LSM PSR Minta Kejati Sumsel Usut Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Kota Palembang

Yudhi, selaku Koordinator Lapangan Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Suara Rakyat (LSM PSR) saat memberikan surat laporan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Rabu 16 Agustus 2023, (Bunyamin).

PALEMBANG, HalloPost.com – Mendesak pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Suara Rakyat (LSM PSR) di kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam rangka menyuarakan aspirasi mendukung Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi terkhusus di Provinsi Sumsel.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pendidikan di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada, Rabu (16/08/2023 ) dan memastikan akan kembali menyampaikan aksi unjuk rasa season 2 di Kejati Sumsel pada tanggal 28 Agustus 2023.

Hal ini sebagaimana terlihat di lapangan, Hanafi alias “Aan Pirang” selaku Ketua DPW LSM Pembela Suara Rakyat yang didampingi Yudhi, selaku Koordinator Lapangan turut menjelaskan bahwa aksi kali ini digelar di Kantor Kejati Sumatra Selatan.

Selain itu PSR juga melaporkan adanya dugaan indikasi suap menyuap atau menerima uang pelicin terkait pelantikan sebanyak 128 Kepala Sekolah tingkat TK, SD, SMP Kota Palembang di bulan September 2022 lalu.

“LSM Pembela Suara Rakyat (PSR) dalam hal ini berdasarkan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum baik lisan dan tulisan sebagainya secara bertanggung jawab dan berpedoman pada peraturan pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi serta berpegang teguh pada UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20/2001 UU maka PSR menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan Aspirasi Pendapat di muka umum dihalaman depan gedung Kejati Sumsel,” ucap Aan.

BACA JUGA  PDIP Simalungun Buka Penjaringan Bupati Simalungun: Yan Santoso Purba dan Wesly Silalahi Akan Mendaftar ke PDIP

Selain itu, Aan juga mengatakan jika Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang maka LSM PSR menyatakan yaitu :

– Meminta Kajati Sumsel segera memerintahkan Asisten Tindak Pidana Khusus dan Asisten Intelijen :

1. Segera Tangkap Mantan Kadisdik kota Palembang berinisial

Mr Z( Zulianto) dan dua orang perpanjangan tangannya

Berinisial Mr Mj dan Mrs Wy (Maju Simanjuntak dan Wahyuni) dugaan penyalahgunaan wewenang dan (gratifikasi) menerima (uang pelicin ) pengkondisian jabatan Kepala Sekolah terkait pelantikan 128 kepala sekolah tingkat TK, tingkat SD dan tingkat SMP kota Palembang pada bulan September 2022.

BACA JUGA  DPD KNPI Simalungun Laksanakan Musda di Gedung MUI Simalungun

Segera tangkap Kepala BKD Kota Pelembang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan pengkondisian terbit SK sebanyak 132 (Berkembang 4 SK) terkait pelantikan 128 Kepala sekolah tingkat TK, SD, SMP Kota Palembang pada September Tahun 2022 lalu.

Juga kami minta Kejati Sumsel segera memerintahkan asisten tindak pidana korupsi dan asisten Intelijen segera periksa dan usut hingga tuntas :

1. Periksa Rekening Pribadi inisial “Mr MJ dan inisial Mrs Wy”

2. Periksa Rekening Bendahara Yayasan PGRi Provinsi Sumsel (mr wy) sebagai bendahara.

3. Periksa Juga Rekening Bendahara MKKS SMP Kota Palembang Sebelum Tanggal dan Bulan dilaksanakan Pelantikan “September Tahun 2022” (mrs wy) sebagai Pengurus mkks.

BACA JUGA  Mall Pelayanan Publik Kepulauan Meranti Resmi Diluncurkan, Dorong Reformasi Layanan Terpadu

4. Periksa Rekening Mantan Kepala Sekolah SMP N. 19 PLG ( mr mj ) Saat Masih memegang Jabatan Kepala Sekolah smpn. 19 Kota Palembang (sebelum Tgl bulan Pelantikan KS dilaksanakan).

Ditempat yang sama, Burnia selaku staf Kejati Sumsel, saat menemui massa pendemo menuturkan jika dirinya menyambut baik LSM PRS Sumsel.

“Bila surat atau laporan yang masuk ke PTSP akan ditindak lanjuti dan akan disampaikan dengan atasan,” pungkasnya.

Bunyamin