“Lalu Indonesia dapat apa? Semua perusahaan tambang milik asing, kecuali PT. Antam”
JAKARTA, HalloPost.com – Kalimat di atas jadi muqaddimah sorotan seorang Ryan Latief menafsirkan mimpinya tentang masa depan Indonesia dalam mengelola aset tanah air, berupa sumber daya alam di bidang pertambangan.
Tahun 1968 Pemerintah Indonesia dan PT. International Nikel Indonesia (PT. Inco) melakukan penandatanganan Kontrak Karya untuk konsesi berjangka 30 tahun sejak dimulainya produksi komersial. Sebanyak 61% sahamnya dimiliki Inco Limited.
Tahun 1970, sebanyak 50 ton sampel pertama dari bijih Sulawesi dikirim ke fasilitas penelitian Inco di Port Colborne, Ontario, Kanada. Percobaan di fasilitas peleburan reduksi baru menunjukkan bahwa bahan dari Sorowako bisa diolah.
Tahun 1973, pembangunan fasilitas pengolahan pyrometalurgi satulini di Sorowako.
Hingga saat ini perusahaan ini masih beroperasi dan melakukan aktifitas panambangan di Bumi Batara Guru, Luwu Timur.
Ini Artinya, sudah puluhan tahun perusahaan ini beroperasi. Tak sedikit putra daerah Luwu Timur menimbah ilmu dan bekerja di perusahaan tambang PT. Inco.
Terlibatnya partisipasi putra Luwu Timur di penambangan PT. Inco saat ini berganti nama PT. Vale.
Ryan Latief, CEO PT. Global Nikel Indonesia (GNI), mengatakan merasa sudah saatnya putra asal Luwu Timur bisa terlibat lebih aktif dalam mengolah kekayaan alam daerahnya, Luwu Timur.
“Kekayaan Alam Luwu Timur berupa potensi tambang Nikel akan di kelola sendiri oleh putra daerah JV PT. GNI dan BUMD PT. Nusa Timur Energi (NTE). Sudah saatnya daerah kita di Luwu Timur Kita Kelola dengan Sumber Daya Manusia Sendiri,” kata Ryan Latief, Beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hal itu dilakukan tentu dengan kompetensi Tenaga Ahli yang telah di Miliki oleh PT. GNI yang sudah puluhan tahun menimba Ilmu dan bekerja di PT. Inco.
“Sudah saatnya putra daerah mengelola kekayaan alamnya sendiri dan memperdayakan pengusaha pengusaha lokal di Luwu Timur, terutama Para Pekerja di Tanah Luwu sesuai dengan Isi Undang-undang Omnisbuslaw bahwa pengusaha daerah dan pekerja daerah harus dapat di berdayakan dan mengelola daerahnya sendiri dan menjalin kerja sama,” jelas Ryan Latief.
Dia mengungkapkan, rencana JV PT. Global Nikel Indonesia dengan BUMD PT. NTE Luwu Timur akan membangun tahap awal smelter kapasitas 1 juta metrik ton Fero Nikel.
Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki kekayaan alam. Bahkan beberapa kekayaan alam Indonesia tak dimiliki oleh negara lain. Seperti emas, gas alam, batubara hingga lautan. Kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai daerah Indonesia.
Jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah.
“Itu perkiraan nilai cadangan terbukti dari minyak, gas, batubara, tembaga, emas, nikel, perak dan seterusnya dengan asumsi tidak ditemukan cadangan baru lagi. Ini yang ketemu saja di perut bumi, nilainya saat ini sekitar Rp 200 ribu triliun,” ungkap pengamat energi, Kurtubi.
Ryan Latief mengatakan, mengapa bukan bangsa sendiri yang mengelolanya, menambang sendiri produksi sendiri dan jual sendiri. Lalu untuk teknologi kita Kombinasi dengan yang memiliki teknologi terbarukan.
“Untuk Founders di kolaborasikan dengan perbankan Indonesia, perbankan asing tentunya dengan jaminan dari pemerintah melalui seleksi yang ketat,” katanya.
“Intinya tongkat komando itu tetaplah merah putih,” singkatnya lagi.
Meledaknya tungku smelter Nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT IMMIP Kab Morowali Sulawesi Tengah mendapat kecaman dari sejumlah pihak.
Kejadian yang menewaskan sedikitnya 19 orang karyawan tersebut bukan merupakan kejadian yang pertama sehingga memantik beragam komentar pedas pada perusahaan tambang yang saham mayoritas nya di miliki oleh perusahaan asal cina tersebut.
Wakil Ketua Umum Serikat Pekerja Buruh Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KEP SPSI ) Ryan Latief saat di hubungi mengatakan sangat menyesalkan insiden tersebut, pasalnya menurut Ryan, selama ini perusahaan asing asal Cina tersebut kurang memperhatikan keselamatan pekerjanya dan cenderung hanya mementingkan keuntungan perusahaan semata.
“Smelter di Morowali khususnya milik perusahaan Cina itu safety bukan hal utama karena yang menjadi fokus utama mereka hanya cuan dan seakan nyawa tidak ada nilainya bekerja di sana,” tegas Ryan Latief (28/12).
Ryan melanjutkan, pihak nya mendorong pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap Perusahaan asing yang tidak memenuhi standart keselamatan kerja dan kurangnya tanggap darurat dari pihak perusahaan yakni dengan mencabut izin usahanya.
“Kami Sangat menyesalkan kejadian itu dan ini harus ada sanksi keras dari Kementerian, Sanksi tegas yang saya maksud kalau melihat jumlah korbannya ya pabrik ini sudah seharusnya ditutup,” tambahnya.
“Apapun alasannya alangkah lebih bijaksana bila kekayaan kita di kelola anak negeri sendiri demi kemajuan Indonesia,” tutup Ryan Latief
Editor : Ali Saragih














