ACEH SINGKIL, HallopPost.com – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh menyoroti secara serius kondisi sejumlah kendaraan operasional milik Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, khususnya kendaraan yang diperuntukkan bagi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit melalui program pengasapan atau fogging. (20/11/2026).
Ketua ALAMP AKSI Provinsi Aceh, Mahmud Padang, angkat bicara setelah melihat langsung kondisi kendaraan dinas yang terparkir di lingkungan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil. Kondisi fisik sejumlah kendaraan tersebut dinilai memprihatinkan dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola aset daerah, efektivitas penggunaan anggaran pemeliharaan, serta tanggung jawab pemerintah dalam memastikan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat berada dalam kondisi layak operasional.
Berdasarkan dokumentasi foto yang diperoleh pada (kamis, 19/11/26), terlihat sejumlah kendaraan operasional, termasuk kendaraan yang bertuliskan Dinas Kesehatan dan satu unit Toyota Hilux dengan identitas kendaraan fogging, menunjukkan kondisi fisik yang kurang terawat. Salah satu kendaraan minibus tampak mengalami korosi dan kerusakan cat yang cukup luas pada bagian bodi, sementara kendaraan operasional lainnya juga memperlihatkan tanda-tanda penurunan kondisi fisik.
Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan estetika kendaraan dinas. Lebih jauh, keadaan ini patut menjadi perhatian karena kendaraan operasional kesehatan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk upaya pengendalian penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa.
Mahmud Padang menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Menurut perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas tidak cukup hanya dibuktikan melalui dokumen administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah juga harus mampu menunjukkan hasil nyata berupa aset yang terpelihara, berfungsi, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
”Ketika anggaran pemeliharaan kendaraan dinas dialokasikan melalui APBD, maka masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana anggaran tersebut digunakan dan sejauh mana hasilnya dapat dilihat secara nyata. Jangan sampai administrasi anggaran terlihat baik di atas kertas, tetapi kondisi aset di lapangan justru memperlihatkan fakta yang mengecewakan,” tegas Mahmud Padang.
ALAMP AKSI menilai perlu dilakukan penelusuran secara objektif terhadap besaran anggaran pengadaan, pemeliharaan, perawatan, serta biaya operasional kendaraan dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.
Namun demikian, organisasi ini menegaskan bahwa penilaian mengenai dugaan penyimpangan anggaran harus didasarkan pada dokumen resmi, hasil pemeriksaan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam pendekatan manajemen aset pemerintah, kondisi fisik kendaraan merupakan salah satu indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pemeliharaan barang milik daerah.

Pemeliharaan aset seharusnya dilakukan secara terencana melalui pemeriksaan berkala, pencatatan riwayat perawatan, pengendalian biaya, serta evaluasi usia ekonomis kendaraan.
Secara konseptual, terdapat beberapa aspek yang harus menjadi perhatian:
Efektivitas anggaran: Apakah alokasi biaya pemeliharaan kendaraan sebanding dengan kondisi dan tingkat kelayakan kendaraan?
Akuntabilitas keuangan: Apakah seluruh pengeluaran pemeliharaan didukung bukti transaksi dan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan?
Efisiensi pengelolaan aset: Apakah biaya perawatan telah digunakan secara optimal untuk mempertahankan fungsi kendaraan?
Kinerja pelayanan publik: Apakah kendaraan operasional tersebut masih mampu mendukung kegiatan pelayanan kesehatan secara efektif?
Pengawasan internal: Apakah terdapat pemeriksaan berkala terhadap kondisi kendaraan dan pelaksanaan pemeliharaannya?
Apabila terdapat ketidaksesuaian antara realisasi anggaran pemeliharaan dengan kondisi fisik aset, hal tersebut harus menjadi objek evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
ALAMP AKSI memandang bahwa persoalan ini perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi, bukan sekadar kritik terhadap kondisi kendaraan yang sudah tua atau mengalami kerusakan.
Secara khusus, keberadaan kendaraan fogging memiliki keterkaitan dengan program pengendalian penyakit yang ditularkan melalui vektor, termasuk Demam Berdarah Dengue (DBD).
Dalam perspektif kesehatan masyarakat, pengendalian DBD membutuhkan pendekatan terpadu yang meliputi pemberantasan sarang nyamuk, surveilans epidemiologi, edukasi masyarakat, serta pengendalian vektor sesuai indikasi dan pedoman kesehatan.
Kendaraan operasional yang mendukung kegiatan fogging harus berada dalam kondisi layak dan siap digunakan ketika dibutuhkan. Ketidakoptimalan sarana operasional berpotensi menghambat mobilitas petugas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil perlu memastikan bahwa kendaraan tersebut bukan hanya tercatat sebagai aset pemerintah, melainkan benar-benar berfungsi mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Atas kondisi tersebut, ALAMP AKSI Provinsi Aceh menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, khususnya Dinas Kesehatan, agar:
Membuka informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran pemeliharaan seluruh kendaraan dinas operasional kesehatan dalam beberapa tahun anggaran terakhir.
Menjelaskan riwayat pemeliharaan, biaya perbaikan, serta kondisi terkini kendaraan fogging dan kendaraan operasional lainnya.
Melakukan pemeriksaan fisik dan evaluasi kelayakan seluruh kendaraan dinas yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan.
Menjelaskan apakah terdapat kendaraan yang tidak lagi layak operasional, tetapi masih tercatat sebagai kendaraan aktif dalam administrasi aset daerah.
Memastikan kesesuaian antara dokumen pembayaran pemeliharaan dengan pekerjaan perawatan yang benar-benar dilaksanakan.
Meminta Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil melakukan audit atau pemeriksaan khusus apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran dan aset.
Mendorong keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang rakyat digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan.
JANGAN SAMPAI UANG RAKYAT HANYA HABIS DI ATAS KERTAS
Mahmud Padang menegaskan bahwa kritik yang disampaikan ALAMP AKSI merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, pejabat publik harus memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
”Jangan sampai anggaran pemeliharaan kendaraan dinas terus dialokasikan setiap tahun, tetapi kondisi kendaraan justru memperlihatkan keadaan yang memprihatinkan. Kami tidak ingin berspekulasi atau menuduh tanpa bukti, tetapi kami ingin memastikan apakah anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi dan pekerjaan di lapangan. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya melalui laporan administrasi, melainkan juga melalui hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas Mahmud.
Ia juga menyampaikan bahwa ALAMP AKSI akan mendorong proses klarifikasi dan permintaan informasi resmi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil serta instansi pengawasan terkait.
Apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti awal adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran atau indikasi penyimpangan, ALAMP AKSI menyatakan akan mendorong penyampaian laporan kepada aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
ALAMP AKSI Provinsi Aceh mengingatkan bahwa pengelolaan kendaraan dinas bukan sekadar urusan administrasi aset, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Pemerintah daerah harus mampu membuktikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat, terutama dalam sektor kesehatan yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat luas.
Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah yang bekerja dengan benar. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bukti bahwa pemerintah memiliki komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
ALAMP AKSI Provinsi Aceh menegaskan: uang rakyat harus menghasilkan pelayanan, bukan sekadar laporan pertanggungjawaban.
Pihak media berusaha mengkonfirmasi ke Plt kepala dinas kesehatan, namun tidak ada jawaban sampai berita ini diterbitkan.














