BATAM, HalloPost.com – Aktivitas pembiayaan kendaraan bermotor oleh pelaku usaha lokal di Batam kembali menjadi perhatian. Di tengah pendalaman Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Kepulauan Riau terhadap aktivitas pembiayaan lokal, Sparta Motor diduga menawarkan pembiayaan kendaraan bermotor secara langsung kepada masyarakat.
Berdasarkan penelusuran HalloPost, Sparta Motor secara terang-terangan menawarkan sepeda motor bekas dengan sistem kredit. Skema tersebut ditawarkan melalui papan plang shorum yang bertuliskan”Sparta motor jual/beli motor bekas cash/kredit” yang beralamat di komplek ruko hijrah industri estat. Batam Center, kota Batam.
Selain membiayai kredit motor bekas, sparta motor juga diduga menyediakan fasilitas gadai BPKB sepeda motor. Dalam pola transaksi tersebut, kendaraan dan dokumen kepemilikan menjadi dasar pengajuan dana kepada pihak pembiayaan sparta motor.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konstruksi pembiayaan yang digunakan Sparta Motor, termasuk mengenai siapa pihak yang sebenarnya memberikan pembiayaan, sumber dana yang digunakan, serta apakah kegiatan tersebut dilakukan melalui perusahaan pembiayaan yang memiliki izin OJK atau justru dibiayai langsung oleh Sparta Motor.
Dugaan tersebut semakin relevan apabila dalam pelaksanaannya tidak terdapat proses pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagaimana lazim dilakukan dalam proses analisis pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan.
Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Dananjaya, sebelumnya menjelaskan kepada HalloPost bahwa suatu kegiatan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pembiayaan ilegal hanya karena menggunakan mekanisme angsuran.
Menurutnya, penilaian harus melihat karakteristik model bisnis, mekanisme transaksi, pihak yang menyediakan dana, serta ketentuan hukum yang mengatur kegiatan tersebut.
Apabila suatu badan usaha secara berkelanjutan memberikan pembiayaan atau penyediaan dana kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut, maka kegiatan itu dapat masuk dalam ruang lingkup usaha perusahaan pembiayaan yang tunduk pada ketentuan dan perizinan OJK.
Sebaliknya, apabila sebuah dealer hanya berperan sebagai perantara perusahaan pembiayaan, maka hubungan pembiayaan pada prinsipnya berada antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan. Dealer dapat menerima pembayaran apabila terdapat mekanisme kerja sama yang jelas dan seluruh transaksi tercatat dalam sistem perusahaan pembiayaan.
Termasuk memastikan apakah setiap calon debitur melalui proses analisis kelayakan dan pemeriksaan SLIK OJK, atau pembiayaan diberikan secara langsung oleh sparta notor tanpa mekanisme sebagaimana diterapkan lembaga jasa keuangan yang berizin.
Jika benar pembiayaan dilakukan sendiri secara berkelanjutan tanpa dasar perizinan yang sesuai, maka aspek legalitas kegiatan tersebut menjadi persoalan yang perlu diperiksa oleh otoritas berwenang.
Untuk memperoleh klarifikasi, HalloPost mendatangi langsung showroom Sparta Motor pada Selasa (11/8/2026) atau sekitar satu bulan lalu.
Saat ditemui di lokasi, admin Sparta Motor menyampaikan bahwa pimpinan perusahaan sedang tidak berada di tempat. Admin tersebut juga menerima surat konfirmasi yang disampaikan HalloPost.
“Tidak ada di kantor Pak, lagi keluar,” ujar admin yang ditemui HalloPost.
HalloPost kemudian memberikan kesempatan kepada pihak sparta motor untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme kredit motor bekas, dugaan pembiayaan yang dilakukan sendiri, mekanisme gadai BPKB, penggunaan SLIK OJK, sumber dana pembiayaan, serta legalitas kegiatan tersebut.
Namun hingga berita ini dipublikasikan, pihak Sparta Motor belum memberikan keterangan maupun jawaban atas konfirmasi yang telah disampaikan.
Di sisi lain, pendalaman oleh Satgas PASTI/OJK Kepri menjadi penting untuk memastikan apakah aktivitas tersebut merupakan transaksi perdagangan kendaraan bermotor biasa, kerja sama dengan perusahaan pembiayaan berizin, atau terdapat kegiatan penyediaan dana kepada masyarakat yang dilakukan secara mandiri.
Kepastian tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh perlindungan dan mengetahui dengan jelas kepada siapa kewajiban pembayaran kredit mereka sebenarnya ditujukan serta lembaga mana yang bertanggung jawab atas transaksi pembiayaan tersebut.














