Beredar Catatan Pengeluaran Anggaran Setwan Kepri Rp 1,8 Miliar yang Diduga tidak Sesuai Aturan

Gambar ilustrasi, Foto: HalloPost

KEPRI, HalloPost.com – Sebuah dokumen catatan anggaran pengeluaran Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) beredar dan menimbulkan sorotan publik. Dokumen tersebut mencatat pengeluaran anggaran pada tahun 2021 hingga 2022 yang mencapai Rp 1,8 miliar. Namun, sejumlah pihak menduga bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan catatan yang beredar, pengeluaran dana ini dilakukan dengan dua metode, yakni secara tunai (cash) dan melalui transfer bank. Lebih lanjut, dalam dokumen tersebut tercantum secara rinci per item pengeluaran, lengkap dengan nama orang yang menyerahkan dana, saksi dalam transaksi, serta perintah langsung dari seorang pimpinan. Selain itu juga yang tak lazim proses transaksi serah terima uang cash ada yang dilakukan disebuah Cafe dan masjid.

BACA JUGA  Kapal Penumpang di Anambas Karam Hingga Telan Korban

Meskipun rincian pengeluaran telah terdokumentasi dengan baik, muncul pertanyaan mengenai transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah. Beberapa pihak menduga bahwa ada indikasi penyimpangan dalam proses pencairan dan penggunaan dana ini.

Sejumlah aktivis dan pengamat kebijakan publik di Kepri mulai menyoroti temuan ini dan mendesak adanya audit serta investigasi lebih lanjut. “Jika memang benar ada dugaan ketidaksesuaian dengan aturan, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Transparansi anggaran publik harus menjadi prioritas,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebut namanya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Martin Luther Maromon yang dikonfirmasi HalloPost pada Sabtu 25 Januari 2025 hingga kini belum memberikan tanggapan.

BACA JUGA  Dampak Pengerjaan Proyek Jalan Yos Sudarso, Warga Bengkong Indah Kebanjiran

Hingga berita ini dipublikasi, pihak Sekretariat Dewan Provinsi Kepulauan Riau belum memberikan tanggapan resmi terkait beredarnya catatan anggaran tersebut. Masyarakat pun menunggu klarifikasi dari pihak terkait untuk memastikan apakah pengeluaran ini telah sesuai prosedur atau terdapat pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti.

Hal ini semakin menjadi perhatian publik, mengingat dana sebesar Rp 1,8 miliar bukan jumlah yang kecil. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka pihak terkait harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. (Red)