BP Batam Harus Diisi oleh Orang Profesional, Kritik Osman Hasyim

Osman Hasyim, Ketua Forum Masyarakat Peduli Batam Maju saat dimintai tanggapan, Sabtu (24/1/26) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

BATAM, HalloPost.com – Aksi ratusan warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, yang mengepung Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (22/1/2026), merupakan puncak kemarahan publik atas krisis air bersih yang telah berlangsung hampir satu tahun tanpa solusi nyata.

Sejak pagi hari, massa memadati gedung Pemko Batam dan DPRD yang pada puncaknya di halaman Kantor BP Batam untuk menuntut kepastian atas hak paling mendasar, yakni akses air bersih. Situasi sempat memanas setelah muncul tudingan dari pimpinan daerah yang menyebut aksi tersebut bermuatan politik, ditambah respons pimpinan BP Batam yang dinilai arogan oleh berbagai pihak.

Respons Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam pun menuai sorotan dari beragam elemen, mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga lembaga masyarakat.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Batam Maju (FMPBM), Osman Hasyim, menegaskan bahwa aksi tersebut murni suara masyarakat yang menuntut pemenuhan kebutuhan dasar.

“Di Batam ini, masalah air memang persoalan klasik yang tidak pernah benar-benar selesai,” ujarnya, Sabtu (24/1/2026). Ia menegaskan bahwa persoalan air tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan anggaran dan teknis.

Osman menilai pernyataan Ariastuty Sirait, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, saat menghadapi demonstran beberapa waktu lalu cenderung bersifat retorik dan tidak menyentuh substansi persoalan.

Menurutnya, kebutuhan air bersih warga tidak bisa menunggu pencairan anggaran pemerintah hingga akhir tahun 2026. “Itu tidak bijak. BP Batam patut dinilai gagal dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat Batam,” tegasnya.

Ia juga menilai Batam sulit disebut sebagai kota modern dengan pertumbuhan ekonomi tinggi berbasis industri, jika persoalan mendasar masyarakat saja tidak mampu diselesaikan.

Ketua Aliansi Maritim Indonesia (ALMI) itu juga menambahkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat tidak terserap secara efektif di masyarakat Batam karena tidak menyentuh akar persoalan.

BACA JUGA  Dit Resnarkoba Polda Kepri Ungkap Pelaku Kasus Narkotika Jenis Sabu

“Persoalan tata ruang dan kehutanan sebenarnya sudah diatur jelas dalam undang-undang. Hutan lindung harus dijaga, ini demi keberlanjutan masyarakat ke depan,” ujarnya sambil menyoroti laju pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi dengan perlindungan kawasan hutan lindung, yang justru mengalami deforestasi.

Menurut Osman, Pemerintah Kota Batam, khususnya BP Batam, disinyalir telah melanggar regulasi terkait kehutanan dan tata ruang. “Hutan lindung di kawasan daerah tangkapan air justru dialokasikan kepada pihak lain. Ini jelas tidak benar,” katanya.

Menanggapi penilaian publik terkait sikap arogan pimpinan BP Batam dalam menghadapi demonstran, Osman mengaku sependapat. Menurutnya, hal itu tercermin dari kebijakan BP Batam yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Terjadi gesekan kepentingan antara Pemerintah Kota dan BP Batam, padahal tugas dan fungsi masing-masing sudah diatur jelas,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa BP Batam berfungsi mengelola, mengembangkan, dan membangun infrastruktur, sementara urusan pemerintahan berada di bawah kewenangan Pemko Batam.

“Namun sekarang sulit dibedakan. Mereka menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, tetapi juga mewakili Pemko Batam,” tambahnya.

Terkait pernyataan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar, yang merasa orator aksi menyerang secara personal, Osman justru menilai kritik tersebut wajar dalam konteks demonstrasi.

“Dalam aksi unjuk rasa, kritik keras adalah hal yang wajar, terlebih jika menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat yang gagal dipenuhi oleh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Pengusaha tersebut juga menilai terdapat ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi Batam dan realitas di lapangan. Menurutnya, akar persoalan terletak pada tidak adanya perancangan tata kelola yang baik antara BP Batam, perusahaan pengelola, maupun anak perusahaan terkait.

“Kapasitas dan kapabilitas pimpinan BP Batam dalam menjalankan tugas dan fungsinya patut dipertanyakan,” ujarnya.

Dari berbagai dinamika tersebut, Osman menilai terdapat banyak tumpang tindih regulasi. Ia pun mendorong agar jabatan Kepala dan Wakil Kepala BP Batam yang bersifat ex officio dan diisi oleh unsur Pemerintah Kota Batam dicabut.

BACA JUGA  Emas Menggila! Harga Dunia Tembus US$5.500, Investor Cari Aman

“Dengan begitu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota bisa fokus menjalankan roda pemerintahan. BP Batam harus diisi oleh orang-orang yang profesional,” pungkasnya.

Persoalan Air Mengancam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Kritik serupa disampaikan oleh Alex Manurung, mahasiswa Fakultas Ekonomi Institut Indo Baru Nasional. Menurutnya, aksi warga Tanjung Sengkuang yang memprotes krisis air bersih harus dibaca sebagai sinyal serius ancaman terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam.

Alex menilai bahwa air bukan sekadar kebutuhan domestik, melainkan faktor produksi utama dalam aktivitas ekonomi. Demisioner Koordinator Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kepulauan Riau ini menjelaskan bahwa ketidakpastian pasokan air akan berdampak langsung pada keberlangsungan UMKM, mulai dari usaha kuliner, laundry, jasa kebersihan, hingga industri rumah tangga.

Dalam kondisi krisis, pelaku UMKM dipaksa menanggung biaya ekonomi tambahan, baik melalui pembelian air dari sumber alternatif maupun pengurangan jam operasional usaha. Hal ini, menurutnya, mempersempit ruang bertahan UMKM kecil.

“Dalam teori ekonomi produksi, sebagaimana dijelaskan oleh Adam Smith dan David Ricardo, kelangkaan faktor produksi akan meningkatkan biaya dan menurunkan efisiensi. Jika air sebagai faktor produksi menjadi langka, maka harga barang dan jasa UMKM akan naik, sementara daya beli masyarakat justru tertekan,” ujarnya.

Alex menegaskan bahwa krisis air berpotensi menciptakan distorsi pasar, di mana hanya pelaku usaha bermodal besar yang mampu bertahan, sementara UMKM kecil tersingkir secara perlahan.

“Hal ini sejalan dengan kritik Karl Polanyi, bahwa ketika kebutuhan dasar sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar tanpa perlindungan negara, yang terjadi adalah peminggiran ekonomi rakyat kecil,” tambahnya.

BACA JUGA  Kasus Dugaan Penipuan Jual-beli Ruko di Mitra Raya 2 Berakhir Restoratif Justice, Begini Tanggapan PH Bos JPK

Lebih jauh, Alex mengaitkan krisis air dengan pendekatan kapabilitas (capability approach) dari Amartya Sen, yang menekankan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan nyata masyarakat untuk menjalankan aktivitas produktif.

“Bagaimana UMKM bisa produktif jika akses air saja tidak terjamin? Krisis air secara langsung membatasi kapabilitas ekonomi rakyat dan menghambat mobilitas sosial. Ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural,” tegasnya.

Dari perspektif makroekonomi, Alex mengingatkan adanya multiplier effect negatif. Ketika UMKM terganggu, serapan tenaga kerja akan menurun, pendapatan rumah tangga melemah, dan pada akhirnya konsumsi masyarakat ikut menurun.

“John Maynard Keynes menegaskan bahwa negara wajib hadir ketika kegagalan pasar terjadi. Krisis air merupakan contoh nyata kegagalan pasar sekaligus kegagalan tata kelola, sehingga intervensi negara bukan pilihan, melainkan keharusan,” katanya.

Ia juga menyinggung pemikiran Joseph Stiglitz mengenai kegagalan institusi publik, di mana ketimpangan akses terhadap sumber daya dasar akan memperlebar jurang ketidaksetaraan ekonomi.

“Jika krisis air dibiarkan, Batam berisiko mengalami paradoks pembangunan: investasi besar dan gedung-gedung megah berdiri, tetapi ekonomi rakyat justru rapuh karena kebutuhan dasarnya diabaikan,” ujar Alex.