“Pengusaha Baliho di Batam Menang Banyak, BP Batam dan Pemko Batam Belum Mampu Atasi Titik Baliho Ilegal yang berdiri di berbagai sudut Kota Batam, mirisnya papan baliho yang habis masa dan tak ada izin masih tetap kokoh berdiri”
BATAM, HalloPost.com – Penataan izin papan reklame di kota Batam belum mampu teratasi oleh BP Batam maupun pemerintah Kota Batam, walaupun sejak tahun 2013 sudah memiliki Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penataan Reklame di Kota Batam.
Hasil pantauan HalloPost didapati lebih dari 3 tahun belakangan ini BP Batam yang terlihat getol menempel stiker bertuliskan “TIANG REKLAME INI TIDAK MEMILIKI IZIN DARI BP BATAM” Pada banyak tiang reklame (Baliho) yang berada di pinggir jalan membuktikan sebatas formalitas tanpa tindakan tegas.
Dan parahnya lagi, akibat menahun nya stiker yang menempel di tiang baliho tersebut juga sampai berubah warna, dimana awalnya berwarna merah kini berubah menjadi warna kuning.

Hal ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menuliskan bahwa Pengelolaan Izin Sewa Lahan Reklame Belum Optimal pada Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2023 menyajikan anggaran dan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing sebesar Rp1.782.248.980.000,00 dan Rp1.643.193.260.196,00 atau 92,20%.
“Realisasi pendapatan PNBP tersebut antara lain berupa pendapatan dari sewa lahan reklame pada Direktorat Infrastruktur dan Kawasan (DIK). Sebesar Rp1.744.107.000,00, yang terdiri dari pendapatan izin sewa lahan reklame tahun 2023 sebesar Rp1.611.914.500,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp132.192.500,00,” tulis BPK RI.
Selain itu, Pendapatan sewa lahan reklame merupakan pendapatan atas pemberian izin sewa lahan milik BP Batam untuk papan reklame. Berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Reklame didefinisikan sebagai benda, alat perbuatan atau media untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengumumkan suatu barang, jasa yang diselenggarakan/ditempatkan di atas Right Way (ROW) jalan yang tercatat sebagai aset BP Batam.
Tarif layanan perizinan penempatan reklame diatur dalam Perka BP Batam Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Tarif layanan ditentukan berdasarkan lokasi titik reklame dan luasan papan reklame. Jangka waktu sewa adalah untuk satu tahun dan dapat diperpanjang kembali.
“Proses pemberian izin titik reklame BP Batam telah menggunakan aplikasi Batam Single Window (BSW). Pemohon mengajukan dokumen-dokumen persyaratan melalui BSW. Pemohon juga dapat memilih lokasi yang diinginkan, sesuai dengan titik lokasi reklame yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Dalam BSW tersedia 2.279 titik lokasi reklame yang disewakan,” ungkap BPK.
Titik-titik lokasi reklame yang tersedia telah sesuai standar pemasangan reklame, yang mencakup standar etik, standar estetika, standar teknis, standar keselamatan, standar fiskal, dan standar administrasi.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2022 Nomor 26.B/LHP/XVIII/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 mengungkapkan temuan Pengelolaan Sewa Lahan Reklame pada Direktorat Infrastruktur Kawasan Belum Optimal.
Berdasarkan permasalahan tersebut BPK memberi rekomendasi kepada Kepala BP Batam antara lain untuk:
a. Melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Kota Batam mengenai data pemberian izin materi reklame pada papan reklame BP Batam yang tidak berizin atau yang izinnya telah kedaluwarsa;
b. Melakukan penertiban terhadap papan reklame yang tidak berizin dan izin kedaluwarsa.
Dan BP Batam telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, namun belum sesuai dikarenakan belum terdapat Dokumen Hasil Rekonsiliasi dengan Pemerintah Kota Batam dan Laporan Pemutakhiran Data perihal pemberian izin materi reklame pada papan reklame BP Batam yang tidak berizin atau yang izinnya telah kedaluwarsa.
Pemeriksaan atas realisasi pendapatan sewa lahan reklame tahun 2023 melalui analisis Data Papan Reklame yang terpasang (existing) hasil inventarisasi Direktorat Infrastruktur dan Kawasan (DIK), Data Pemberian Izin Sewa Lahan Reklame BP Batam Tahun 2023, dan Data Obyek Pajak Reklame Billboard milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam), serta hasil koordinasi antara Bapenda dan DIK menunjukkan kondisi sebagai berikut.
a. BP Batam dan Pemko Batam Belum Melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penataan Reklame di Kota Batam.
Walikota Batam dan Kepala BP Batam pada tahun 2013 menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor Kpts. 9/SKB/HK/IX/2013 dan Nomor 222 Tahun 2013 tentang Penataan Reklame di Kota Batam tanggal 12 September 2013.
Diktum Kedua SKB tersebut memuat ketentuan bahwa setiap penempatan reklame di atas tanah penguasaan pemerintah berpedoman pada Master Plan dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan, diantaranya memiliki izin penempatan reklame dari BP Batam dan membayar kontribusi sewa lahan kepada BP Batam sesuai tarif yang berlaku.
Selanjutnya, pemohon mengajukan persyaratan ke Pemko Batam, diantaranya izin mendirikan bangunan (sekarang menjadi Persetujuan Bangunan Gedung) dari Dinas Tata Kota Pemko Batam, izin penyelenggaraan reklame dari Dinas Pendapatan Pemko Batam, dan membayar pajak reklame ke kas daerah Pemko Batam sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan SKB tersebut, pemohon diwajibkan mengurus izin penempatan reklame terlebih dahulu ke BP Batam, dan selanjutnya mengurus persyaratan penyelenggaraan reklame Pemko Batam.
“Namun, saat ini SKB tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Pemko Batam dalam memberikan izin tayang dan memungut pajak reklame tidak memperhatikan persyaratan perizinan sewa lahan yang menjadi kewenangan BP Batam sebagaimana yang dinyatakan dalam SKB Walikota Batam dan Kepala BP Batam Tahun 2013 tersebut,” sebut buku audit BPK RI.
Berdasarkan perbandingan antara Data Pemberian Izin Sewa Lahan Tahun 2023 milik DIK dengan Data Pendapatan Izin Tayang Reklame Tahun 2023 milik Pemko Batam diketahui terdapat perbedaan jumlah titik papan reklame.
Sebagaimana yang dituliskan dalam tabel LHP BPK RI menunjukan bahwa Bapenda Pemko Batam mencatat daftar reklame Billboard sebanyak 607 titik reklame. Berbeda jauh dengan DIK BP Batam berdasarkan surat keluar izin sewa lahan reklame sebanyak 109 titik reklame.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah titik reklame billboard pada Pemko Batam lebih banyak dibandingkan daftar izin sewa titik reklame yang dikeluarkan oleh BP Batam,” ujar BPK RI.
Pemeriksaan uji petik terhadap 32 titik reklame yang diterbitkan Pemko Batam tahun 2023 menunjukkan sebanyak 2 reklame telah mengurus izin sewa lahan BP
Batam, 13 reklame izin sewa lahannya telah berakhir, dan 17 reklame tidak memiliki izin sewa lahan BP Batam.
b. Terdapat Penggunaan Lahan Reklame yang Tidak Memiliki Izin Sewa Lahan Reklame atau Masa Berlaku Izin Telah Habis.
BP Batam telah melakukan inventarisasi titik reklame di wilayah Kota Batam. Hasil inventarisasi menunjukkan reklame yang terdapat di wilayah Kota Batam sebanyak 1.835 reklame. Namun, tidak seluruh reklame tersebut berizin atau masih berlaku masa izinnya dan didirikan sesuai dengan titik reklame yang ditawarkan dalam aplikasi BSW.
“Pada tahun 2023, izin sewa lahan reklame yang dikeluarkan BP Batam adalah sebanyak 109 permohonan izin. Di tahun yang sama diketahui sebanyak 15 permohonan izin telah habis masa berlakunya, sehingga izin sewa lahan reklame yang masih berlaku per 31 Desember 2023 sebanyak 94 permohonan (109 – 15),” tulis BPK RI.
Selanjutnya, BPK RI juga mengungkapkan bahwa dari 1.835 reklame existing di Kota Batam hanya 640 titik reklame yang lokasinya sesuai dengan BSW. Dari 640 izin, sebanyak 94 izin sewa lahannya masih berlaku, sebanyak 393 izin sewa lahannya telah berakhir,
dan sebanyak 153 reklame tidak mengurus izin sewa lahan. Dengan demikian terdapat potensi pendapatan atas 546 (393 + 153) titik lokasi reklame pada BSW yang izinnya telah berakhir dan tidak berizin sebesar Rp2.983.341.719,25 (Rp1.987.053.299,25 + Rp996.288.420,00).
BP Batam dan Pemko Batam perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan izin sewa lahan reklame BP Batam dan izin tayang reklame Pemko Batam, sehingga kedepannya atas reklame yang ada di seluruh wilayah Kota Batam adalah reklame yang pendiriannya telah sesuai dengan lokasi yang ditentukan dalam BSW.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
A. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab pemungutan PNBP, Kementerian Negara/Lembaga antara lain harus mengintensifkan perolehan PNBP;
B. Perka BP Batam Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 29:
1) ayat (1) yang menyatakan bahwa penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame dalam kondisi antara lain sebagai berikut:
- a) tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame atau izin penyelenggaraan reklame telah dicabut;
- b) masa berlaku izin penyelenggaraan reklame telah habis dan tidak diperpanjang;
- c) penempatan reklame tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar penetapan lokasi reklame;
2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangunan reklame atas beban biaya penyelenggara reklame;
C. Keputusan Bersama Walikota Batam dan Kepala BP Batam Nomor Kpts. 9/SKB/HK/IX/2013 dan Nomor 222 Tahun 2013 tentang Penataan Reklame di Kota Batam, pada:
1) DIKTUM KEDUA: Setiap penempatan reklame di atas tanah Penguasaan Pemerintah pada ROW dan buffer zone berpedoman kepada Master plan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a) Memiliki Izin Penempatan Reklame dari Badan Pengusahaan Batam;
- b) Membayar kontribusi sewa lahan kepada Badan Pengusahaan Batam sesuai tarif yang berlaku;
- c) Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Tata Kota Pemko Batam;
- d) Memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari Dinas Pendapatan Pemko Batam;
- e) Membayar Pajak Reklame ke Kas Daerah Pemko Batam sesuai ketentuan yang berlaku;
2) DIKTUM KETIGA: Setiap penempatan reklame wajib melengkapi persyaratan dan mengikuti alur proses perizinan sesuai Standar Pelayanan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
3) DIKTUM KEEMPAT: Melakukan pengawasan dan pengendalian penempatan reklame dengan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota
Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, apabila dipandang perlu dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum setempat; dan
4) DIKTUM KELIMA: Setiap pelanggaran atas penataan reklame akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. terhambatnya proses penataan reklame oleh BP Batam; dan
- b. hilangnya potensi pendapatan atas sewa lahan reklame tahun 2023 sebesar Rp2.983.341.719,25.
Kondisi tersebut disebabkan oleh Kepala BP Batam belum melaksanakan koordinasi dan evaluasi dengan Pemko Batam terkait penerapan SKB Nomor Kpts. 9/SKB/HK/IX/2013 dan Nomor 222 Tahun 2013.
Atas kondisi tersebut BP Batam melalui Direktur Infrastruktur Kawasan menyatakan sependapat dengan temuan yang diungkapkan BPK dan akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. BPK merekomendasikan Kepala BP Batam agar menginstruksikan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi dan Direktur Infrastruktur Kawasan untuk:
- a. bersama Pemko Batam membentuk tim terpadu dan melaporkan pelaksanaan penertiban reklame secara berkala; dan
- b. menyusun mekanisme kerja tim terpadu.
Saat dikonfirmasi media ini Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Raja Asman menyampaikan bahwa temuan oleh BPK RI di BP Batam tersebut pihaknya telah berkoordinasi beberapa waktu lalu.
Maaf itu temuan untuk LHP BP Batam ya Kita sudah koord beberapa waktu lalu. Ditanyakan saja ke bagian infrastruktur BP batam. Al review titik reklame nya dan mekanisme perizinannya. Izin reklame melalui PTSP Batam, Pajak reklame di Bapenda Batam, PBG dan lain-lain,”
Seperti biasa, Kepala Humas Promosi, dan Protokol, BP Batam, Ariastuty Sirait tetap tidak pernah merespon setiap kali konfirmasi dari media ini walaupun pesan yang disampaikan telah diterima ke nomor handphone miliknya.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Direktur Infrastruktur Kawasan, Ponco Indro Subekti saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban atas temuan hasil Audit BPK RI yang dimaksud. (Redaksi)














