadi pijakan penting dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD 2025.
“Dengan disetujuinya Ranperda ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD khususnya Banggar yang penuh dedikasi telah melakukan pembahasan bersama TAPD dan perangkat daerah terkait. Semoga ke depannya Pemko Batam dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan lebih baik lagi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Wakil Ketua I DPRD, Haji Aweng Kurniawan.
Tanggapan Eksekutif: Afirmasi Tata Kelola
Dalam sesi tanggapan, Wali Kota Batam, H. Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kolaborasi dalam membahas Ranperda ini. Ia menegaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 194 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Alhamdulillah hari ini, Badan Anggaran DPRD telah menyetujui hasil pembahasan tersebut,” ujar Amsakar.
Lebih lanjut, Pemko Batam akan segera menyampaikan perda yang telah disahkan ini ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk evaluasi sesuai peraturan perundangan. Menanggapi catatan Banggar, Amsakar menekankan komitmen Pemko dalam memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan fiskal.
“Kami berkomitmen memperbaiki dan memperkuat seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban APBD,” tegasnya.
Paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Batam, disaksikan seluruh hadirin di ruang sidang utama. Agenda ini menandai tonggak penting keberlanjutan tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada akuntabilitas dan kesejahteraan masyarakat. (*)














