CV Jaya Anugrah Diduga Rampas dan Kuasai Hutan Negara

Lahan/Hutan negara yang dikuasai CV Jaya Anugrah, di Desa Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, Foto: HalloPost.com

SIMALUNGUN, HalloPost.com – Sejatinya Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menerapkan kedaulatan rakyat sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945, yang mana berperan dalam menjamin kesejahteraan umum, melindungi dan menjamin hak azasi manusia, serta sebagai penguasa (pengelola) kekayaan atas bumi dan air yang terkandung di dalam nya.

Berbeda hal dengan kenyataan yang terjadi di Desa Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, berdasarkan informasi yang dihimpun awak media di sebuah warung di Kecamatan Hatonduhan, jika ratusan hektare areal tanah kehutanan yang merupakan areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) diduga telah dikuasai dan dikelola hasilnya oleh oknum perampasan lahan yang lazim disebut mafia tanah.

Guna mengetahui keberadaan lokasi hutan yang diduga telah dirampas tersebut serta menelusuri aktifitas didalam nya, berdasarkan penelusuran awak media di Desa Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan (23/10), ditemukan nya ratusan hektare hamparan areal Hutan Produksi Terbatas yang saat ini diduga sudah digarap oleh oknum mafia berkedok Commanditaire Vennootschap (CV) Jaya Anugrah, yang selama puluhan tahun sudah ditanami jenis tanaman kelapa sawit.

Lebih lanjut diketahui, areal HPT tersebut berada diantara areal Hutan Produksi Tetap yang saat ini dikelola oleh Toba Pulp Lestari (sesuai dengan HGU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia) dan pemukiman warga (Desa) Bosar Nauli, yang mana berdasarkan keterangan yang dihimpun dari salah seorang petugas di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, jika areal tersebut masih berstatus Hutan Produksi Terbatas yang hingga kini masih dibawah pengawasan Kementrian Kehutanan (Kemenhut) dan tidak dikuasakan pengelolaan nya kepada pihak lain.

BACA JUGA  Kasubdit Binpolmas PMJ Bersama Ketua Pokdarkamtibmas Daerah Metro Jaya Kontrol Pos Terpadu Ops Lilin Jaya 2023

“Saat ini areal tersebut masih berstatus HPT bang, gak ada di kuasakan kepada pihak lain pengelolaan nya ataupun untuk mengambil hasil didalam nya, dan jika mengacu pada peta kehutanan kita saat ini, daerah itu masih areal hijau bang,” ucap narasumber yang tidak ingin identitasnya diketahui.

Lahan/Hutan negara yang dikuasai CV Jaya Anugrah, di Desa Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, Foto: HalloPost.com

Guna memastikan informasi sesuai hasil penelusuran, awak media kembali mengirimkan hasil penelusuran yang didapati dari pantauan satelit dengan menggunakan GPS koordinat kepada nara sumber guna memastikan keakuratan informasi.

“Benar bang, masih areal HPT itu kalau sesuai titik koordinat GPS yang abang fotokan, setahu saya sampai saat ini belum berubah status, yang nama nya tanah kehutanan tidak semudah membalik kan tangan peralihan hak miliknya kepada pihak lain bang, semua itu sudah diatur dalam UU nomor 41 Thn 1999 jo UU nomor 1 Thn 2004,” tegas nara sumber dari seberang telepon.

BACA JUGA  Beredar di Media Sosial Kenaikan Harga BBM, Mensesneg : Itu Tak Benar (Hoax)

Pahala Sihombing selaku Ketua LP4 Sumatera Utara ketika ditanyai pendapatnya perihal tersebut, pria pemerhati lingkungan dan pelayanan publik ini sangat menyayangkan kejadian tersebut, serta berpendapat sudah seharusnya Kementrian Kehutanan bersinergi dengan Polri dan BPN guna memberantas praktik mafia tanah yang terjadi di sekitar Desa Bosar Nauli.

“Kami selaku Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (LP4) sangat menyesalkan kejadian tersebut, sudah seharusnya Kemenhut dalam hal ini Dinas Kehutanan menindak tegas oknum pelaku perambahan hutan, guna menyelamatkan kelestarian alam dan lingkungan mengingat bahwa hutan adalah aset negara,” kata Ketua LP4.

“Seiring adanya informasi yang kami terima perihal tersebut, kami juga selaku lembaga LP4 dengan tegas menyatakan sikap, akan tetap melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik pada instansi yang berwenang terkait dalam penegakan hukum dilingkungan kehutanan,” tegas Pahala.

Selain menyatakan sikap nya atas perihal tersebut, Ketua LP4 juga meminta pihak penyidik guna bertindak profesional dalam hal penanganan permasalahan tersebut, guna menciptakan keadilan hukum dan dan cerminan wajah kementerian kehutanan ditengah tengah masyarakat.

BACA JUGA  Puluhan Pegawai KPK Terlibat Pungli, LIRA Minta Presiden Berhentikan Komisioner dan Dewas KPK

Irjen Pol Wishnu Hermawan selaku Kapolda Sumut ketika dikonfirmasi melalui seluler nya perihal tersebut, hingga kini belum memberikan tanggapan walaupun notifikasi pesan sudah terkirim kepadanya, hal senada juga ditunjukkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta Kadis Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Ir. Yuliani Siregar MAP. Hingga berita ini dipublikasi, pihak CV Jaya Anugrah belum memberikan tanggapan usai dikonfirmasi awak media ini. (S.Hadi Purba)