BPK Ungkap Rp8,1 Milyar Dari 78 Penerima Hibah Biro Kesra Setda Provinsi Kepri Belum Serahkan Pertanggungjawaban

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri (Foto: HalloPost.com)

KEPRI, HalloPost.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepulauan Riau dapati pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah tahun anggaran 2021 di beberapa OPD Provinsi Kepulauan Riau belum tertib.

Hal tersebut salah satunya di Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riu pada tahun anggaran 2021 merealisasi belanja hibah sebesar Rp29.252.500.000,00.

”Terdapat 78 penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah sebesar Rp8.185.000.000,00. (Delapan Milar Seratus Delapan Puluh Lima Juta rupiah),” dituliskan BPK Perwakilan Provinsi Kepri dalam LHP tahun 2021.

Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik BPK Perwakilan Kepulauan Riau.

Saat dihubungi HalloPost.com, Kepala Biro Kesra, Ayub mengatakan bahwa 78 Penerima Hibah tersebut sudah ditindak lanjuti dengan menyurati kepada yang belum memberikan Laporan Pertanggungjawaban.

“Sudah kami surati bahkan sudah tiga kali dan sudah ada beberapa yang sudah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban, dan sudah dilaporkan ke Inspektorat juga,” jelas Ayub kepada media ini, Senin (2/1/2023).

Saat ditanyakan berapa yang sudah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban, Ayub tidak ingat dan mengatakan akan menanyakan ke pada stafnya.

“Kalau berapanya nanti saya tanyakan staf saya,” ujar Kabiro Kesra Provinsi Kepri tersebut.

Ayub juga menjelaskan, jika tidak ada memberikan Laporan Pertanggungjawaban, maka sesuai dengan Pergub tidak akan diberi bantuan selama dua tahun berturut-turut sesuai Pergup.

“Apabila mereka tidak menyerahkan laporan mereka akan kita blacklist selama Dua tahun sesuai Pergup dan kalau mereka meminta bantuan tidak akan dikasih,” jelasnya lagi.

Ayub juga akan memberikan data rekapan yang sudah memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada HalloPost.com.

“Berapa banyaknya nanti saya cek, In Sya Allah,” ucapnya melalui telpon seluler.

Selang beberapa jam kemudian, media ini menanyakan kembali data tersebut melalui pesan WhatsApp, Ayub mengatakan masih direkap staf. Namun, sampai berita ini dipublikasi, Ayub belum juga memberikan data tersebut.

“Sedang direkap staf Pak,” kata Kabiro Kesra, Senin (2/1/2023) sore.

Sesuai dengan peraturan gubernur disebutkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan hibah disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (Red)

BACA JUGA  Proses Laporan LSM KPK Nusantara Palembang di Kejagung RI Dilimpahkan ke Kejati Sumsel