KEDIRI, HalloPost.com – Kekurangan volume pada Tiga paket pekerjaan belanja bantuan sosial pada Dinas perumahan dan permukiman. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2023 (Audited) menyajikan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp57.148.285.945,00,- atau 97,20% dari anggaran sebesar Rp58.793.987.600,00,-
Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut, antara lain direalisasikan pada Dinas Perumahan dan Permukiman dalam bentuk, bantuan rehabilitasi rumah korban bencana hidrometeorologi dengan nilai sebesar Rp427.250.000,00,00,- diantaranya di Desa Keling dan Desa Kepung, Kecamatan Kepung serta di Desa Karangtalun Kecamatan Kras.
Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik serta hasil klarifikasi atas pekerjaan rehabilitasi rehabilitasi rumah korban bencana hidrometeorologi di Desa Keling dan Desa Kepung Kecamatan Kepung dan di Desa Karangtalun Kecamatan Kras menunjukkan kekurangan volume pada tiga paket pekerjaaan sebesar Rp39.800.106,81,- dengan uraian sebagai berikut:
Kekurangan Volume atas Tiga Paket Pekerjaan Belanja Bantuan Sosial.
Nomor Pekerjaan
1. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Hidrometeorologi di Desa Kepung Kecamatan Kepung
2. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Hidrometeorologi di Desa Keling Kecamatan Kepung
3. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Hidrometeorologi di Desa Karangtalun Kecamatan Kras.
Jumlah Kontraktor Pelaksana CV. PA, CV. BS dan CV. PA
Nilai Kontrak Rp151.000.000,- Rp105.750.000,- dan Rp122.500.000,- dan Nilai Kurvol Rp9.696.959,- Rp14.067.522,- Rp16.035.624,- dan Rp39.800.106,- rincian perhitungan nilai kekurangan volume masing-masing paket pekerjaan pada Lampiran 15,16 dan 17.
Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp39.800.106,- telah ditindaklanjuti oleh rekanan pelaksana pekerjaan terkait dengan melakukan penyetoran sebesar Rp39.800.106,- ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 27 ayat (6) huruf b menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
c. Surat Perjanjian/Kontrak antara PPK dengan masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan, yang memuat rincian volume item pekerjaan termasuk syarat dan spesifikasi item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana pekerjaan.
Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat penerima bantuan beresiko tidak menerima manfaat rumah rehabilitasi secara maksimal dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana dan kondisi tersebut disebabkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta PPK pekerjaan terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.
BPK merekomendasikan Bupati Kediri agar memerintahkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman supaya menginstruksikan PPK dan PPTK terkait supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. (W3N)














