“Selisih Rp1,13 Miliar sisa pengelolaan sewa aset sekolah di Kepri Tahun 2023 jadi catatan serius bagi pengelola sekolah yang notabene nya merupakan Dunia Pendidikan, lalu bagaimana dengan pertanggungjawaban di tahun-tahun sebelumnya? tentu ini menjadi pertanyaan publik.”
TANJUNGPINANG, HalloPost.com – Pada pemberitaan sebelumnya yang telah terbit di media ini dengan judul “BPK RI Temukan Pengelolaan Sewa Kantin dan Ruang ATM di Sekolah Kepri tidak Sesuai Aturan” https://www.hallopost.com/2024/12/04/bpk-ri-temukan-pengelolaan-sewa-kantin-dan-ruang-atm-di-sekolah-kepri-tidak-sesuai-aturan/ telah tersaji detail dari temuan dan kesepakatan hingga rekomendasi BPK terhadap pejabat terkait.
Namun, sedikit kami ulas singkat kembali terkait hal temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pengelolaan sewa kantin dan ruang ATM di sejumlah sekolah di Kepulauan Riau (Kepri). Pemerintah Provinsi Kepri diminta segera menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk memperbaiki tata kelola aset daerah yang belum sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dimana, BPK RI perwakilan provinsi Kepulauan Riau mencatat bahwa pengelolaan aset di lingkungan sekolah belum diatur dalam dokumen resmi seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan. Akibatnya, pendapatan dari sewa aset, termasuk kantin dan ruang ATM, yang mencapai miliaran rupiah tidak tercatat dengan tertib dalam kas daerah.
Polemik Pengelolaan Dana Sewa
Temuan BPK menyebutkan bahwa dari 64 sekolah yang memiliki kantin, hanya 35 yang memiliki perjanjian tertulis dengan penyewa. Bahkan, perjanjian tersebut tidak melibatkan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang sebagaimana diamanatkan peraturan. Dari total pendapatan sewa sebesar Rp1,68 miliar pada tahun 2023, sebagian besar dikelola langsung oleh pihak sekolah tanpa mekanisme penganggaran resmi.
“Pendapatan ini digunakan untuk keperluan internal sekolah seperti perbaikan fasilitas dan pembayaran tunjangan, tetapi tanpa pembukuan yang tertib. Hingga Maret 2024, tercatat sisa dana Rp1,13 miliar belum digunakan,” terang laporan BPK.
Ketidakteraturan ini dinilai melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 1 Tahun 2022 yang mewajibkan pendapatan dari aset daerah dikelola melalui APBD.
Rekomendasi Perbaikan
BPK RI merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Kepri segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemanfaatan aset daerah di satuan pendidikan. SOP ini harus mencakup pengaturan tata cara pendataan aset, pembuatan perjanjian, hingga penganggaran pendapatan dalam APBD.
Selain itu, Dinas Pendidikan diminta meningkatkan pengawasan dan menyetorkan sisa dana yang belum digunakan ke kas daerah. Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan aset di lingkungan pendidikan dapat berjalan transparan dan akuntabel.
Pernyataan Pejabat Terkait
Dalam upaya klarifikasi, Sekretaris Daerah Kepri, Adi Prihantara, menyarankan agar pertanyaan terkait tindak lanjut rekomendasi BPK diajukan kepada Inspektorat. Kepala Inspektorat Provinsi Kepri, Irmendas, mengklaim bahwa sisa dana sebesar Rp1,13 miliar telah disetorkan ke kas daerah. Namun, jumlah tersebut berbeda dengan angka yang tercantum dalam laporan BPK, yakni Rp939 juta.
“Kami sudah menyetorkan dana tersebut dan menyerahkan dokumen tindak lanjut ke BPK. Rekonsiliasi akan dilakukan pertengahan Desember ini,” kata Irmendas. Namun, permintaan media untuk bukti setor tunai belum dipenuhi dengan alasan dokumen telah diserahkan ke BPK.
Tentunya pernyataan Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau tersebut menimbulkan kurangnya transparansi publik. Seperti halnya pejabat publik lainnya, wajib mentaati ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal ini termasuk memberikan informasi yang diminta oleh wartawan, selama informasi tersebut tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
Berbeda dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, hingga kini belum memberikan tanggapan atas konfirmasi terkait pengelolaan aset di satuan pendidikan. Sikap ini menambah sorotan terhadap transparansi pengelolaan aset daerah.
Jadi Sorotan Ombustman Kepri
Temuan BPK ini juga menuai sorotan keras dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan kepada HalloPost terkait temuan BPK yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersifat saran untuk dilaksanakan. Pemeriksaan inspektorat atas temuan BPK hal yang wajar guna menindaklanjutinya karena merupakan kewenangan yang mengandung kadar pengawasan.
“Adapun selisih penghitungan bisa saja temuan BPK kurang tepat, namun esensinya bahwa temuan BPK benar adanya, soal jumlah tidak jadi soal. Ironisnya dalam case aquo membuktikan bahwa para insan sekolah wabil khusus Kepala Sekolah (Kepsek) patut diduga tidak jujur selama ini dalam pengelolaan/sewa aset daerah melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sudah jadi rahasia umum selama ini pengelolaan kantin jadi lahan basah disekolah yang angkanya tidaklah sedikit,” tulisnya dalam pesan kepada wartawan HalloPost, Rabu (11/12/2024).
Tidak sampai disitu, Kepala Ombustman Perwakilan Kepri yang akrab dipanggil Lagat juga terang-terangan menyampaikan atas temuan ini merupakan Ketidakjujuran yang merugikan. “Ketidakjujuran ini sudah tentu telah mengandung unsur merugikan negara. Kami berharap Inspektorat Pemda-pemda meningkat pengawasannya kepada sekolah-sekolah agar case ini tidak akan terulang lagi,” cetusnya.
Ketika ditanyakan HalloPost kepada Lagat, bagaimana terkait tahun sebelumnya (2022, 2021, 2020, 2019 dan seterusnya). Apakah perlu di Audit?, mengigat saat ini yang menjadi temuan BPK adalah Tahun 2023, sedangkan Permendagri dikeluarkan sejak tahun 2016!. “Ya sangat bisa tapi oleh Inspektorat saja tentunya dukungan Kepala Daerah masing-masing,” tutup Lagat. (Redaksi)














