Puluhan Pegawai KPK Terlibat Pungli, LIRA Minta Presiden Berhentikan Komisioner dan Dewas KPK

Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal.

JAKARTA, HalloPost.com – Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tengah menjadi sorotan banyak kalangan, Pasca Mantan Ketua KPK Firli Bahuri di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul YL.

Komisi anti rasuah tersebut diguncang kembali dengan kasus dugaan pungutan liar (Pungli) yang terjadi rumah tahanan KPK dan dilakukan oleh pegawainya sendiri.

Sedikitnya 93 pegawai KPK yang di duga terlibat telah menjalani pemeriksaan oleh badan pengawas dan di sinyalir jumlah Pungli yang mereka dapatkan mencapai Milliaran Rupiah.

Menanggapi hal itu, Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), HM Jusuf Rizal mengatakan kasus yang saat ini tengah membelit lembaga anti korupsi merupakan tanda matinya integritas dalam memberantas praktek korupsi, terlebih menurutnya kasus tersebut terjadi di internal lembaga yang selama ini di anggap mampu membersihkan korupsi di Indonesia.

“Jika 93 pegawai KPK terlibat pungli, ini merupakan lonceng kematian bagi integritas pemberantasan korupsi atau bisa dikatakan KPK kebobolan serta lemah dalam pengawasan ke dalam tapi tajam keluar. Adanya dugaan pungli ini menambah deretan kelemahan KPK setelah Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan tersangka Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo,” Tegas Jusuf Rizal,(19/01).

BACA JUGA  Kadisdik Purwakarta Tegaskan Pungutan di SDN Cikadu Melanggar Aturan

Penggiat Anti Korupsi ini menambahkan, langkah yang seharusnya dilakukan adalah memeriksa seluruh harta kekayaan para pegawai termasuk komisioner dan dewas KPK agar publik tahu dari mana mereka memperolehnya, dan hal itu juga di harapkan mampu mengembalikan citra KPK sebagai lembaga terpercaya dalam memberantas korupsi oleh masyarakat.

“Sebaiknya seluruh pegawai KPK termasuk para komisioner dan dewan pengawas perlu dilitsus untuk mengetahui integritasnya dalam pemberantasan korupsi. Termasuk harta kekayaan yang diperoleh. Karena jika Kepalanya busuk anak buah secara logika akan ikut busuk,” tambahnya.

Presiden LIRA, Jusuf Rizal juga meminta pada Presiden RI, Jokowi untuk memberhentikan secara hormat seluruh komisioner serta dewan pengawas KPK saat ini karena di nilai lemah secara kolektif dan mencari figur komisioner baru.

BACA JUGA  Di Yonif 10 Marinir/SBY, Panglima TNI Berikan Arahan Kepada Prajurit TNI Wilayah Kepri

“Sebaiknya para Komisioner dan Dewas diberhentikan secara terhormat, sebab dengan ditetapkannya Firli Bahuri sebagai tersangka serta 93 pegawai terlibat pungli menunjukkan adanya kelemahan kolektif dari para komisioner. Sebaiknya Presiden dan DPR RI cari figur Komisioner yang baru yang tidak terkontaminasi dengan era sebelumnya,” sambung Jusuf Rizal

Terakhir, JR sapaan akrabnya berharap siapapun Presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 sebaiknya merevisi kembali UU KPK agar terjadi penguatan dalam pemberantasan KKN. KPK sebagai lembaga super body dalam pemberantasan KKN, tidak tebang pilih atau pilih tebang yang mudah dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik, kelompoknya dan pribadi.

“Saat ini musuh bangsa Indonesia adalah bagaimana melawan mafia dan kartel para koruptor, karena mampu membeli hukum dan para pejabat hitam yang korup. Para anggota dewan yang melahirkan produk hukum yang melemahkan pemberantasan KKN,” tegas Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal, yang juga pria berdarah Madura-Batak. (Redaksi).