BATAM  

Imigrasi Batam Tegaskan Penerbitan Paspor Sesuai SOP, Komitmen Pencegahan TPPO Tetap Diperkuat

Kantor Imigrasi Bengkong, Kota Batam. Foto: Hallopost

BATAM, HalloPost.com – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menegaskan bahwa proses penerbitan paspor terhadap pemohon yang dikaitkan dengan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah melalui mekanisme pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan internal terhadap dokumen dan tahapan permohonan paspor yang bersangkutan.

Kasi Humas Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan internal, permohonan paspor diajukan melalui aplikasi M-Paspor dan diproses sesuai mekanisme pelayanan keimigrasian.

Dari pemeriksaan terhadap berkas dan proses permohonan, pihaknya menyatakan belum menemukan bukti atau fakta yang menunjukkan adanya kerja sama antara pemohon maupun calo dengan petugas Imigrasi dalam penerbitan paspor tersebut.

“Dalam proses permohonan, yang bersangkutan juga telah memberikan keterangan dan menandatangani surat pernyataan bahwa paspor yang diterbitkan tidak akan digunakan untuk bekerja di luar negeri,” demikian penjelasan pihak Imigrasi Batam.

Kharisma juga menyebutkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi pada saat pelayanan, tidak diperoleh informasi atau bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa permohonan paspor tersebut diajukan dengan tujuan bekerja ke luar negeri secara nonprosedural.

Terkait domisili pemohon yang tidak tercatat sebagai penduduk Kota Batam, pihaknya menjelaskan bahwa perbedaan domisili tidak secara otomatis menjadi alasan penolakan permohonan paspor. Sepanjang persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi dan tidak terdapat dasar hukum maupun hasil pemeriksaan yang menjadi alasan penolakan, permohonan tetap dapat diproses sesuai ketentuan.

BACA JUGA  Sidang Kedua UU TNI, Mahasiswa Batam Akan Berangkat Pekan Ini

Meski demikian, Imigrasi menegaskan bahwa pemeriksaan, verifikasi, dan pendalaman tetap dilakukan terhadap permohonan yang memiliki indikasi atau keterangan yang memerlukan klarifikasi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan TPPO dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Penolakan permohonan paspor, menurutnya, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain persyaratan yang tidak sesuai atau tidak lengkap, pemberian keterangan yang tidak benar, maupun indikasi tertentu yang didukung hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang disampaikan kepada HalloPost, Kharisma menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam penerbitan paspor yang dipersoalkan.

Prosedur Pengambilan Paspor Dijelaskan

Selain menjelaskan proses penerbitan, Kharisma turut memaparkan ketentuan pengambilan paspor yang telah selesai diproses di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Ia menyebutkan bahwa tata cara pengambilan paspor mengacu pada Pasal 25 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta standar pelayanan publik yang berlaku.

BACA JUGA  Ketua DPRD Batam Nuryanto Pimpin RDPU Lanjutan Bahas Pelebaran Jalan Tembesi Tower

Menurut penjelasan tersebut, paspor dapat diambil langsung oleh pemohon dengan menunjukkan tanda terima berupa resi pengantar wawancara, bukti pembayaran paspor, dan identitas diri yang sah.

Pengambilan juga dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan kekeluargaan dan tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK). Dalam mekanisme ini, pengambil wajib menunjukkan tanda terima, fotokopi KK, serta identitas diri yang sah.

Sementara itu, apabila pengambilan diwakilkan kepada pihak lain yang tidak tercatat dalam satu KK dengan pemohon, diperlukan tanda terima, surat kuasa resmi dari pemohon, dan identitas diri pihak yang mengambil paspor.

Ketentuan tersebut, sebagaimana dijelaskan pihak Imigrasi, ditujukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen negara milik masyarakat sekaligus memastikan proses penyerahan paspor berjalan sesuai prosedur.

Dugaan TPPO Menjadi Perhatian

Di sisi lain, dugaan TPPO yang berkembang beberapa waktu terakhir turut menyeret kisah seorang perempuan berinisial SN yang disebut gagal berangkat, sementara temannya berinisial W dikabarkan tetap berangkat untuk bekerja ke Malaysia melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam menuju Bandara Ipoh pada bulan sebelumnya.

BACA JUGA  Peringati Hari Hemofilia se - Dunia, Lantamal IV Batam Gelar Aksi Peduli Hemofilia

Dalam keterangannya, Imigrasi Batam menyatakan bahwa proses administrasi paspor di Unit Layanan Paspor (ULP) Bengkong, mulai dari pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor hingga pengambilan dokumen, telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Klarifikasi Imigrasi menjadi bagian penting dalam menjelaskan mekanisme pelayanan paspor sekaligus memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan internal yang telah dilakukan. Apabila ditemukan bukti baru terkait dugaan perekrutan nonprosedural atau TPPO, informasi tersebut tetap perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.

Imigrasi Batam menegaskan bahwa pelayanan paspor dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan pemeriksaan dan verifikasi sebagai bagian dari upaya menjaga tertib administrasi keimigrasian serta mendukung pencegahan TPPO dan TPPM.