BATAM, HalloPost.com – Kisruh pertemuan perwira Ditreskrimum Polda Kepri dengan sindikat perdagangan orang di sebuah kedai kopi terus memanas.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan angkat bicara untuk meminta Profesi Pengaman (Propam) Polda Kepri untuk tidak segera terburu-buru menyebut atas pengaduan masyarakat yang dilaporkan Chrisanctus Paschalis Saturnus, Aktifis Perlindungan HAM disimpulkan tidak memiliki bukti jangan gegabah dan cepat memutuskan.
“Kalau ada Dumas berarti ada masalah yang disampaikan oleh orang luar (masyarakat) dan tugas penyidik Propam seharusnya tidak cepat-cepat mengambil keputusan, sebab Propam memiliki fungsi tugas memeriksa, menyelidiki, dan melakukan segala delik aduan dari luar,” ujar Edi Hasibuan saat dihubungi, Senin (20/5/2024) malam.
Edi menambahkan, fungsi penyelidikan bukan hanya dari sisi terlapor diperiksa namun Propam Polda Kepri harus memanggil orang yang bersangkutan yang sering disebut sebagai pelaku perdagangan orang.
“Tidak hanya perwira saja dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Propam namun orang yang disebut oleh pelapor juga dipanggil kalau perlu cek CCTV siapa saja yang ada pada saat pertemuan itu di kedai kopi,” tegas mantan wartawan Pos Kota tersebut.
Edi menuturkan, apa yang disampaikan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani memerangi perdagangan orang perlu didukung penuh semua aparat penegak hukum dimana apa yang disampaikan sudah tepat dimana Presiden Jokowi memerintahkan untuk melawan mafia.
“Ini kan sudah ada perintah Presiden Jokowi agar memerangi perdagangan orang perlu didukung penuh semua aparat penegak hukum dan apa yang disampaikan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani sudah tepat yakni bukan berkompromi dan mencari keuntungan pribadi maupun instansi penegak hukum,” tutup Edi.
Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani Senin siang mengatakan, pertemuan antara penegak hukum Ditreskrimum Polda Kepri dengan salah satu sindikat perdagangan manusia JH disalah satu kedai dinilai tidak etis dimana Presiden Jokowi menyatakan perang atas mafia yang dinilai tidak bertanggung jawab.
“Itu kan gak etis dan seakan-akan mencari keuntungan dimana harga diri seorang penegak hukum malah asik duduk di warung kopi sama pelaku sindikat perdagangan dan tidak melakukan intruksi Presiden untuk memerangi perdagangan manusia,” ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada awak media saat dihubungi, Senin (20/5/2024) siang.
Benny menambahkan, pihaknya meminta kepada awak media, masyarakat yang melihat mendengar bisa merekam serta mendokumentasikan pertemuan siluman agar segera melaporkan ke BP2PMI atau kirim langsung ke Istana Presiden laporan-laporan tersebut.
“Saya meminta kepada awak media, masyarakat yang melihat mendengar bisa merekam serta mendokumentasikan pertemuan siluman agar segera melaporkan ke BP2PMI atau kirim langsung ke Istana Presiden laporan-laporan tersebut,” tutup Benny. (RK)














