Bupati Asmar Harus Tahu Penegakan Perda di Meranti Belum Tertib Ada Pidananya loh!!!

Gambar Ilustrasi (Biro HalloPost)

MERANTI, HalloPost.com – Dilema Penegakan Peraturan Daerah (Perda) saat ini masih berlangsung rancu disebabkan oleh kurangnya kesadaran rasa tanggung jawab para pengusaha yang enggan menaati aturan berlaku di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Jumat(12/07/2024).

Sebelumnya dari Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan beberapa cara agar pihak pengusaha taat membayar pajak. Hal ini terbukti dari tahun-ketahun penerimaan pad kepulauan meranti terus meningkat.

“Alhamdulillah tahun ini (2024) PAD kita mencapai angka Rp.800 juta yang sebelumnya hanya Rp.600 juta saja. Walaupun meningkat kami akan terus maksimal serta belum ada kata puas dari kami, perlahan masyarakat sudah ada kesadaran sendiri dengan berbagai cara sosialisasi serta pendekatan kepada mereka,”ungkap Susanti selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kaban Bapenda kepada hallopost.com diruangan kantor Bapenda pada 12 juli 2024

BACA JUGA  BP Batam Harus Diisi oleh Orang Profesional, Kritik Osman Hasyim

Namun hal ini sangat beseberangan dengan izin pada bangunan tertentu untuk meningkatkan lagi pendapatan daerah. Perlu adanya campur tangan dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) merekomendasi penertiban dan mengarahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) dalam melakukan penindakan tegas.

Menurut data yang dirangkum Hallopost.com salah satunya diketahui bangunan pemasangan reklame ini di wilayah Meranti sudah mencapai kurang lebih 1000 reklame tetapi papan reklame yang memiliki izin hanya 11 saja.

“Lebih kurang seribu reklame terpasang di meranti reklame sendiri ada 2 jenis yang pertama reklame komersial dan non komersial. Tapi yang memiliki izin hanya 11 saja,”ujar Sutardi Selaku Kepala DPMPTSP pada 12 juli 2024

Hingga sampai saat ini pantauan hallopost.com reklame tersebut tetap kokoh terpasang dan belum adanya penindakan pembongkaran. Tak hanya terpasang reklame, pihak penyelenggara reklame yang tak memiliki izin mendapat orderan promosi dari perusahaan salah satunya iklan rokok.

BACA JUGA  Catatan Awal Tahun Ryan Latief tentang Produksi Nikel

Nah pidananya sendiri diatur dalam perda Reklame tahun 2015 Kepulauan Meranti berikut ulasannya.

Pada Pasal 10 Setiap badan atau orang perorangan yang menyelenggarakan/memasang reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati. Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD atau instansi terkait. Kepala SKPD atau instansi terkait wajib memberikan laporan bulanan

kepada Bupati mengenai pemberian izin da perpanjangan izin reklame yang telah dikeluarkan.

Pidana :

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat

(1), dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BACA JUGA  Massa GMPD Datangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ini Tuntutannya

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Diketahui, Hallopost belum mendapatkan informasi secara detail perubahan perda Meranti di tahun 2024, namun sedikit gambaran peraturan daerah diatas sebagai acuan dasar penindakan pihak terkait. (zikri)