Pejabat Bapenda Kabupaten Kediri Menghindar dari Konfirmasi Media Terkait Reklame Ilegal?

Reklame neon box rokok merek Gudang Garam dipasang pada tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kawasan menuju Desa Grogol atau sekitar Bandara Dhoho, Kabupaten Kediri, Selasa, (20/05/2025). Foto: Winarto

KABUPATEN KEDIRI, HalloPost.com – Transparansi publik kembali dipertanyakan di tubuh pemerintahan daerah. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media Hallopots.com terkait dugaan pelanggaran pemasangan reklame neon box rokok di wilayah Kabupaten Kediri justru berujung pada sikap tertutup dan cenderung menghindar dari pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri.

Peristiwa bermula pada Selasa (20/05/2025), ketika awak media mendatangi Kantor Bapenda untuk mengklarifikasi keberadaan reklame neon box rokok merek Gudang Garam yang tampak terpancang pada tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan menuju Desa Grogol, sekitar Bandara Dhoho. Keberadaan reklame tersebut diduga kuat melanggar regulasi karena menggunakan fasilitas publik yang semestinya steril dari kepentingan komersial.

Saat itu, petugas pelayanan bernama Ria mengonfirmasi bahwa pemasangan reklame pada tiang PJU secara tegas tidak diperbolehkan. Ia kemudian mengarahkan media untuk bertemu langsung dengan Prapto, pejabat yang disebut-sebut berwenang dalam urusan pajak reklame.

BACA JUGA  Polda Metro Jaya Rotasi Sejumlah Jabatan

Namun, alih-alih mendapatkan jawaban substantif, awak media justru dihadapkan pada berlapis-lapis alasan birokratis. Prapto disebut sedang rapat tanpa kejelasan kapan akan selesai. Bahkan setelah foto reklame yang dimaksud dikirimkan langsung melalui WhatsApp, pada hari itu juga (Selasa, 20/05/2025), awak media kembali mendatangi kantor Bapenda dengan harapan mendapatkan kejelasan, namun jawaban nihil kembali diterima.

“Silakan ke Pak Prapto langsung saja, kami hanya bagian pelayanan,” ucap Ria, seolah melempar tanggung jawab.

Setelah meminta bantuan pegawai lain untuk menyampaikan maksud kedatangan kepada Prapto, hasilnya kembali mengecewakan. Awak media diberi jawaban bahwa yang bersangkutan sedang “dinas luar”, tanpa kejelasan lebih lanjut.

Fenomena ini mengundang pertanyaan besar: Mengapa pejabat yang seharusnya bertanggung jawab atas penertiban pajak reklame justru terkesan menghindar dari klarifikasi publik? Bukankah sebagai pelayan masyarakat, mereka berkewajiban memberikan informasi yang menyangkut ketertiban, estetika kota, dan potensi kebocoran pajak?

BACA JUGA  LSM SIRA Berikan Penghargaan ke Kejari Palembang dalam Rangka Hari Bhakti Adyaksa ke 63 Tahun

Sikap tertutup ini bisa mencoreng semangat reformasi birokrasi dan membuka ruang spekulasi mengenai kemungkinan adanya pembiaran atau bahkan praktik tidak sehat di sektor pajak reklame. Padahal, reklame liar bukan hanya persoalan estetika, melainkan berimplikasi langsung terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan keselamatan publik.

Transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban konstitusional. Jika pejabat publik tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang sah dari media, maka publik berhak mempertanyakan integritas dan akuntabilitasnya.

Penulis: Winarto

Editor: Ali