BATAM, HalloPost.com – Tim penasehat hukum Roliati diketahui melayangkan protes resmi (surat keberatan) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) terkait penetapan tersangka (Roliati) dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang tengah disidik Ditreskrimum Polda Kepri.
Diketahui, protes resmi ini juga telah disampaikan kepada sejumlah pejabat utama Polri, dengan permohonan agar Polri bisa memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi Roliati yang ditersangkakan dalam kasus tersebut.
Edward Sihotang selaku penasehat hukum Roliati mengatakan, kliennya dalam penanganan perkara ini telah diperlakukan secara tidak adil dan patut diduga menjadi korban rekayasa perkara oleh penyidik Polda Kepri.
Di mana dalam berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Active Marine Industries (AMI) Nomor: 9 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Hanugerah (objek perkara pemalsuan). Kata dia, tidak ada keterangan Roliati sama sekali dalam berita acara RUPS ini.
Kedatangan Roliati di RUPS tersebut, lanjut dia, berdasarkan undangan dari Komisaris PT AMI, Lim Siew Lan dan itu tercantum dalam isi akta tersebut. “Di dalam akta itu, ada yang menjadi keberatan dari pelapor (Dewi Triyanawati) mengenai frasa ‘mantan isteri Lim Siang Huat (Direktur PT AMI/mendiang) dan tidak diketahui keberadaannya’. Itu adalah keterangan dari Lim Siew Lan bukan keterangan Roliati,” kata dia ketika menggelar jumpa pers di Batam Center, Senin 7 Oktober 2024.

Menurut analisis hukum Edward, sangat tidak wajar jika Roliati dijadikan tersangka karena menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta otentik ini. “Karena itu bukan keterangan dia (Roliati),” tegasnya.
Kemudian, dari sisi unsur kerugian dari pasal 263 dan/atau 266 KUHPidana yang dikenakan kepada Roliati juga tidak dapat dibuktikan atau nihil. “Karena apa? Seluruh saham milik Lim Siang Huat itu dialihkan kepada anak-anaknya yakni, Wiliam Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing,” ujarnya.
Sedangkan saham yang dimiliki oleh Roliati pada RUPS ini didapat setelah Lim Siew Lan menghibahkan sebanyak 250.000 lembar. “Jadi tidak ada seperti yang dilaporkan oleh Dewi Triyanawati ini bahwa saham Lim Siang Huat itu beralih kepada Roliati. Itu tidak benar! Bisa kita lihat pada berita acara akta RUPS PT AMI ini,” ungkapnya lagi.
Justru dengan adanya RUPS PT AMI Nomor: 9 tanggal 31 Juli 2021 ini, kata Edward, pihak Dewi Triyanawati yang diuntungkan karena telah menggelar dua kali RUPS PT AMI lanjutan per tanggal 16 September 2022 dan 8 November 2023.
“Akta yang diduga palsu ini sudah dipakai dua kali RUPS selanjutnya. Dewi Triyanawati lah yang diuntungkan dengan adanya RUPS tersebut yang mana awalnya tidak memiliki jabatan di PT AMI sekarang telah menjadi Direktur Utama PT AMI. Kemudian, yang awalnya tidak mempunyai saham sekarang telah memilki saham sebanyak 69.166 lembar saham,” terangnya.

Begitu juga dengan anaknya, Wiliam Lim Tai Shun dan Wilbert Lim Tai Sing yang memiliki saham sebanyak 39.792 lembar saham dari dua kali RUPS lanjutan tersebut.
Edward menganalogikan, jika mengikuti alur pikiran penyidik Polda Kepri jika akta RUPS PT AMI Nomor: 9 tanggal 31 Juli 2021 ini palsu seharusnya yang tersangka adalah Lim Siew Lan, Dewi Triyanawati, dan Liew Jeck Nian (menantu Lim Siew Lan/Direktur PT AMI saat ini).
“Karena mereka yang menggunakan akta itu sesuai dengan pasal 266 ayat (2) KUHPidana, orang yang menggunakan surat palsu atau akta otentik palsu dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain,” kata dia.
Oleh sebab itu, menurut Edward lagi, jika memang RUPS PT AMI Nomor: 9 tanggal 31 Juli 2021 ini palsu seharusnya laporan polisi dengan nomor LP/B/111/XI/2022 yang dilaporkan Dewi Triyanawati pada November 2022 tidak layak diterima oleh Polda Kepri karena pihak pelapor yang menggunakan akta yang mereka duga palsu untuk RUPS selanjutnya.
“Jadi, terlalu dangkal menurut kamu analisa yang dilakukan penyidik dalam perkara ini,” bebernya.
Selain itu, Edward juga mengungkapkan atas protes resmi yang telah pihaknya layangan beberapa waktu lalu juga telah mendapat tanggapan dari Polda Kepri dengan menggelar perkara khusus, Senin (7/10/2024) pagi.
Namun, berdasarkan tatib gelar perkara khusus ini ia menyebut tidak bisa membeberkan pokok-pokok gelar perkara tersebut. Untuk itu, ia berharap setelah menyampaikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum di gelar perkara khusus tadi pihak Polda Kepri bisa lebih jernih menangani kasus tersebut.
“Harapan kami tentu Roliati dibebaskan dari jeratan tersangka. Karena beliau tidak ada sama sekali memasukkan keterangan di dalam akta otentik RUPS tersebut. Roliati hanya bersifat pasif di sana dan hadir berdasarkan undangan secara lisan yang disampaikan oleh Lim Siew Lan,” pungkasnya. (Shafix)














