BATAM, HalloPost.com – Dugaan adanya celah dalam proses pengurusan dokumen perjalanan calon pekerja migran Indonesia (PMI) di Batam kembali mencuat. Setelah sebelumnya Imigrasi Batam menyatakan tidak menemukan bukti adanya kerja sama antara pemohon atau calo dengan petugas dalam penerbitan paspor, sejumlah pertanyaan penting terkait pengambilan paspor justru belum memperoleh jawaban.
Persoalan ini menjadi penting karena kasus yang ditelusuri HalloPost tidak berdiri semata pada proses penerbitan paspor. Sebelumnya, terdapat informasi mengenai seorang calon PMI berinisial SN, warga ber-KTP Sukabumi, Jawa Barat, yang mengurus paspor di Batam dan disebut akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja di sektor hiburan malam atau PUB.
SN kemudian memutuskan membatalkan keberangkatannya dengan alasan ragu jika nantinya tiba disana tidak menjamin pekerjaan dan keselamatannya, hingga SN memutuskan tidak berangkat ke Malaysia.
Dalam perkembangannya, muncul dugaan tekanan dan permintaan pembayaran sebesar Rp7,6 juta. Paspor milik SN juga disebut masih berada di pihak yang sebelumnya membantu proses keberangkatannya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan lebih jauh mengenai bagaimana pihak lain dapat menguasai atau mengambil paspor milik pemohon apabila paspor tersebut telah selesai diterbitkan.
Sebelumnya, Humas Imigrasi Batam Kharisma Rukmana menyampaikan bahwa permohonan paspor SN diajukan melalui aplikasi M-Paspor dan seluruh tahapan pelayanan disebut telah berjalan sesuai mekanisme.
Imigrasi juga menyatakan tidak menemukan bukti atau fakta yang menunjukkan adanya kerja sama antara pemohon atau calo dengan petugas Imigrasi dalam proses penerbitan paspor.
Namun, jawaban tersebut belum secara spesifik menjelaskan persoalan yang kemudian dikonfirmasi kembali HalloPost, yakni mengenai mekanisme pengambilan paspor apabila dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai pengurus dokumen.
Pada Rabu (29/9/2026), HalloPost kembali meminta penjelasan kepada Imigrasi Batam bagaimana mekanisme apabila paspor diambil oleh pengurus dokumen paspor di kantor Imigrasi tanpa surat kuasa, apakah pihak Imigrasi tetap memberikan paspor tersebut? Atau adakah mekanisme lain selain menggunakan surat kuasa yang memungkinkan pengurus dokumen mengambil paspor milik pemohon?
Pertanyaan tersebut dinilai penting untuk menguji bagaimana mekanisme pengamanan dokumen perjalanan diterapkan, khususnya dalam kasus yang memiliki indikasi berkaitan dengan perekrutan calon PMI.
Namun hingga berita ini dipublikasikan pada Selasa (6/10/2026), Imigrasi Batam belum memberikan jawaban atas konfirmasi lanjutan tersebut.
Sebelumnya, SN juga menjelaskan kepada HalloPost bahwa di Imigrasi Batam saat pembuatan paspor tidak sedikitpun ada kendala dan tidak di persulit.
“Cuma ditanya baru buat paspor ya?, iya baru, cuma di foto gitu aja, gak ada kesulitan,” kata SN kepada HalloPost, Senin (21/9/2026)
Selain itu juga saat dimintai keterangan terkait memberikan kuasa pengurusan paspor di imigrasi Batam, SN mengatakan tidak menggunakan surat kuasa. “Tidak pakai surat kuasa, kan semua yang urusan EK, jadi pas datang langsung foto aja,” ucapnya lagi.
Tidak adanya jawaban spesifik terhadap pertanyaan mengenai pengambilan paspor membuat persoalan ini tidak lagi sebatas masalah administrasi penerbitan dokumen.
Sebab, apabila benar terdapat pihak lain yang dapat mengambil paspor pemohon tanpa mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, maka publik berhak mengetahui bagaimana prosedur tersebut diterapkan dan siapa yang dapat diberikan kewenangan mengambil dokumen perjalanan milik seseorang.
Terlebih, kasus yang ditelusuri HalloPost berkaitan dengan dugaan perekrutan calon PMI untuk bekerja di Malaysia secara nonprosedural.
Dalam konteks pencegahan TPPO, penguasaan paspor oleh pihak lain merupakan salah satu aspek yang patut diperiksa secara serius karena dokumen perjalanan merupakan dokumen pribadi pemiliknya.
Imigrasi Batam sebelumnya memang menyatakan bahwa dalam proses permohonan paspor SN, pemohon telah memberikan keterangan dan menandatangani surat pernyataan bahwa paspor yang diterbitkan tidak akan digunakan untuk bekerja di luar negeri.
Namun, persoalan berikutnya adalah bagaimana paspor tersebut kemudian berada atau dapat diambil oleh pihak lain yang disebut sebagai pengurus dokumen.
Imigrasi menyatakan belum menemukan bukti pelanggaran SOP serta belum menemukan bukti kerja sama antara pemohon atau calo dengan petugas.
Namun, pernyataan tersebut belum menjawab secara spesifik sejumlah pertanyaan lanjutan mengenai dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam pengurusan dan penguasaan paspor.
Jika benar demikian, maka pemeriksaan semestinya tidak berhenti pada pertanyaan apakah proses pembuatan paspor dilakukan melalui M-Paspor atau apakah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
Ketiadaan jawaban atas konfirmasi lanjutan tersebut akhirnya menimbulkan ruang pertanyaan di tengah seriusnya dugaan yang sedang ditelusuri.
Sebab, pencegahan TPPO tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administratif terhadap dokumen pemohon. Penelusuran terhadap pihak-pihak yang membantu, menguasai dokumen, menjanjikan pekerjaan, hingga mengatur keberangkatan calon PMI juga menjadi bagian penting untuk memastikan tidak ada celah yang dimanfaatkan jaringan perdagangan manusia.
Hingga berita ini dipublikasikan, Imigrasi Batam belum memberikan jawaban atas pertanyaan HalloPost terkait mekanisme pengambilan paspor oleh pengurus dokumen tersebut.














