PALEMBANG, HalloPost.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Setuasi Terkini(LSM PST) melaksanakan aksi demo terkait ada dugaan korupsi di dinas Pemerintah provinsi Sumatra Selatan, Kejati Sumsel, Jumat (05/12/2023).
Usai orasi, Ketua umum PST, Alex kazjuda yang didampingi oleh Dian HS menjelaskan jika kegiatan itu berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta dalam upaya mengawal Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang “Good Governance and Clean Government” sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Berdasarkan hasil monitoring dari Lembaga kami terkait 2 Instansi Dinas pada 2 Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang,” ucap Alex.
Masih Kata Alex, Dalam hal tersebut kami selaku pengawasan dari kontrol sosial terkait penggunaan keuangan Negara yang mana bermaksud untuk mengadakan aksi damai sekaligus sebagai pelapor terkait adanya indikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Adapun penjelasan terkait indikasi dugaan-dugaan dari Lembaga kami antara lain :
“Rincian Belanja SKPD Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2023 dan 2022, dalam hal ini hasil pantauan kami, yang mana beberapa kegiatan tersebut diduga kuat adanya penyalahgunaan keuangan negara yang memicu potensi kebocoran KAS Negara yang cukup signifikan,” beber Alex.
Selain itu, kata Alex lagi, hal ini kami dari Lembaga Pemerhati Situasi Terkini bermaksud untuk melaporkan terkait adanya indikasi dugaan tindak pidana KKN pada kegiatan yang dikelolah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dan 2023, Adapun Rincian Belanja SKPD tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Tahun 2023, Rp56.860.923.514,-
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Tahun Anggaran 2023, Rp59.823.943.150,-
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Tahun 2023 Rp40.014.718.100,-
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Alokasi Tahun 2022 Rp243.300.163.490,-
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Tahun 2022 Rp77.772.147.050,-
6. Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, Alokasi Tahun 2023 Rp376.501.085.435,-
7. Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat laik fungsi bangunan gedung, Alokasi Tahun 2023 Rp23.472.130.052,-
8. Program Pengembangan Jasa Kontruksi, Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi, Alokasi Tahun 2023 Rp2.340.671.201,-
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Alokasi Tahun 2023 Rp2.184.063.162,-
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Alokasi Tahun 2023 Rp36.206.167.640,-
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Alokasi Tahun 2023 Rp5.054.129.020,-
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Alokasi Tahun 2023 Rp7.229.181.140,-
13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Alokasi Tahun 2023 Rp12.317.348.410,-
14. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Tahun 2023 Rp133.547.959.536,-
15. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Alokasi Tahun 2023 Rp811.339.000,-
16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Tahun 2023 Rp24.325.000,-
TUNTUTAN:
1. Meminta Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan beserta Jajarannya untuk mengecek secara langsung Rincian Belanja SKPD Rutin Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, demi guna mengungkap kasus besar yang ada di kota Palembang.
Yang mana sangat kami Duga kuat banyaknya ketidak wajaran pada anggaran serta terjadi indikasi KKN/Nepotisme pada Rincian Belanja SKPD di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
Di Bawah Kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi Yang baru ini, kami laporan kami ini di ungkap secara terang benderang sampai ke akar-akarnya mengingat dana yang dikeluarkan oleh Negara cukup besar.
Meminta Kejati Sumsel beserta jajarannya panggil dan periksa Kepala Dinas Beserta kroni-kroni yang terlibat dalam pertanggung jawaban kegiatan-kegiatan tersebut diatas.
Dalam hal ini kami menyakini dan memastikan dari item-item kegiatan tersebut diatas di duga kuat adanya pertanggungjawaban yang fiktif.
Hasil kalkulasi jumlah seluruh kegiatan mulai dari tahun 2022 dan 2023 terkait Rincian Belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Mencapai Rp1.091.949.630.900,- dari angka tersebut yang mana kami dari pemerhati situasi terkini menyakini dan menduga kuat potensi untuk adanya tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pelembang cukup besar.
2. Dalam hal ini kami juga meminta pihak Kejati Sumsel Beserta Jajarannya untuk memeriksa harta kekayaan dari Jajaran Pejabat yang menduduki posisi strategis pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang.
Tangkap dan Penjarakan Koruptor. Dana DAK SMP Negeri di Kabupaten Banyuasin Tahun 2023, dalam hal ini hasil pantauan kami yang mana beberapa kegiatan tersebut diduga kuat adanya penyalahgunaan keuangan negara yang memicu potensi kebocoran KAS Negara yang cukup signifikan dan kegiatan-kegiatan tersebut di swakelola kan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
Dalam hal ini cukup jelas kegiatan yang mencapai Miliaran rupiah namun dikendalikan oleh Dinas, dalam hal ini kami dari Lembaga Pemerhati Situasi Terkini bermaksud untuk melaporkan terkait adanya indikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi,Nepotisme/KKN pada kegiatan yang dikelolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, Adapun sekolah – sekolah tersebut antara lain sebagai berikut:
1. SMPN 2 Karang Agung Ilir dengan Dana Rp1.570.000.000,-
2. SMPN 2 Air Salek, Dengan Dana Rp1.890.000.000,-
3. SMPN 4 Muara Sugihan Dengan Dana Rp3.626.000.000,-
4. SMPN 1 Betung I, Dengan Dana Rp2.138.000.000,-
5. SMPN 2 Banyuasin III Dengan Dana Rp1.465.000.000,-
6. SMPN 2 Sembawa, Dengan Dana Rp1.152.000.000,-
7. SMPN 3 Pulau Rimau, Dengan Dana Rp6.038.000.000,-
8. SMPN 3 Tungkal Ilir, Dengan Dana Rp2.910.000.000,-
9. SMPN 5 Banyuasin III, Dengan Dana Rp2.175.000.000,-
10. SMPN 3 Rantau Bayur, Dengan Dana Rp2.458.000.000,-
11. SMPN 4 Banyuasin III, Dengan Dana Rp785.000.000,-
12. SMPN 2 Muara Telang, Dengan Dana Rp2.660.000.000,-
13. SMPN 1 Air Kumbang, Dengan Dana Rp1.105.000.000,-
14. SMP Muhammadiyah I Muara Padang, Dengan Dana Rp1.425.000.000,-
TUNTUTAN:
1. Vana mana hasil pantauan kami dilapangan kegiatan tersebut yang mencapai Miliaran Rupiah.
Yang mana hasil pantauan kami di lapangan kegiatan tersebut yang mencapai Miliaran Rupiah tersebut dikerjakan secara swakelola oleh Kepala Sekolah dalam hal tersebut sudah cukup jelas yang mana semestinya kegiatan yang cukup besar tersebut harus di tenderkan akan tetapi kegiatan tersebut diswakelola kan, ini merupakan sudah cukup jelas adanya penyalahgunaan wewenang.
Adanya dugaan praktek pemberian Fee pada oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
2. Dari hasil pantauan kami di lapangan yang mana kegiatan tersebut tidak banyak yang tidak sesuai.
Meminta pihak Kejati Sumsel panggil Kepala Sekolah dan Ketua Kelompok Swakelola Kegiatan tersebut.
Meminta Kejati Sumsel Panggil dan Periksa Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
“Panggil dan Periksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banyuasin. Dan Kegiatan tersebut diduga adanya pengarahan toko bangunan untuk pembelian material barang yang dibutuhkan, dalam hal ini kami meminta pihak Kejati Sumsel untuk juga dapat memeriksa dan mengkroscek nota – nota pembelian bahan material yang dibutuhkan tersebut. Tangkap dan Penjarakan Koruptor,” ujarnya.
Aksi Demo oleh LSM PST diterima baik oleh pihak Kejati yang diwakili kasi Intel fungsional Kejati Sumsel Sunan, dan bilamana surat atau berkas masuk ke PTSP Kejati Sumsel akan ditindaklanjuti dan akan disampaikan kepimpinan kami,”Pungkasnya. (Bunyamin)














