Balon Bupati Demokrat dan Nasdem Kolaka Utara Dipanggil Pengadilan Dalam Kasus Korupsi Bandara

Balon Bupati Demokrat dan Nasdem Kolaka Utara, foto: ist

KOLAKA UTARA, HalloPost.com – Sidang lanjutan kasus korupsi pembangunan Bandara Udara Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, kembali digelar pada Selasa, 30 Juli 2024.

Sidang kali ini menghadirkan Nur Rahman Umar, mantan Bupati Kolaka Utara, sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan tertinggi di Kabupaten Kolaka Utara pada saat proyek tersebut.

Pemanggilan mantan bupati ini dilakukan menyusul aksi demonstrasi yang sebelumnya terjadi di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).

Para demonstran menuntut pemeriksaan terhadap mantan bupati terkait proses lelang proyek yang ditangani langsung oleh Dinas Perhubungan Kolaka Utara pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Hakim Madya Muda (IV/b) Pengadilan Negeri Kendari, Putra Negara Kutawaringin mengungkapkan, kasus korupsi ini terkuak setelah penyidik menemukan ketidaksesuaian antara pengerjaan dengan kontrak yang ada.

BACA JUGA  Terjadi Ledakan Diduga Dari Bom Terkubur Dalam Tanah di Setiabudi Akibatkan Satu Orang Tewas

“Hasil audit BPK RI nilai kerugian negara mencapai Rp9.869.679.523. Angka ini merupakan yang tertinggi nilai kerugiannya di Sultra yang ditangani langsung Kejari dan pertama kali di Kolut,” ujar Putra Negara Kutawaringin, Selasa, 30 Juli 2024.

Dalam sidang, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menanyakan sejumlah kebijakan dan keperluan mengenai pembangunan Bandara Kolaka Utara yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kolaka Utara.

Nur Rahman Umar diduga mengetahui adanya indikasi pengaturan proyek tersebut. Sebagai informasi, sidang ini merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan yang masih akan berlanjut.

Sepanjang proses persidangan yang berlangsung selama 3 jam, Hakim banyak menanyakan penggunaan anggaran penyediaan dan pematangan lahan bandara yang berada di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara itu.

BACA JUGA  Edarkan Obat Terlarang, Polsek Karawaci Gerebek Toko Kosmetik

Mulai dari penggunaan APBD sebesar Rp45 miliar untuk pembebasan lahan, hingga Pemkab Kolaka Utara harus mengajukan peminjaman uang ke Bank BPD Sultra sebesar Rp100 miliar lantaran alokasi APBD yang tidak mencukupi.

“Apakah Rp45 miliar itu mencukupi?,” tanya Hakim.

“Itu tidak cukup yang mulai. Kita anggarkan seperti itu hanya untuk mancing anggaran pusat agar turun yang mulia,” jawab Nur Rahman Umar.

“Bagaimana (caranya) untuk mencukupi pembukaan lahan bandara?,” tanya Hakim lagi.

“Untuk mencukupi anggaran itu kami bermohon ke Bank Sultra Rp100 miliar dan itu di cairkan,” aku Nur Rahman Umar.

Ia juga merupakan calon Bupati yang di rekomendasikan oleh partai Demokrat dan Nasdem dalam pilkada Kolaka Utara. (Hasan)