BATAM, HalloPost.com – Insiden kapal SS8 yang kandas di perairan Batam telah memicu protes keras dari masyarakat suku laut, komunitas asli hinterlend tiga pulau di kawasan tersebut. Kapal berbendera Indonesia itu diduga merusak terumbu karang yang menjadi tempat bergantungnya para nelayan untuk mencari nafkah.
Ketua RW 006, Muchtar, menyebut kapal SS8 terlihat terdampar di atas karang pada 15 Desember 2024. Sebelumnya, kapal tersebut masih berlabuh di sekitar perairan Sagulung selama hampir 15 tahun tanpa kejelasan tujuan. “Saya melihat kapal itu sudah di atas karang sejak dua minggu lalu,” ujar Muchtar saat ditemui di kediaman Sam Palele, Ketua Lembaga Suku Laut Indonesia Nusantara (LSLIN), Jumat (27/12/2024).
Muchtar menjelaskan, kapal SS8 terseret arus deras akibat angin utara yang melanda pertengahan Desember, hingga akhirnya menabrak terumbu karang di perairan Pulau Bertam, Pulau Gara, dan Pulau Lingke, Kecamatan Belakang Padang, Batam.
Kemarahan Warga dan Tuntutan
Dalam pertemuan dengan perwakilan perusahaan pengelola kapal SS8, Mulyadi dari PT Bayu Maritim Berkah, di Pulau Lingke, Sam Palele menegaskan keberatan suku laut atas kerusakan yang terjadi. “Terumbu karang ini adalah warisan nenek moyang kami. Tempat kami memasang bubu, jaring, dan memancing. Jangan disangkal dengan mengatakan itu pasir,” tegas Sam dengan nada keras.
Menurut Sam, kerusakan terumbu karang telah merendahkan martabat suku laut yang selama ini sudah hidup dalam keterbatasan. Ia meminta pihak perusahaan segera bertanggung jawab dan bekerja sama dengan masyarakat setempat.
Kekecewaan dan Ketidakpastian
Tuty, Wakil Ketua LSLIN, turut menyuarakan kekecewaannya terhadap perusahaan kapal SS8 yang dinilai tidak peduli terhadap dampak lingkungan dan ekonomi masyarakat sekitar. Ia mengungkapkan bahwa kru kapal tidak memberikan tanggapan memadai saat didatangi warga. “Kami seperti dilempar-lempar, tidak ada kejelasan dari pihak mereka,” ujarnya.
Tuty juga mengkritik lambannya respon perusahaan selama hampir dua minggu sejak kapal terdampar. Ia menambahkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki legalitas kapal SS8 dan izin operasinya dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam.
Penyelesaian yang Dinanti
Dalam pertemuan tersebut, Mulyadi menyatakan akan menyampaikan keluhan warga kepada pimpinan perusahaan. “Kami datang untuk mendengar langsung keluhan masyarakat, tetapi keputusan ada di tangan pimpinan,” katanya.
Hingga saat ini, warga suku laut masih menantikan langkah konkret dari pihak perusahaan untuk memperbaiki kerusakan terumbu karang dan menjamin kelangsungan mata pencaharian mereka.
(Redaksi)














