Ingin Tindak Tegas!! Aliansi Kediri Bersatu Kritik Kinerja Polisi dan Dishub Terkait Bus Ugal-ugalan di Jalan Raya

Aliansi Kediri Bersatu (AKB). Foto: Istimewa

KEDIRI, HalloPost.com – Seringnya Aksi ugal-ugalan sopir bus di jalan, seakan lepas dari tindakan tegas berefek jera. Satu persatu nyawa menjadi tumbal atas musibah kecelakaan. Hal inilah menjadikan keprihatinan gabungan LSM dan organisasi kepemudaan Aliansi Kediri Bersatu (AKB) menggelar aksi.

Aksi di lokasi pertama melakukan tabur bunga dilanjutkan doa bersama di lokasi kejadian berada di kawasan Simpang Empat Mojoroto. Kemudian aksi berikutnya seharusnya menuju Mapolres Kediri Kota, dialihkan ke Terminal Baru Kota Kediri.

Supriyo selaku koordinator AKB secara tegas menyatakan cabut ijin operasi PO Bus Bagong. Hal ini juga berlaku kepada bus lainnya jika berulangkali melakukan pelanggaran di jalan raya.

BACA JUGA  Viral Dimedia Sosial Seorang Wanita Menjadi Korban Catcaling Oknum Polisi di Jaksel
Aliansi Kediri Bersatu (AKB) Foto: Istimewa

Aksi mereka ditemui Kasat Lantas AKP Andhini Puspa Nugraha, Kepala Dinas Perhubungan Didik Catur dan Pengawas Satuan Pelayanan Terminal (Wasatpel) UPT Kementerian Perhubungan di Kediri, Siswantoyo.

“Kami tidak menginginkan bus Bagong untuk melintas di Kota Kediri sebelum mereka melakukan perbaikan dan diberikan sanksi,” ucap Supriyo.

Dijelaskannya, bahwa selama ini tidak ada efek jera bagi sopir bus yang melajukan kendaraan dengan ugal-ugalan. Bahwa ini juga merupakan tanggung jawab pemilik perusahaan otobus.

“Kami sangat kecewa setelah peristiwa ini terjadi, kok rasanya nyaman-nyaman saja. Bagaimana arogansi sopir, menyalip, menikung dan menerobos lampu merah. Kami berikan apresiasi keberanian kepada Kasat Lantas dan Kadishub bila berani melakukan tindakan tegas,” tegas Priyo.

BACA JUGA  Warga Perumahan Permata Batu Puri Batu Aji Dihebohkan Anak Kost Tewas Tergantung Dalam Gudang

Sementara itu Didik Catur, menyampaikan jika pihaknya akan menindaklanjuti dengan pihak Kepolisian maupun Kementerian Perhubungan untuk memanggil pemilik PO Bagong.

“Kami hanya bisa mengusulkan, kami tidak mempunya kewenangan terkait ijin trayek. Yang berhak menerbitkan surat melanggar hukum ada di provinsi,” ucap Kepala Dinas Perhubungan.

Dari Kasat Lantas Polres Kediri Kota didapat penjelasan, pihaknya telah menampung usulan dari AKB dan akan diteruskan kepada pihak PO Bus Bagong.

Reporter : Tim Kediri