BATAM, HalloPost.com – Mengenang Satu tahun tragedi perlawanan Warga Rempang Menolak Relokasi/penggeseran dari tempat tinggal mereka yang akan dibangun proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City mendapat perlawanan keras dari Masyarakat Rempang, November 2023, tahun lalu.
Mengingat mayoritas Masyarakat Suku Melayu Rempang sudah lama menempati dan tinggal disana, bahkan tempat tersebut juga merupakan warisan leluhur mereka.
Proyek Rempang Eco City direncanakan akan dibangun dengan lahan seluas 7.572 hektar di Pulau Rempang, bahkan akan di kucurkan dana investasi miliaran Rupiah.
Kesepakatan itu Bukan hanya Badan Pengusahaan (BP) Batam saja, termasuk Pemko Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) di tahun 2004.
Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) Gerisman Ahmad menegaskan alasan warga menolak relokasi 16 Kampung Tua di Pulau Rempang-Galang.
“Tuntutan kami bukan aneh-aneh, namanya Kampung Tua, kampung sejarah kami yang sudah ada sejak dua abad lalu, tidak ada kata relokasi. Kenapa demikian, karena itu adalah sejarah peradaban orang Melayu. Kami tidak mau seperti di Jakarta yang tinggal hanya nama dan gambarnya saja,” ujarnya saat acara silaturahmi Kapolresta Barelang, Kombes Tri Nugroho Nuryanto dan Dandim 031, Letkol Inf. Galih Bramantyo di Kedai Kopi Simpang Rezeki, Senin, 28 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB.
Ia membandingkan penataan Kampung Melayu yang ada di Singapura dan Malaysia. “Saya ke Singapura, Malaysia. Di Singapura yang sangat modern, Kampung Melayu mereka tata dengan baik, mereka pugar, yang anehnya kenapa (Kampung Tua Rempang-Galang) mau dihilangkan,” ujarnya. Dilansir dari media online swarakepri.com
Selain itu, dalam siaran Pers Ombudsman RI Nomor 048/HM.01/IX/2023, pada Senin 18 September 2023 menerangkan bahwa Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.
Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9/2023) di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara.
“Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam,” Johanes menerangkan.
Terdapat 16 Kampung Tua yang tersebar di Pulau Rempang, yakni Tanjung Kertang, Rempang Cate, Tebing Tinggi, Blongkeng, Monggak, Pasir Panjang, Pantai Melayu, Tanjung Kelingking, Sembulang, Dapur Enam, Tanjung Banun, Sungai Raya, Sijantung, Air Lingka, Kampung Baru dan Tanjung Pengapit.
Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.
Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Karena belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.
“Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan(clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum,” ujar Johanes.
Editor: Ali














