BATAM, HalloPost.com – Persoalan pembongkaran dan pengambilan sejumlah komponen videotron di Batam berujung pada laporan kepolisian. Penasihat hukum PT Alvatron Teknologi Indonesia, James Sibarani, mengungkapkan perusahaan mengalami kerugian setelah videotron miliknya diduga dimatikan, dirusak, dibongkar, hingga sejumlah komponennya diambil dari lokasi.
James menjelaskan, PT Alvatron Teknologi Indonesia sebelumnya menyewa lokasi tempat berdirinya videotron selama satu tahun. Masa sewa tersebut berakhir pada Desember 2025.
Menurut James, sekitar Oktober atau November 2025, pihak perusahaan menerima peringatan dari BP Batam yang menyampaikan bahwa titik berdirinya videotron berada di atas tanah pemerintah, bukan berada di dalam lahan yang sebelumnya menjadi lokasi sewa.
“Kami sewa selama satu tahun dan habis di Desember 2025. Sekitar Oktober atau November, datang peringatan dari BP Batam kepada kami selaku pemilik videotron. BP Batam menyampaikan bahwa titik itu berada di tanah pemerintah,” ujar James.
Atas informasi tersebut, pihak PT Alvatron kemudian meminta BP Batam memastikan status dan batas lahan untuk menghindari terjadinya pembayaran sewa ganda.
James mengatakan BP Batam kemudian melakukan pengukuran ulang terhadap lokasi tersebut.
“Setelah itu BP Batam melakukan pengukuran ulang. Dari hasil pengukuran, videotron itu berdiri di tanah pemerintah di ROW 20, bukan di lokasi atau PL mereka,” katanya.
Ia juga menyebut pagar yang berada di sekitar lokasi videotron berdasarkan hasil pengukuran turut berada di atas tanah pemerintah. Pihak yang menguasai pagar tersebut, menurut James, kemudian diminta membongkarnya secara mandiri.
Setelah masa sewa berakhir pada Desember 2025, PT Alvatron memilih tidak memperpanjang sewa karena telah menerima teguran terkait status lahan tersebut.
Namun, menurut James, persoalan kemudian berlanjut. Videotron disebut beberapa kali dimatikan. Ketika pihak perusahaan kembali menghidupkannya, perangkat tersebut kembali dimatikan.
Bahkan, aliran listrik yang digunakan untuk mengoperasikan videotron juga disebut turut diputus.
“Listrik pun dimatikan. Kami hidupkan lagi, dimatikan lagi, kemudian alatnya diambil. Kami banyak mengalami kerugian karena kami memiliki kontrak dengan customer untuk penayangan iklan,” ujar James.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah pelanggan yang memasang iklan pada videotron disebut melakukan komplain kepada PT Alvatron karena iklan yang telah dikontrak tidak dapat ditayangkan sesuai perjanjian.
James kemudian menyebut, sekitar 1 hingga 20 Maret 2026, videotron tersebut dibongkar oleh sejumlah orang.
Ia mengaku memperoleh informasi dari orang yang berada di lokasi bahwa pembongkaran tersebut disebut dilakukan atas perintah seseorang bernama Rindo.
“Kami tanya siapa yang suruh bongkar. Kami mendapat jawaban, Rindo yang menyuruh,” kata James.
Dalam pembongkaran tersebut, sejumlah komponen videotron, termasuk panel dan perangkat lainnya, disebut ikut dibawa dari lokasi.
James menilai tindakan tersebut patut diduga sebagai pengrusakan dan pengambilan barang milik PT Alvatron tanpa hak.
“Barang-barang kami dibawa. Karena itu kami laporkan dugaan pencurian dan pengrusakan,” ujarnya.
James juga mengaku telah berupaya menghubungi Rindo lebih dari 10 kali, baik melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan.
Padahal, kata James, pihaknya sempat berupaya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan karena pihak-pihak yang terlibat sama-sama berprofesi sebagai advokat.
Terkait kemungkinan adanya dugaan pemerasan, James menegaskan pihaknya belum memasukkan dugaan tersebut dalam laporan kepolisian.
“Pemerasannya belum kami laporkan. Yang kami laporkan pencurian dan pengrusakan,” katanya.
James menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari adanya perbedaan klaim mengenai status lahan tempat videotron berdiri. PT Alvatron sebelumnya melakukan pembayaran sewa berdasarkan kesepakatan yang ada.
Namun, setelah dilakukan pengukuran ulang oleh BP Batam, menurut James, lokasi videotron disebut berada di atas tanah pemerintah.
Karena itu, PT Alvatron meminta agar persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan data dan status hukum lahan serta kepemilikan perangkat yang dipersoalkan.
Laporan terkait dugaan pengrusakan dan pengambilan komponen videotron tersebut, menurut James, telah disampaikan kepada Polresta Barelang.
James berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif dan seluruh pihak yang terkait memberikan keterangan sesuai fakta dan dokumen yang dimiliki.














