BATAM, HalloPost.com – Setelah bertahun-tahun berdiri tanpa izin dan menampilkan beragam iklan secara bergantian, akhirnya baliho milik CV Sun Li, PT Cendana, dan PT Renzo resmi dibongkar. Pembongkaran ini dilaksanakan secara mandiri oleh pihak pemilik, dan turut diawasi langsung oleh Wali Kota Batam (Kepala BP Batam), Amsakar Ahmad
Tidak hanya dihadiri oleh pimpinan daerah, proses penertiban ini juga dikawal oleh Ketua Tim Penertiban atau Task Force Penataan Reklame, Jefridin Hamid, dengan melibatkan koordinasi lintas institusi, antara lain Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Penertiban reklame ini menjadi bagian dari upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Batam, yang dilaksanakan di bawah arahan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis oleh Media Center Batam (MCB) dan Kata Batam, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, mengungkapkan bahwa dirinya turut terjun langsung dalam pengawasan proses pembongkaran dua unit reklame di kawasan Simpang Graha Kadin, milik PT Cendana, pada Kamis siang (29/5/2025).

Menurut Jefridin, tindakan penertiban tersebut merupakan bagian integral dari strategi pemerintah dalam menata estetika kota, meningkatkan keselamatan publik, serta mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah.
“Hari ini kita menyaksikan pembongkaran reklame secara mandiri oleh pemiliknya. Kami sangat mengapresiasi inisiatif PT Cendana yang telah melaksanakan pembongkaran lebih awal dari jadwal yang direncanakan, yakni tanggal 2 Juni 2025 mendatang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan yang diambil oleh Pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan penertiban reklame ini bersifat kolaboratif, dengan mengedepankan kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku usaha.
“Jika reklame dibongkar oleh Pemerintah Kota Batam, maka asetnya akan menjadi milik pemerintah daerah dan hasil lelang masuk ke kas daerah. Namun jika dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya, tentu lebih efisien dan menunjukkan komitmen terhadap peraturan daerah,” tambah Jefridin.
Pada malam harinya, Kamis (29/5/2025), Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, juga turut memantau langsung proses penertiban dua unit reklame raksasa yang tidak mengantongi izin resmi. Kedua reklame tersebut milik PT Renzo dan CV Sun Li yang berada di Jalan Coastarina dan Jalan Pasir Putih, tepatnya di kawasan Bundaran Madani, Batam Center. Pembongkaran kembali dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan pemilik.

“Kita kumpulkan semua instansi terkait, mulai dari Pemko Batam, BP Batam, hingga Kejaksaan Negeri Batam. Koordinasi harus berjalan intens, kita adakan rapat yang digelar setiap minggu untuk membahas proses perizinan reklame, termasuk Pengesahan Bangunan Gedung (PBG),” tegasnya.
Kegiatan penertiban reklame ilegal ini merupakan bagian dari program penataan kota yang mencakup 681 titik reklame. Fokus utamanya adalah menertibkan baliho dan reklame yang tidak memiliki izin maupun yang menunggak kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. “Jika tidak ada izin, maka harus dibongkar terlebih dahulu,” imbuhnya.
Proses penertiban ini turut melibatkan sejumlah pejabat penting Kota Batam, antara lain Ketua Tim Penertiban Reklame yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Batam, H. Jefridin, Kepala Satpol PP Kota Batam Imam Tohari, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam Raja Azmansyah, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, Reza Khadafi.
Sebelumnya juga, pada Selasa malam (27/5/2025) Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, turun langsung meninjau pembongkaran dua papan reklame berukuran besar di kawasan Fanindo Sanctuary Garden dan Pollux Mall Batam Center.
Dua papan reklame berukuran 5×10 meter milik PT Renzo dan CV Sun Li dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Hal ini menunjukkan sikap kooperatif para pelaku usaha dalam mendukung terciptanya tata kota yang tertib dan sesuai dengan regulasi.
“Penertiban ini adalah komitmen kami bersama untuk menegakkan aturan dan menciptakan wajah kota yang tertib dan bersih. Kami memberikan kesempatan kepada pemilik reklame untuk membongkar sendiri papan reklame yang tidak berizin hingga 2 Juni 2025. Setelah itu, akan dilakukan penyegelan,” tegas Li Claudia.
Ia juga mengimbau para pemilik reklame yang telah sesuai peruntukannya untuk segera mengurus perizinan dan sewa lahan melalui BP Batam dan Pemko Batam.
“Kami memberikan waktu 30 hari sejak surat pemberitahuan disampaikan. Jika tidak diurus, maka reklame tersebut akan ditertibkan,” tambahnya. (Red)














